Mubadalah.id – Di antara pertanyaan dasar yang penting dikemukakan berkaitan dengan upaya kita merekonstruksi wacana menyusui dalam fiqh adalah apakah “menyusui” itu hak anak ataukah hak ibu? Kewajiban ayah ataukah kewajiban ibu? Lalu, siapakah yang harus bertanggungjawab terhadap jalannya proses penyusuan sehingga baik anak (al-radlî’) maupun ibu (al-murdli’ah) terjamin hak penyusuannya?
Dalam literatur fiqh, jawaban atas pertanyaan di atas sangat beragam. Sebagaimana watak dasar fiqh yang tak pernah tunggal, dalam kasus ini pun fiqh menyediakan berbagai jawaban dan argumentasi yang lengkap. Ada yang mengatakan sebagai kewajiban ibu, ada yang mengatakan sebagai hak anak, dan ada juga yang mengatakan hak ibu. Semua pendapat memiliki argumentasinya sendiri.
Dijelaskan oleh Ahmad Mushthafa al-Maraghiy, dalam kitab tafsirnya, para ahli hukum Islam (Islamic jurists) bersepakat bahwa menyusui dalam pandangan agama hukumnya wajib bagi seorang ibu kandung. Kelak sang ibu harus pertanggunganjawab (al-mas’ûliyyah) di hadapan Allah atas kehidupan anaknya.
Oleh Wahbah al-Zuhaily memperjelas, kewajiban ini terkena baik bagi ibu yang masih menjadi istri dari bapak anak yang ia susui (ar-radhî’). Maupun istri yang sudah kena talak (al-muthallaqah) dalam masa ‘iddah.
Pandangan Para Ulama
Ibnu Abi Hatim dan Sa’id Ibn Zubair ketika membicarakan surat al-Baqarah [2] ayat 233 juga mengatakan hal yang sama bahwa laki-laki yang menceraikan istrinya dan memiliki seorang anak. Maka ibu anak itulah yang lebih berhak untuk menyusukan anaknya.
Demikian juga Waliyullah al-Dihlawy, dengan pertimbangan rasional, menyatakan bahwa ibu adalah orang yang memiliki otoritas untuk memelihara bayi dan lebih menyayangi anak.
Dari sejumlah pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa “menyusui” dianggap sebagai kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh setiap perempuan (ibu kandung).
Pendapat ini tentu mengagetkan karena dari sejumlah ayat al-Qur’an yang berbicara tentang persusuan tak satu pun yang menunjukkan kewajiban ini.
Karena itu, perlu klarifikasi tentang bentuk kewajiban itu: apakah itu kewajiban legal-formal normatif ataukah kewajiban moral-kemanusiaan? Dan dalam posisi tersebut, apakah hakim bisa memaksa kaum ibu atau tidak untuk memenuhi kewajiban itu?
Pada tataran ini, para ulama juga masih berbeda pendapat. Madzhab Malikiyah, misalnya, berpendapat bahwa hakim boleh memaksa sang ibu untuk menyusui anaknya. Akan tetapi, berdasarkan surat al-Thalâq [65] ayat 6, terutama pada diktum (fa`in ardha’na la kum fa`tûhunna ujûrahunna). Madzhab Malikiyyah bersikap bahwa hukum menyusui tidak wajib bagi sang ibu yang sudah mendapat talak bâ`in oleh sang suami. []
