Mubadalah.id – Masalah sosial yang berkaitan dengan perempuan terus bermunculan dan tidak pernah selesai diperjuangkan oleh berbagai pihak. Kali ini, penulis akan mengulas secara singkat dan sederhana fenomena perempuan sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT).
Perempuan yang bekerja sebagai asisten rumah tangga atau pekerja rumah tangga memiliki jumlah yang cukup tinggi. Kabar tentang banyaknya perempuan yang dianiaya oleh majikannya, tidak mendapatkan upah yang sesuai, tidak mendapatkan kesempatan istirahat yang cukup, memiliki waktu kerja sepanjang hari, dan penderitaan yang lain rasanya menjadi sesuatu yang tidak baru lagi.
Berita yang tersebar mengenai penderitaan yang dirasakan oleh pekerja rumah tangga sering jatuh pada perempuan. Ini juga bagian dari dampak anggapan masyarakat yang masih lekat dengan patriarki tentang perempuan sebagai sosok yang lemah, sehingga perempuan mudah mendapatkan tekanan dalam dunia kerja.
Hasil survei yang dilakukan oleh daya ILO dan Universitas Indonesia tahun 2015 mengatakan bahwa ada 4.2 juta pekerja rumah tangga dan mayoritas adalah perempuan dan anak-anak.
Masalah utama yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga adalah tentang tidak terpenuhinya hak-hak sebagai pekerja. Mereka sering dianggap sebagai pembantu bukan pekerja. Wilayah kerja yang begitu luas dari domestik hingga privat membuat pekerja rumah tangga menjadi perlu mendapatkan pelindungan yang serius. Anggapan yang berkembang mengenai pekerja rumah tangga sebagai pembantu, selanjutnya membentuk pandangan tentang ketidakjelasan jam kerja yang berakibat pada pemerasan tenaga PRT.
Kondisi yang demikian sangat rentan dengan diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, terlebih lagi bagi PRT perempuan. Lebih jelasnya, PRT tidak memiliki jam kerja yang jelas, sehingga kebanyakan dari mereka bekerja sepanjang hari. Masih mengenai jam kerja, PRT juga tidak memiliki waktu istirahat yang jelas atau terjadwal. Fenomena demikian bagian dari eksploitasi yang jauh dari nilai kemanusiaan.
Selain tentang waktu bekerja, PRT juga tidak mendapatkan jaminan sosial yang diberikan pemerintah sebagai pekerja. Hal ini sebagai satu tanda bahwa PRT tidak mendapatkan hak yang sama dengan pekerja yang lain. Dan ini adalah bagian yang sudah layak untuk diperjuangkan dan diperhatikan oleh pemerintah.
Kondisi-kondisi tersebut yang selanjutnya memungkinkan terjadinya intimidasi dan isolasi. Pelangengan relasi kuasa terjadi yang didukung dengan tidak adanya payung hukum sebagai pelindung bagi mereka adalah masalah berakar yang terus berkembang.
Fakta lain dari penderitaan adalah PRT tidak masuk atau bukan bagian dari angkatan kerja. Mereka yang berprofesi sebagai PRT tercatat sebagai pengangguran, padahal itulah pekerjaan mereka. Kita tahu bahwa upah yang mereka terima digunakan untuk menghidupi dan terkadang pula guna meningkatkan kualitas ekonomi keluarga.
Perempuan yang bekerja sebagai PRT banyak yang berasal dari desa. Perempuan desa banyak datang ke kota untuk menjadi PRT guna menghidupi keluarga di kampung halaman, dan mereka bekerja tanpa perlindungan.
Pekerja PRT mayoritas adalah perempuan dan anak juga bagian keprihatinan. Perempuan lagi-lagi dalam lingkaran rentan, yang sering kali dinomor duakan. Dengan berbagai penderitaan, betapa menderitanya perempuan yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga yang juga sedang mengalami siklus reproduksi sebagai perempuan seperti haid, melahirkan dan menyusui adalah satu pengalaman biologis yang tidak pernah bisa dilepaskan. Dalam kondisi tersebut, beban ganda dan eksploitasi mewarnai perempuan sebagai pekerja rumah tangga.
Penderitaan tersebut setidaknya bisa teratasi jika pemerintah berkenan memberikan payung hukum untuk para pekerja rumah tangga. Undang-udang PRT yang telah diusulkan tidak jauh bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sebagai pekerja dan warga negara. Payung hukum ini selanjutnya juga memberikan perlindungan terhadap majikan, karena tidak jarang juga pekerja rumah tangga yang melanggar perjanjian yang telah dibuat.
Usaha ini harusnya telah terealisasi di Indonesia, sebab hal tersebut sebagai bukti bahwa Indonesia mengikuti kesepakatan global SDGs. Implementasi SDGs nomor 8 tentang pengakuan pekerja bisa dilakukan melalui pengadaan payung hukum untuk para pekerja rumah tangga, dan bentuk realisasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia termasuk pekerja rumah tangga.
Sudah semestinya, jika para perempuan pekerja rumah tangga mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Sebab, hal tersebut sebagai titik awal terciptanya pemenuhan hak-hak perempuan sebagai pekerja dan warga negara.
Sebelum menutup tulisan ini, sesuai dengan tajuknya, penulis menyebutkan bahwa fenomena penderitaan perempuan pekerja rumah tangga merupakan bagian dari kemiskinan yang terstruktur. Kondisi perempuan yang buruk dengan tidak terpenuhinya hak-hak pekerja yang dirasakan memberikan pengaruh terhadap jauhnya ketertinggalan ekonomi yang harus dikejar. Ditambah lagi dengan dunia kerja perempuan yang diwarnai dengan kondisi buruk seperti penderitaan yang dirasakan karena akibat perbedaan jenis kelamin juga bagian dari proses pemiskinan terhadap perempuan.
Sudah semestinya, jika para perempuan pekerja rumah tangga mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Sebab, hal tersebut sebagai titik awal terciptanya pemenuhan hak-hak perempuan sebagai pekerja dan warga negara. Sekian. []
