Mubadalah.id – Sebuah okupansi pernikahan dalam Islam tak jarang menuai konflik. Poligami misalnya, sistem perkawinan yang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. Hingga kiwari, banyak yang menentang praktik ini, namun tak sedikit pula yang mendukungnya.
Pro-kontra poligami membawa pada pelbagai pendapat tersebar di dinding media sosial, ruang akademis, dan media cetak maupun daring. Praktik serta segala contohnya banyak mendapat komentar dan tanggapan realistis atau sentimen belaka. Saya pernah membaca tulisan apik di laman media daring membahas soal poligami.
Tulisan tersebut berjudul “Menolak Poligami Bukan Berarti Menolak Ajaran Islam” terbit di laman rahma.id karya Firda Imah Suryani. Opini Firda berhasil memberi saya sikap afirmatif untuk juga membahasnya. Atas dasar itu saya terbawa pada peristiwa wagu tentang perkawinan di lingkup pengadilan agama.
Tahun 2022 di Sragen, Jawa Tengah, seorang lelaki bernama Amir (bukan nama sebenarnya) telah mempunyai istri dan anak satu berusaha mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan agama. Permohonan terdaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor 783/Pdt.G/2020/PA.Sr pada 12 Mei 2022.
Satu bulan kemudian permohonan tersebut dikabulkan hakim lewat Putusan Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr. Atas putusan tersebut, Amir mendapat lampu hijau untuk menikahi seorang perempuan—calon istri keduanya—yang kala itu usianya terpaut 11 tahun darinya. Berbekal putusan, Amir bakal diperbolehkan menikah lagi (poligami) dan melangsungkan akadnya itu di KUA setempat.
Tinjauan Perkara
Ringkasan duduk perkara pada putusan tersebut dimulai saat Amir (pemohon) dan calon istri kedua (Nisa, bukan nama sebenarnya) saling suka dan mengerti. Kemudian pemohon mempunyai motif untuk membantu masalah utang yang menjerat bapak/ibu Nisaa (mertuanya) dengan cara melunasinya. Demikian bapak/ibu Nisa menghendaki agar anaknya menikah dengan pemohon tanpa unsur paksaan satu sama lain.
Sementara dalil utama pemohon dalam permohonan tersebut merasa khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang norma agama apabila pemohon tak menikahi calon istri keduanya dengan alasan sudah saling suka. Terikuti dengan dalil lain yang tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pada Bab VIII Beristri Lebih dari Satu Orang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Dalil Amir tersebut yang sesuai peraturan perundang-undangan yakni mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istrinya, bersikap adil, istri pertamanya (termohon) sudah rela—artinya tidak keberatan, dlsb. Sementara unsur taawun (tolong menolong) yang melatari poligami seolah menjadi batu loncatan semata agar praktiknya bisa mulus di muka pengadilan. Penggunaan topeng atau alasan semata seperti ini memang kerap terjadi dalam wajah hukum kita. Sayangnya mengapa hakim dengan gampangnya mengabulkan izin poligami Amir.
Tirani Pertimbangan
Jika membaca dengan teliti pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami ini tak lebih dari sekadar pengajuan berupa konsep taawun. Bukankah hakim, sebagai seseorang yang diberi kewenangan memutus, memiliki pertimbangan sendiri sebelum memadukannya dengan dalil pemohon. Hakim semestinya jeli menyoroti aspek lain dari hanya sebatas fokus pada hal madarat semata; terjadinya perzinahan.
Bagaimana pun kerap ada paradoks dalam pertimbangan hukum setiap putusan. Dalam kasus izin poligami ini sangat-sangat nyata bagaimana konteks paradoksial itu hadir. Saat ada dua hal bertentangan, mengapa hakim memutuskan memilih salah satunya tanpa mempertimbangkan kemaslahatan fonem-fonem sekitarnya.
Jika dalil permohonan Amir kita bedah, bisa saja menjadi cangkokan berbagai pertanyaan. Mengapa jika ingin menolong sepasang suami-istri harus pula dibarengi dengan niat mengawini anaknya juga? Bahkan perkawinan yang Amir lakukan bukan perkawinan pertama, melain poligami.
Bukankah Amir sudah beristri tetapi mengapa masih menyukai perempuan lain? Jangan-jangan hanya karena motif saling suka lalu menegasikan pemaknaan konsep taawun. Hanya karena Amir dan calon istri keduanya sudah saling suka, sementara orang tua calon istri kedua memiliki utang, lalu Amir siap melunasinya, lantas menjadi lampu hijau konsep taawun yang melegalkan sistem poligami?
Niat Baik, Intrik Buruk
Bagaimana mungkin niat baik tolong menolong harus tersusupi intrik lain semacam poligami. Jika berniat ingin menolong, seharusnya menolong saja tanpa harus melibatkan unsur perkawinan di sana. Namun, tampaknya nafsu Amir menyukai perempuan lain di luar bahtera rumah tangganya tak bisa terbendung sehingga harus memakai alasan lain berupa konsep taawun agar keinginannya mulus terkabulkan.
Saat ketokan palu hakim berbunyi, pada detik itu pula pemberian izin poligami Amir bisa tertunaikan. Untuk memperjuangkan hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU Perkawinan bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria dan wanita hanya boleh mempunyai seorang pasangan saja. Asas suci kian hari mendapat gempuran hebat sehingga bukan tidak mungkin terjadi keretakan; berakibat perubahan asas.
Orang seperti Amir—dalam hati kecilnya—mungkin ingin membantu serta menjalankan salah satu syariat Islam yang ada. Namun, bukan berarti mesti mendobrak asas yang ada. Apa yang Amir lakukan serta mereka yang tetap keukeuh setuju atau mendukung praktik ini perlahan dengan amat halus berusaha mengeroposkan asas suci tadi.
Sementara hakim, sebagai bagian dari instrumen hukum memiliki andil besar ihwal bagaimana produk politik itu terlaksanakan masyarakat. Namun mengapa dalam konteks ini hakim malah menormalisasi alasan saling suka Amir dan Nisa dalam mengabulkan permohonannya untuk berpoligami? Sesempit itukah pandangan hakim yang tak bisa membedakan mana yang benar-benar dalil permohonan dan nafsu kemanusiaan semata? []
