Mubadalah.id – Ini adalah Dawrah Kader Ulama Perempuan (DKUP) yang diselenggarakan Fahmina dan diikuti 45 peserta dengan berbagai latar profil dan komunitas sosialnya. Kebanyakan para pemimpin pesantren, sisanya adalah akademisi, dan segelintir lagi, aktivis perempuan.
Oleh karena pandemi, metode kaderisasi dalam dawrah ini pun harus dilaksanakan secara online. Meski, beberapa waktu ke depan akan juga digelar secara offline. Memang di masa seperti ini, apalagi sebagai manusia yang kini dipaksa untuk akrab dengan dunia digital, sangat harus menyesuaikan diri dengan banyak platform digital.
Menurut Direktur Fahmina, Kang Rosidin, DKUP ini sejatinya adalah untuk peneguhan keulamaan perempuan itu sendiri, selain tentunya akan ada produk-produk pengetahuan yang dihasilkan selama proses ini berlangsung.
Fahmina, sebagai salah satu Lembaga yang mengikhtiari KUPI I (begitupun untuk KUPI II nantinya, insya Allah), mengikhtiarkan proses pengkaderan keulamaan ini sudah sejak tahun 2004. Akronim yang dipakai kala itu tetap DKUP, namun ‘P’-nya adalah Pesantren.
Roziqoh menjelaskan dalam kapasitasnya sebagai fasilitator, bahwa tahun 2005-2017 namanya berubah nenjadi KIJ (Kursus Islam dan Jender). Baik DKUP versi 2004 maupun KIJ, pesertanya bisa laki-laki-laki, bisa juga perempuan.
Begitu masuk tahun 2018-sekarang, nama DKUP kembali dipilih, dengan mengubah huruf P menjadi Perempuan. Pengubahan huruf ini diilhami pasca Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang berlangsung di tahun 2017 lalu. Dan pada DKUP versi 2018 ini, para pesertanya khusus perempuan.
Seperti kata Ulama Perempuan dalam akronim DKUP, proses pengkaderan ini sendiri bertujuan menjadikan para peserta sebagai kader ulama perempuan yang paham ajaran Islam adil gender, menguasai metodologi KUPI, agar ke depan mampu menghasilkan fatwa-fatwa terkait isu yang berkembang di masyarakat, yang harapan paling ujungnya adalah mampu melahirkan masyarakat adil gender.
Hal penting yang perlu diingat para peserta adalah pesan dari Kiai Helmi Ali, yang pada pertemuan pertama ini mengungkapkan persoalan, dan tantangan yang akan dihadapi para ulama perempuan di masa-masa yang akan datang. Dalam era baru yang tidak terbayangkan sebelumnya oleh siapapun, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dimana di dalamnya terdapat pergerakan media sosial yang masif, nyaris bisa merenggut kemanusiaan manusia.
Analisa Pak Kiai yang akrab disapa Abang ini mengingatkan kita bahwa jumlah penduduk dunia yang semakin banyak, evolusi media sosial yang membuat dunia seperti tanpa privacy, kemunculan metaverse yang akan mengaburkan dunia nyata dan dunia virtual, menjadi tantangan yang perlu dipikirkan secara serius.
Belum lagi kita mulai menghadapi kecerdasan buatan/Artificial Intelegence dimana robot sepenuhnya akan banyak mengambil alih. Yang paling terdampak dari ini adalah banyak orang kehilangan pekerjaan, terutama masyarakat yang tidak punya akses teknologi. Dan kemajuan teknologi canggih ini juga semakin membuat manusia ketergantungan terhadap penggunaan bahan-bahan kimia.
Selain itu, bencana ekologi yang saat ini makin memprihatinkan, juga perlu dipikirkan ke depannya. Misalnya, fakta bawah air laut semakin meningkat bahkan diproyeksikan ke depan bisa menenggelamkan pulau jawa, bukanlah hal yang mustahil terjadi. Sebab sistem produksi manusia saat ini sudah sangat berlebihan sehingga harus membabat habis hutan dan bahkan mengambil alih fungsinya.
Bagaimana imbasnya pada perempuan? Tak bisa dielakkan lagi, tentu saja kesenjangan dan ketidakesetaraan semakin parah. Di sinilah para peserta DKUP diharapkan agar tidak hanya terjebak dalam banyak wacana namun persoalan ekologi, kemiskinan, harus juga mulai menjamahnya.
Gerakan keulamaan perempuan perlu lebih kritis lagi melihat hal tersebut, sehingga kesadaran penuh terhadap hal di atas menjadi sangat penting. Singkatnya dalam proses pengkaderan ini, PERLU BERANGKAT DARI REALITAS alias tidak hanya berfokus pada WACANA. Alih-alih ini akan menjadi gerakan yang massif bagi masyarakat dan dinilai efektif.
Oleh karenanya menurut Bang Helmi, para peserta DKUP perlu menempatkan diri di tiga titik:
Pertama, berada di garis depan, yakni yang selalu menyuarakan persoalan perempuan yang dihadapi perempuan, termasuk kelangkaan SDM, kemiskinan, terutama hal-hal yang berujung melecehkan perempuan.
Kedua, ulama yang ada di tengah masyarakat, yang merespon kebutuhan masyarakat sehari-hari dan mengorganisirnya.
Ketiga, organisasi dan lembaga-lembaga pendukung yang perlu terus memberikan informasi kepada masyarakat.
Proses pengkaderan ini diproyeksikan tidak hanya berhenti pasca DKUP usai. Sebab ke depannya, tim panitia berkomitmen untuk melibatkan para peserta mendapatkan penguatan-penguatan perspektif, kursus kepenulisan, serta kegiatan-kegiatan halaqoh menuju KUPI II. Persis seperti harapan-harapan umum para peserta yang diutarakan di sesi-sesi akhir. []
