Menyambut lebaran di tengah pandemi Corona memang serba tidak mengenakkan. Dimulai dari banyak masjid yang tak menyelenggarakan tarawih, hingga absennya ritual buka bersama yang biasa menghiasi hari-hari Ramadan kita.
Tahun ini, kita betul-betul dipaksa untuk menerima situasi yang berbeda dari biasanya: larangan anjuran untuk tidak mudik, hingga merayakan idul fitri cukup di rumah dengan hanya bersilaturahmi dengan tetangga dekat, meski imbauan tersebut akhirnya banyak yang dilanggar.
Sayang disayang, sepinya masjid justru berbanding terbalik dengan tempat publik lainnya seperti pasar dan pusat perbelanjaan. Wabah corona yang telah memakan ribuan korban jiwa seakan tak menyurutkan nyali umat untuk tetap berdesak-desakkan demi memenuhi kebutuhan (atau hawa nafsu?) di hari raya. Warga tetap bersikukuh bahwa tak ada yang perlu dirisaukan. Tak ayal, aturan physical distancing pun terabaikan.
Kondisi tersebut lalu menyulut beberapa pihak menyebarkan isu dan kecurigaan bahwa pemerintah sekarang sedang menjalankan strategi komunis yang ingin melenyapkan ritual reliji secara perlahan.
Berdasarkan premis dasar bahwa paham komunisme adalah anti agama, yang dihubungkan dengan tutupnya berbagai tempat ibadah, termasuk masjid. Lalu dikaitkan dengan perlakuan berbeda di mall dan pasar, yang justru malah makin ramai dan tak terkendali.
Dua situasi tersebut kemudian menjadi fondasi penarikan kesimpulan bahwa kebijakan menutup masjid adalah kebijakan komunisme terselubung yang direncanakan, dan hal itu mengindikasikan bahwa tindakan anti agama sedang digalakkan di negeri kita tercinta. Kalau benar sudah begitu, betapa daruratnya bangsa kita ini! Sudahlah terkena wabah corona, eh kini harus menghadapi gerakan marxisme yang meresahkan!
Eits.. tunggu dulu, sesederhanakah itu membuat kesimpulan dari kondisi terkini kita? Meski saya tidak setuju dengan betapa plin-plannya pemerintah mengatasi dampak wabah. Tapi, menerapkan silogisme serampangan dengan metode cocoklogi antara tutupnya tempat ibadah dan komunisme kok sepertinya keterlaluan.
Begini, menurut Karl Marx yang juga bapaknya komunisme, komunisme dan agama memang tidak sejalan. Ia bahkan bilang agama itu bagaikan candu. Pernyataan Marx sendiri dapat dirunut dari pandangan dasar bahwa manusia sejatinya adalah individu yang mandiri dan seharusnya memiliki kendali penuh atas tindakan yang ia lakukan.
Nah, ketika seseorang mulai percaya pada agama dan kekuatan supranatural yang melekat pada kepercayaannya tersebut, menurut Marx, hal itu akan membuat manusia tidak lagi memegang kuasa secara optimal pada dirinya. Situasi itu ia sebut dengan istilah man’s alienation.
Dari situ, jelas bahwa agama hanyalah efek samping, bukan sumber masalah utama. Di sisi lain, Marx melihat agama adalah alat protes yang digunakan kaum pekerja yang mengalami ekonomi sulit pada eranya.
Perlu diketahui, zaman Karl Marx hidup, rakyat terbagi atas tiga kelas: kaum buruh, pemilik modal, dan tuan tanah. Dulu, hidup sebagai pekerja sangatlah menyengsarakan karena tenaga mereka harus diperas habis-habisan untuk memenuhi kehendak tuan tanah dan pemilik modal. Sontak, harapan dan ajaran agama yang bertumpu pada keadilan memberikan secercah asa bagi kaum proletar untuk memberontak serta memprotes tindakan semena-mena yang mereka terima.
Pada perkembangan selanjutnya, pemerintah yang menerapkan sistem komunisme pun mencoba membungkam kaum beragama karena sebagian besar dari mereka adalah pihak yang berseberangan dengan tindakan politik yang mereka jalankan, bukan semata-mata karena agamanya.
Menariknya, di China sebagai negara berpaham komunis terbesar di dunia, ritual dan penyelenggaraan ibadah agama apapun tidak serta merta dilarang. Meski pelaksanaannya tidak cukup bebas dan harus diawasi ketat oleh pemerintah. Jika ada yang terlihat mencurigakan, mereka akan segera berangus serta lenyapkan. Tujuannya apa? Demi kestabilan politik dan mencegah terjadinya pemberontakan, tidak sebatas disebabkan oleh esensi agama itu.
Sehingga, ketika pandemi Covid-19 merajalela di negeri tirai bambu, banyak komunitas dari beragam agama mampu bergerak cepat untuk mengumpulkan donasi. Meski dalam perjalanannya sempat dicurigai oleh pemerintah setempat karena khawatir mereka sedang menjalankan aksi politik menggalang simpati, yang lagi-lagi ditakutkan agak menggoyang reputasi para politisi.
Syukurlah, hal tersebut justru tidak menyurutkan semangat mereka untuk membuktikan bahwa tindakan mereka bukan dalam rangka pemberontakan, justru sedang mengimplementasikan ajaran hakiki dari keimanan pada Tuhan.
Tak pelak, otoritas yang awalnya menaruh curiga, akhirnya mempersilakan keberlanjutan aksi amal mereka. Walau tempat-tempat ibadah harus tutup demi memotong rantai penyebaran corona, akhirnya gereja dan pura menggelar doa berjamaah secara virtual. Umat muslim di Wuhan pun tak mau kalah, mereka mendonasikan makanan gratis bagi para tenaga medis yang berada di garis terdepan.
Dari kisah di China tadi, sebenarnya kita bisa memetik pelajaran bahwa sistem komunisme memang tidak bisa membuka peluang seluas mungkin bagi kaum beragama untuk secara merdeka menjalankan ibadah mereka.
Namun di sisi lain, terbatasnya ruang berekspresi justru tidak serta merta menutup peluang dakwah dan amal ibadah. Mereka tetap bersemangat 45 untuk menerapkan nilai-nilai agama di tengah pandemi corona dan segera mencari alternatif solusi demi kemaslahatan bersama.
Hal ini tentu kondisinya berbeda dengan di Indonesia yang masih mempersilakan umat beribadah, meski di rumah saja. Dan hal itu tak perlu dibesar-besarkan, apalagi mengaitkannya dengan paham komunisme, yang justru menginginkan dunia tanpa kelas sosial.
Sedangkan tindakan pemerintah kita dalam menangani wabah sejauh ini malah semakin memperlebar kesenjangan sosial ekonomi di antara masyarakat. Kalau sudah begitu, sistem apakah yang sebenarnya pemerintah kita tetapkan? Wallahu a’lam. []
