Mubadalah.id – Sebagian masyarakat Muslim di Indonesia mungkin begitu menantikan momen Hari Raya Idulfitri. Kita juga terbiasa menunggu pengumuman dari pemerintah mengenai penetapan hari-hari besar Islam, termasuk awal Syawal yang menjadi penanda Idulfitri.
Setiap tahun, Menteri Agama menyampaikan hasil sidang isbat melalui siaran pers yang muncul di stasiun televisi. Di tengah kemajuan teknologi, berbagai pihak kemudian menyebarkan video siaran langsung tersebut dalam durasi lebih pendek melalui media sosial, termasuk TikTok.
Sejak penentuan awal puasa sebulan lalu, saya merasa resah setiap kali membaca kolom komentar. Saya berharap keresahan itu sirna dalam unggahan video penentuan hari raya Idulfitri, kemarin. Namun, ternyata tidak. Keresahan itu terus berlanjut, dan saya semakin miris saat kembali membaca komentar-komentar yang muncul.
Keresahan ini muncul akibat respons netizen terhadap Juru Bahasa Isyarat (JBI) yang mendampingi Menteri Agama dalam siaran pers. Ada yang menulis bahwa JBI tersebut “asik sendiri,” sementara komentar yang lain membandingkan gerakan JBI dengan tren velocity. Komentar-komentar semacam ini tidak hanya muncul sekali, tetapi berulang bahkan dalam dua kesempatan siaran pers tersebut: penentuan awal puasa dan awal Syawal.
Saat penentuan awal puasa, saya tidak buru-buru berburuk sangka. Sebab, ada banyak kemungkinan di balik komentar tersebut. Pertama, bisa jadi netizen yang berkomentar benar-benar tidak mengetahui peran JBI. Kedua, mungkin netizen tersebut sengaja menjadikannya sebagai candaan. Atau, bisa saja mereka hanya ikut-ikutan, mengingat konten dan kolom komentar di aplikasi tersebut kerap menjadikan sesuatu sekadar bahan tren.
Peran Juru Bahasa Isyarat dan Hak Informasi
Setiap individu berhak mendapatkan informasi, termasuk mereka yang memiliki hambatan dalam komunikasi verbal, seperti teman tuli. Peran penting JBI sebagai penghubung antara komunitas tuli dan masyarakat luas, memastikan bahwa informasi yang penyampaiannya secara lisan juga dapat diakses dalam bentuk visual melalui bahasa isyarat.
Dalam konteks siaran resmi, kehadiran JBI bukan sekadar pelengkap, tetapi bagian dari implementasi hak asasi manusia. Negara wajib memenuhi hak aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, yang menegaskan pentingnya aksesibilitas komunikasi bagi penyandang disabilitas.
Kehadiran JBI dalam acara formal pemerintah, seperti siaran pers, bukan sekadar formalitas, melainkan representasi nyata untuk mewujudkan inklusivitas dan akses informasi yang setara bagi teman tuli.
Oleh karena itu, penting memastikan JBI memiliki ruang visual yang cukup dalam siaran, bukan sekadar pelengkap di sudut layar.
Kurangnya pemahaman terhadap peran ini sering kali berujung pada anggapan keliru, bahkan menjadikannya bahan candaan, padahal JBI berperan vital dalam memastikan hak informasi bagi teman disabilitas.
Isu Disabilitas dalam Perspektif Keadilan Hakiki
Dalam melihat realitas tersebut, kita bisa menggunakan perspektif keadilan hakiki sebagai pijakan berpikirnya. Sebagaimana diutarakan oleh Bu Nyai Nur Rofiah dalam Ngaji RAIN beberapa waktu lalu. Bahwa relasi difabel dan non-difabel seharusnya tidak didasarkan pada standar orang non-difabel semata, melainkan pada pemenuhan hak yang adil bagi setiap individu sesuai dengan kebutuhannya.
Lebih lanjut dalam penjelasannya, Bu Nyai Nur Rofiah juga mengajak agar kita dapat menciptakan relasi difabel dan non-difabel yang berkeadilan. Dengan kesadaran bahwa non-difabel sebagai ‘pihak kuat’ bukan malah menjadikan ‘kekuatan’ sebagai alasan untuk melemahkan pihak rentan, yaitu teman difabel. Hal inilah yang dapat mewujudkan kearifan sosial yang nantinya tidak lagi menggunakan perspektif non-difabel.
Jadi, keberadaan JBI bukan sekadar pelengkap, tetapi bagian dari upaya memastikan akses informasi bagi teman tuli sebagai subjek penuh dalam berbagai kesempatan.
Maka, ketika tayangan mengabaikan JBI atau menjadikan mereka sebagai bahan candaan, itu menunjukkan bahwa masih ada relasi yang timpang. Dengan adanya komentar yang muncul di media sosial tersebut juga memungkinkan adanya pelemahan terhadap eksistensi teman-teman disabilitas. []
