Mubadalah.id– Akhir-akhir ini negeri kita riuh dengan berbagai hal yang mengganggu. Mulai dari perilaku pejabat negara, maraknya kasus kekerasan seksual, menurunnya jumlah kelas menengah sebagai tanda amburadulnya sistem ekonomi kita, deforestasi yang tiada henti.
Bertambah yang tak kalah penting adalah pengabaian terhadap para Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang beberapa hari terakhir telah memperjuangkan haknya di depan gedung DPR. Berbeda dengan kebijakan lainnya untuk kepentingan elit seperti undang-undang pemilihan daerah, pemerintah tidak butuh waktu panjang untuk membahasnya.
Di negeri kita, kesenjangan kepentingan itu menjadi tontonan. Bagaimana tidak, dalam satu wilayah yang sama, kita bisa melihat aktivis pekerja rumah tangga memperjuangkan pengesahan rencana undang-undang demi perlindungan PRT. Sementara di dalam gedung DPR kita bisa melihat bagaimana kepentingan elit diperbincangkan.
Di wilayah yang sama, ada akses untuk salah satu ibu hamil yang diprioritaskan oleh negara. Sementara ada pula ratusan ibu hamil yang kesusahan mendapatkan akses layak untuk bepergian bahkan untuk ke pusat layanan kesehatan. Dalam tulisan ini, kita akan mengingat berbagai permasalahan tadi yang sebenarnya saling berkaitan. Hal ini juga dapat berdampak kepada salah satunya adalah pekerja rumah tangga.
Membaca PRT ke Depan
Dalam beberapa informasi yang kita serap setiap harinya, terdapat isu bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia menurun. Beberapa ahli ekonomi menyebutkan bahwa hal ini terjadi disebabkan oleh informalisasi kerja. Di mana, kerja formal semakin berkurang dan masyarakat beralih bekerja di sektor informal. Fenomena Gig ekonomi juga menjadi salah satu alasan kerja informal hari ini banyak menjadi ruang alternatif bagi pekerja.
Kemudian, apa hubungannya dengan Pekerja Rumah Tangga? PRT sebagai salah satu kerja informal di tengah sempitnya pekerjaan formal berpotensi mengalami peningkatan jumlah pekerja. Pada tahun 2016, berdasarkan data International Labor Organization (ILO) menyebutkan bahwa jumlah PRT di Indonesia sebanyak 4,2 juta orang.
Sedangkan pada siaran pers Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan (KOMNAS Perempuan) pada tahun 2023 menyebutkan bahwa perkiraan jumlah PRT Indonesia sebanyak 5 juta orang. Artinya, di tengah sempitnya lapangan kerja formal, angka ini berpotensi akan terus bertambah.
Selain itu, bagi masyarakat yang tidak familiar dengan ekonomi gig, pekerja rumah tangga menjadi pilihan mereka. Mayoritas PRT yang terdiri dari perempuan, menunjukkan bahwa pekerja rumah tangga masih dianggap sebagai pekerjaan bernuansa ”perempuan” oleh masyarakat. Berbeda dengan ekonomi gig yang mayoritas memiliki kerja mobile sehingga cocok untuk laki-laki. Terkhusus bagi perempuan-perempuan di perdesaan.
Kemudian, kita juga perlu mengingat deforestasi dan krisis iklim hari ini. Krisis iklim juga menjadi salah satu pendorong diversifikasi tenaga kerja khususnya di sektor pertanian yang sudah tidak dapat kita harapkan lagi. Mereka akan berpindah dan bertransmigrasi, salah satu kemungkinannya adalah dengan menjadi PRT.
Semakin Meningkatnya Kerentanan PRT
Melanjutkan pembahasan sebelumnya, deforestasi dan krisis iklim yang juga berotensi menambah kerentanan pekerja rumah tangga. Selama ini, yang kita seringkali bahas mengenai kerentanan PRT adalah kerentanan ekonomi, seperti para pekerja dengan mudah mendapatkan pemecatan kapanpun, upah yang tidak tepat waktu, upah minim dan kerja yang seakan-akan 24 jam, dan kerentanan ekonomi lainnya.
Selanjutnya adalah kerentanan psikis karena hubungan hierarki dengan pemberi kerja yang belum tentu sehat. Belum lagi persoalan perbedaan ras yang juga berpotensi menjadi hubungan pekerja dan pemberi kerja menjadi tidak baik. Kerentanan mengalami kekerasan seksual seperti kasus kasus kekerasan seksual terhadap PRT sebelum-sebelumnya yang sudah terjadi.
Namun, kerentanan PRT akan semakin bertambah di tengah deforestasi dan krisis iklim. PRT dengan pekerjaan domestiknya tentu berurusan langsung dengan ketersediaan air bersih dan pangan. Cuaca ekstrem yang berpengaruh terhadap kondisi kesehatan dan wabah penyakit juga menjadi salah satu tanggung jawab pekerja rumah tangga. PRT akan menjadi over work dan over burden di tengah tidak adanya jaminan perlindungan.
Kondisi ini mendorong kita untuk serius mengawal rencana undang-undang pekerja rumah tangga. Kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan kita hari ini menjadi sebuah tanda bahaya bagi berbagai jenis pekerjaan informal salah satunya adalah PRT.
Setelah peralihan sektor kerja dari formal ke informal karena ketersediaan lapangan kerja formal yang semakin sempit, pemerintah perlu melihat dengan serius kondisi yang terjadi hari ini terhadap para pekerja kita, khususnya pekerja rumah tangga. Setelah sekian tahun kita bersabar menunggu pengesahan RUU PRT, hari ini dorongan terhadap pemerintah harus berlipat ganda.
Perlindungan terhadap pekerja rumah tangga adalah tugas negara. Dan kerentanan yang terjadi pada pekerja rumah tangga sifatnya tidak lagi persoalan keluarga, namun ini menjadi permasalahan sistemik yang perlu segera kita selesaikan. []
