Mubadalah.id – Olimpiade Paris 2024, yang dijadwalkan berlangsung pada 26 Juli hingga 11 Agustus mendatang, menjadi sorotan dunia, tidak hanya karena perhelatan olahraga yang monumental, tetapi juga karena kontroversi aturan berhijab bagi atlet tuan rumah.
Peraturan yang melarang penutup kepala di lapangan pertandingan, termasuk hijab, menimbulkan perdebatan sengit tentang hak asasi, kebebasan beragama, dan perlakuan yang adil terhadap atlet wanita di Perancis.
Larangan Hijab: Kebijakan Sekularisme dan Dampaknya
Sebagai tuan rumah Olimpiade dan Paralimpiade Paris 2024, Pemerintah Perancis telah memberlakukan larangan bagi atlet wanita Muslim mereka untuk mengenakan hijab selama berkompetisi di Olimpiade dan Paralimpiade Paris 2024. Keputusan ini mereka ambil sebagai bagian dari kebijakan “laïcité” yang mengharuskan netralitas absolut dalam layanan publik, termasuk dalam tim nasional Perancis.
Kebijakan “laïcité” atau sekularisme di Perancis adalah prinsip yang memisahkan agama dari urusan pemerintah dan publik. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah dan institusi publik, termasuk sekolah dan layanan publik lainnya, tetap netral dalam hal agama. Dengan demikian, mengenakan simbol keagamaan seperti hijab mereka anggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip netralitas ini.
Larangan ini hanya berlaku bagi atlet Perancis, tidak bagi atlet dari negara lain. Kebijakan ini telah menuai kritik dari berbagai organisasi hak asasi manusia. Termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch.
Mereka berpendapat bahwa larangan tersebut merupakan diskriminasi terhadap atlet muslim wanita yang ingin mengenakan hijab sebagai bagian dari keyakinan agamanya. Organisasi-organisasi ini menekankan bahwa kebebasan beragama dan hak asasi manusia harus kita hormati. Selain itu larangan ini tidak adil dan tidak proporsional.
Dilema dan Protes Terhadap Kebijakan
Kontroversi ini menghadirkan dilema bagi pemerintah Perancis. Di satu sisi, mereka ingin mempertahankan prinsip “laïcité” yang merupakan bagian integral dari identitas nasional mereka. Di sisi lain, mereka tidak ingin melanggar hak asasi manusia atlet mereka.
Namun, aturan ini memicu protes dan kritik dari berbagai pihak. Terutama dari atlet muslim wanita yang menggunakan hijab sebagai bagian dari keyakinan agamanya. Mereka berpendapat bahwa aturan ini diskriminatif dan merugikan hak asasi mereka untuk beribadah dan berekspresi.
Ketidakpuasan ini semakin buruk oleh kasus nyata dari atlet yang terdampak. Sprinter Prancis Sounkamba Sylla, yang merupakan anggota tim estafet 400 meter putri dan campuran. Dia mengungkapkan betapa frustrasinya setelah dilarang berpartisipasi dalam upacara pembukaan Olimpiade pada Jum’at (26/7/2024) karena mengenakan jilbab.
Dalam postingan Instagramnya, Sylla menyatakan, “Anda terpilih untuk Olimpiade, yang diselenggarakan di negara Anda, tetapi Anda tidak dapat berpartisipasi dalam upacara pembukaan karena Anda mengenakan jilbab.”
Pernyataan dan Tindakan Komite Olimpiade Prancis
Perancis memberlakukan prinsip ketat “laïcité“. Secara bebas kita terjemahkan sebagai “sekularisme”. Pada Rabu (24/7/2024), David Lappartient, Presiden Komite Olimpiade Prancis, membela kebijakan ini dengan menyatakan bahwa prinsip sekularisme adalah bagian dari identitas nasional Perancis.
Lappartient menegaskan bahwa aturan ini selaras dengan prinsip-prinsip sekuler yang mereka terapkan pada pekerja sektor publik di Prancis. Dia mengakui bahwa hal ini mungkin tidak dipahami di negara lain. Aturan ini memisahkan negara dan rumah ibadah, yang mencakup larangan jilbab. “Hal ini mungkin terkadang tidak dapat dimengerti di negara-negara lain di dunia, tetapi ini adalah bagian dari DNA kami di Prancis,” katanya.
Lappartient mengatakan diskusi sedang berlangsung dengan Sylla untuk menemukan solusi yang sesuai dengan persyaratan sekuler tim Olimpiade Prancis. Pada saat yang sama, kata Lappartient, juga menghormati “keinginan sah atlet agar keyakinannya dihormati.”
Tanggapan IOC Terhadap Kebijakan Larangan Hijab
Menanggapi situasi ini, Komite Olimpiade Internasional (IOC) mengungkapkan bahwa tidak ada aturan serupa yang mereka terapkan pada atlet dari negara lain di Olimpiade 2024. Pelarangan hijab bagi atlet Prancis mereka anggap tidak sepenuhnya sejalan dengan regulasi IOC. Di mana mereka mengutamakan prinsip inklusi dan keberagaman. Meskipun demikian, IOC tidak memberikan teguran atau tindakan tegas terhadap Prancis terkait kebijakan ini.
Menurut laporan Middle East Eye, “IOC menolak memanggil otoritas Prancis untuk membatalkan pelarangan itu.” Ini menunjukkan bahwa IOC tidak berencana untuk menekan Prancis agar mengubah keputusan tersebut. Meskipun ada ketidakselarasan dengan prinsip-prinsip IOC. Di sisi lain, IOC memastikan bahwa tidak ada larangan bagi wanita berhijab selama mereka berada di wisma atlet. Di mana para atlet dapat menunjukkan identitas agama dan budaya mereka.
——
Kontroversi berhijab di Olimpiade Paris 2024 ini merupakan bukti bahwa isu hak asasi dan kebebasan beragama masih menjadi topik yang sensitif dan kompleks. Olimpiade seharusnya menjadi ajang untuk mempromosikan persatuan dan toleransi, bukan untuk memarginalisasi kelompok tertentu. []
