Dampak Tambang Ilegal di Merapi: Sumber Air Mengering, Lingkungan Rusak

Salah satu dampak terbesar adalah hilangnya sumber mata air. Pohon-pohon yang seharusnya menyerap air hujan kini hilang. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat mengalami kekurangan air bersih.

Merapi

Merapi

Mubadalah.id – Gunung Merapi merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia. Selain menjadi objek wisata yang menarik, Merapi juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitarnya. Gunung ini memiliki fungsi ekologis penting dalam menjaga keseimbangan alam di wilayah sekitarnya.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, Merapi menghadapi ancaman serius akibat ulah manusia. Penambangan pasir ilegal dan penebangan pohon liar terus terjadi di lereng Merapi, merusak ekosistem yang seharusnya dijaga.

Salah satu lokasi aktivitas tersebut berada di daerah tempat tinggal saya, Srumbung, Magelang. Di sini, penambangan pasir dan penebangan pohon menjadi mata pencaharian sebagian besar warga. Sayangnya, kegiatan ini justru memperparah kerusakan lingkungan, terutama karena sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM).

Dalam laporan detik.com yang terbit pada Senin, 14 April 2025, Wahyudi Kepala Balai TNGM geram atas maraknya aktivitas ilegal di kawasan taman nasional tersebut. Lebih dari 200 hektare lahan di kawasan hutan dan pertanian telah rusak, bahkan kerusakannya sudah menjalar hingga ke zona berbahaya di sekitar puncak Merapi.

Menurut Wahyudi tidak hanya pasir yang diambil secara ilegal, tetapi juga pasir yang berada di sungai dan di bawah pohon-pohon telah dikeruk. Penebangan pohon pun dilakukan tanpa izin. Parahnya lagi, kegiatan ini menggunakan alat berat, yang mempercepat kerusakan dan memperparah dampaknya.

Hilangnya Sumber Mata Air

Salah satu dampak terbesar adalah hilangnya sumber mata air. Pohon-pohon yang seharusnya menyerap air hujan kini hilang. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat mengalami kekurangan air bersih.

Selain itu, hilangnya vegetasi penahan tanah menyebabkan lereng Merapi lebih rentan terhadap longsor. Risiko banjir bandang juga meningkat karena resapan air berkurang drastis dan aliran sungai menjadi semakin liar.

Kerusakan lainnya terlihat pada infrastruktur jalan desa. Truk-truk pengangkut pasir lalu-lalang setiap hari, merusak jalan dan menimbulkan debu yang membahayakan kesehatan warga, seperti sesak napas. Lahan pertanian pun terkena dampaknya seperti produksi menurun, dan pakan ternak semakin langka.

Pertanyaannya, apa yang telah dilakukan pihak TNGM? Apakah hanya sebatas merasa geram? Sebenarnya, berbagai upaya telah dilakukan. TNGM telah melakukan inspeksi mendadak, pemetaan lokasi tambang ilegal, hingga menggelar pertemuan dengan warga. Namun, sayangnya belum ada tindakan tegas yang benar-benar menghentikan aktivitas ilegal tersebut.

Bahkan, saat operasi penertiban dilakukan, alat berat sering kali dipindahkan keluar kawasan untuk menghindari penyitaan, dan aktivitas tambang pun tetap berlangsung. Ada juga dugaan keterlibatan oknum aparat yang melindungi aktivitas ilegal ini, sehingga semakin sulit dihentikan.

Lalu, bagaimana dengan pemerintah? Berdasarkan informasi dari media sosial, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah pernah melakukan sidak dan mengancam akan memanggil pelaku tambang ilegal untuk dimintai keterangan. Namun hingga kini, belum ada tindakan tegas yang benar-benar berdampak.

Belum ada Komitmen

Pemerintah desa dan kecamatan pun telah berupaya meminta penghentian aktivitas tersebut. Mereka cukup aktif dalam memfasilitasi dialog antara warga, aparat TNGM, dan kepolisian. Sayangnya, belum ada pernyataan resmi ataupun langkah konkret yang menunjukkan komitmen kuat untuk menyelesaikan masalah ini.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) juga turut memberikan respons. Walhi mendesak pemerintah provinsi dan aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan dan meninjau ulang seluruh perizinan tambang guna mencegah kerusakan lebih lanjut. Pihaknya menilai bahwa tanpa tindakan tegas dan sistem pengelolaan yang transparan, aktivitas tambang ilegal akan terus menghancurkan ekosistem Merapi.

Walhi juga mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan dan mendesak penghentian tambang ilegal demi keberlanjutan sumber daya alam di Jawa Tengah.

Pada akhirnya, penambangan pasir dan penebangan pohon ilegal bukan hanya masalah lokal, tetapi juga masalah nasional. Kegiatan ini mengancam keberlangsungan ekosistem, keseimbangan iklim, dan masa depan lingkungan kita. Sudah saatnya semua pihak bersinergi, tidak hanya bersikap reaktif, tetapi juga mengambil langkah nyata agar sumber daya alam Merapi tetap terjaga dan memberi manfaat bagi generasi yang akan datang. []

 

Exit mobile version