Mubadalah.id – Lembaga pendidikan merupakan tempat yang stategis untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi anak didik agar melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas, kreatif, inovatif, dan memiliki moral yang baik.
Namun sayangnya tempat strategis untuk mengembangkan dan menumbuhkan potensi anak itu kini dirusak oleh para pelaku kekerasan seksual. Akibatnya, kini banyak lembaga pendidikan menjadi sarang kekerasan seksual.
Komnas Perempuan mencatat selama periode 2017-2021 kasus kekerasan seksual (KS) di lingkungan pendidikan paling banyak terjadi di perguruan tinggi, yakni 35 kasus. Diikuti pesantren dengan 16 kasus, dan sekolah menengah atas (SMA) 15 kasus.
Kasus-kasus KS di lembaga pendidikan yang Komnas Perempuan terima tersebut hanya sebagian kecil dari jumlah kasus yang sebenernya terjadi di lingkungan pendidikan. Karena dari beberapa fakta menyebutkan bahwa banyak korban kekerasan seksual menganggap kasus ini sebagai aib.
Terlebih beberapa korban kekerasan seksual justru enggan speak up dan melaporkan kasusnya. Bahkan kalaupun ada korban yang memiliki keberanian untuk speak up dan melaporkan kasusnya, justru akan mendapatkan ancaman dari keluarga dan termasuk dari lembaga pendidikannya.
Akibatnya, kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan akan semakin meningkat, dan predator seksual akan semakin merajalela memangsa korban-korban berikutnya.
Ketika hal ini banyak terjadi, sebetulnya kita membutuhkan sebuah sistem regulasi yang mencakup pelaksanaan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan menetapkannya sebagai hukuman seberat-beratnya. Hal ini tentu untuk mengontrol atau membatasi aksi-aksi yang predator seksual lakukan di lingkungan pendidikan.
Permendikbud
Menyikapi hal tersebut, Nadiem Makarim mengeluarkan Permendikbud No. 30 tahun 2021 tentang Pencegahan Penanggulangan Kekerasan Seksual di perguruan tinggi. Dengan lahirnya peraturan tersebut, besar harapan lingkungan pendidikan, wabil khusus perguruan tinggi menjadi tempat aman dari kekerasan, terutama kekerasan seksual.
Dalam pelaksanaannya, peraturan ini mengamanatkan untuk membentuk satuan tugas (Satgas) Pencegahan, Penanggulangan Kekerasan Seksual (PPKS) yang berisi dari mulai pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang memenuhi kriteria yang telah tertulis di dalam peraturan ini, salah satunya adalah pernah mendampingi korban kekerasan seksual.
Satgas PPKS yang sudah perguruan tinggi bentuk nantinya akan mengawal dan mengusut tuntas apabila terdapat laporan dari korban kekerasan seksual dan akan memberikan rekomendasi sanksi bagi pelaku.
Namun sayangnya, perhatian instansi-instansi pendidikan terhadap amanat peraturan ini masih minim. Dari ratusan ribu perguruan tinggi yang ada di Indonesia, cuma baru beberapa perguruan tinggi yang menerapkan peraturan ini dengan membentuk satgas PPKS.
Kasus di Jawa Barat
Di Jawa barat misalnya, jumlah perguruan tinggi yang ada di Jawa barat kurang lebih sekitar 500 perguruan tinggi. Dari jumlah tersebut sampai saat ini, hanya sekitar 10 perguruan tinggi yang baru membentuk satgas PPKS.
Padahal, menteri pendidikan secara terang-terangan mengancam akan memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian saluran bantuan, sarana prasarana. Bahkan ancaman untuk penurunan akreditasi bagi perguruan tinggi yang tidak melakukan pencegahan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi.
Akibat karena kurangnya perhatian terhadap kasus kekerasan seksual membuat ancaman Menteri Pendidikan tidak terlalu memberikan pengaruh bagi para instansi perguruan tinggi. Termasuk tidak berpengaruh untuk segera gerak cepat (gercep) dalam membentuk satgas PPKS. Mungkin saya lebih menyarankan untuk memberikan sanksi yang lebih berat, misalnya pencabutan izin operasionalnya. Hal ini agar pembentukan satgas PPKS di masing-masing kampus bisa lebih cepat terrealisasi.
Oleh sebab itu, saya berharap setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia sebaiknya memiliki Satgas PPKS. Pasalnya dengan adanya Satgas PPKS setidaknya memberikan ruang aman bagi korban serta mengusut tuntas kasus-kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dengan begitu pelaku-pelaku kekerasan seksual di kampus bisa mikir beribu-ribu kali ketika hendak melancarkan aksinya. []
