Kamis, 30 Juni 2022
Dukung kami dengan donasi melalui
Bank Syariah Indonesia 7004-0536-58
a.n. Yayasan Fahmina

Perempuan dan Hukum di Indonesia

Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR)., Ph.D., adalah dosen di Fakultas Hukum UGM. Perempuan yang akrab disapa Mba Iyik ini baru saja meraih gelar Ph.D. dari Monash University, Australia. Studinya dimulai dari Fakultas Hukum UGM tahun 1991-1996. Lalu melanjutkan masternya di Human’s Rights Program, Faculty of Law, University of Hong Kong. Dan terakhir mendapatkan beasiswa the Australian Leadership Award (ALA) di Monash University.

Selain sebagai dosen, Mba Iyik juga dikenal cukup baik di kalangan aktivis dan gerakan perempuan. Dia sudah malang melintang di berbagai organisasi, mulai dari Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan (LSPPA) Yogyakarta tahun 1994-1997, menjadi ahli hukum di Urban Poor Corsortium (UPC), sebuah gerakan kemanusiaan dari tahun 1998-2001. Kemudian aktif di LBH APIK Jakarta tahun 1997-2003, anggota Komisi Nasional (Komnas) Perempuan tahun 2007-2009, peneliti dan konsultan hukum, gender dan HAM di SCN Crest Jakarta sejak 2004-2011.

Di tengah kesibukannya, Mba Iyik bersedia diwawancarai reporter Mubaadalahnews terkait perspektif adil gender dalam belantara hukum di Indonesia.

Dalam kaca mata adil gender, bagaimana kondisi hukum di Indonesia?

Secara umum, jika kita bandingkan dengan negara lain, Indonesia punya Kompilasi Hukum Islam yang sudah relatif baik. Kalau kita mau melihat dari hukum keluarga, kita punya Undang-Undang (UU) Perkawinan. UU ini memberikan hak bagi perempuan untuk gugat cerai. Sedangkan negara-negara lain yang menggunakan hukum Islam menyatakan bahwa hak untuk gugat cerai dari perempuan itu tidak diperbolehkan.

Baca Juga:

Dalam UU Perkawinan juga disebutkan adanya hak harta bersama, yaitu penghasilan suami juga penghasilan istri. Nah itu menurut saya suatu hal yang sangat progresif. Perwalian anak juga bisa kepada suami maupun istri.

Tapi yang masih menjadi hambatan dalam UU Perkawinan kita adalah masih adanya pembakuan peran yang ketat akan suami dan istri yang tidak sesuai dengan realitas. Misalnya perempuan berperan hanya sebagai pekerja rumah tangga, yang sehari-harinya di dalam rumah. Nah yang bekerja seperti saya ini dianggap tidak sesuai dengan UU Perkawinan, karena bekerja di luar rumah.

Padahal faktanya, perempuan bekerja di luar rumah sudah biasa dan tidak ada masalah. Suami maupun istri bisa berkontribusi secara ekonomi untuk kemaslahatan keluarga dan masyarakat. UU Perkawinan pasal 31 dan 34 mengatakan bagaimana pun laki-laki adalah kepala keluarga. Padahal, suami maupun istri sama-sama memiliki kewajiban dan hak yang sama.

Dulu, perempuan dijadikan objek dari hukum, bukan subjek hukum. Perempuan tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena selalu di bawah suami atau anggota keluarganya yang lain. Nah, UU Perkawinan sebenarnya sebuah lompatan. Karena perempuan dijadikan subjek hukum.

Jadi menurut saya, UU Perkawinan di satu sisi sudah menjadi lompatan yang cukup kuat p