Mubadalah.id – Jika merujuk pandangan Dr. Faqihuddin Abdul Kodir tentang kebolehan anak yang bekerja, maka ia menjelaskan bahwa kebolehan ini bertujuan sebagai proses pendidikan dan pembiasaan kemahiran hidup anak dalam mengembangkan keahilan-keahlian tertentu.
Kebolehan bekerja bagi anak-anak juga bertujuan untuk melatih anak dalam mengelola bisnis, atau sekedar bekerja sebagai buruh untuk mendapatkan uang.
Di samping itu, bekerja bagi anak juga bisa berfungsi untuk melatih karakter dan mental dalam menghadapi dinamika kehidupan dan dalam berhubungan orang lain.
Orientasi pendidikan dan pembiasaan ini harus menjadi dasar dibanding hasil kerja, ekonomis maupun non-eknomis, dari pekerjaan yang dilakukan seseorang di usia anak.
Sehingga, isu ini harus benar-benar memperhatikan kematangan usia, kemampuan fisik, dan kesiapan mental.
Waktu yang anak gunakan untuk bekerja itu tidak boleh mengorbankan waktu dan kesempatan yang harus anak miliki untuk bermain, belajar, bersosialisasi dengan teman.
Kemudian tumbuh kembang bersama keluarganya yang mencintai, suportif, dan kondusif. Persyaratan ini sesuai dengan kaidah-kaidah fikih mengenai kecakapan anak (al-ahliyyah) dalam isu bekerja.
Kemiskinan
Preskripsi berbeda bisa berguna bagi keluarga yang menghadapi kemiskinan akut yang memaksa anggotanya yang masih di usia anak untuk bekerja menyambung hidup.
Dalam kondisi sulit, seperti kata kaidah fikih, memang bisa membolehkan orang tua mempekerjakan anak-anaknya yang masih belum dewasa (al-masyaqqah tajlibal-taysir).
Namun, tetap dengan syarat fundamental mengenai kesadaran untuk mendahulukan kepentingan dan kebutuhan anak. Kondisi kemiskinan ini, sesungguhnya, sudah menyangkut prinsip pertama dari al-kulliyyat al-khams, yaitu hifzh al-nafs (perlindungan jiwa dan pemenuhan hak hidup).
Karena itu, jika keluarga terpapar kondisi ini, seharusnya mereka menjadi tanggungjawab negara. Terutama untuk anak-anak yang masih belum dewasa agar bisa tumbuh kembang secara baik dan bermartabat.
Hukum Islam dengan kerangka maqashid al-syari’ah, dalam hal ini, bisa menjadi kekuatan kultural yang berguna untuk menuntut peran negara, dan lembaga-lembaga sosial.
Kekuatan ini agar terus maksimal melindungi hak-hak anak yang terlantar dan terutama dari keluarga miskin, lemah (dhuafa), dan dilemahkan (mustadh’afin). (Rul)
