Lagi, perempuan menjadi korban atas rentetan kasus pelecehan, pemerkosaan bahkan hingga pembunuhan. Kali ini, korban kekerasan terhadap perempuan dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Majalengka, Jawa Barat, Tuti Tursilawati. Dia dieksekusi mati, Senin (29/10/2018) oleh Pemerintah Arab Saudi.
Parahnya, Pemerintah Arab Saudi tidak menginformasikan terlebih dahulu kepada pemerintah Indonesia, khususnya pihak keluarga atas eksekusi mati Tuti.
Tuti dieksekusi mati karena diduga membunuh majikannya, Suud Malhaq Al Utibi. Peristiwa itu terjadi di rumah majikannya yang berada di Kota Thaif, Arab Saudi, tahun 2010.
Padahal tak ada niatan atau unsur kesengajaan TKW asal kota angin tersebut melakukan pembunuhan terhadap majikannya. Sebab Tuti hanya membela diri dari upaya pemerkosaan. Bahkan sebelumnya, Tuti sering mendapatkan tindakan kekerasan, termasuk ancaman pemerkosaan.
Kabar duka Tuti yang telah dieksekusi berawal dari cuitan @migrantcare melalui akun Twitternya.
“Kabar duka kembali datang dari Arab Saudi.Tuty Tursilawati, pekerja migran Indonesia asal Majalengka, dieksekusi mati pada 29 Oktober 2018 kemarin. Eksekusi hukuman mati ini lagi-lagi dilakukan tanpa ada notifikasi kepada Pemerintah Indonesia.#RIPTuty #stophukumanmati,” tulis akun tersebut sembari menautkan potret Tuti Tursilawati.
Melanggar HAM
Mendengar kabar eksekusi mati tanpa pemberitahuan, Koordinator TKI Bijak Indonesia, Nurul Huda mengutuk keras tindakan Arab Saudi tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia. Eksekusi mati tanpa pemberitahuan itu juga sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terutama hak hidupnya.
“Ya iyalah (melanggar HAM), hal itu menunjukkan bahwa Arab Saudi sebagai negara yang tertutup, tidak memiliki hukum perlindungan terutama sektor kerja informal (PRT), dan sewenang-wenang pada hak dasar manusia, yaitu hak hidup,” kata Huda yang saat dihubungi Mubaadalahnews.com, kemarin (30/10).
Seharusnya, lanjut dia, Arab Saudi memberitahukan kepada pemerintah Indonesia sebelum melakukan eksekusi mati pada Tuti.
Deputi Rektor Bidang Riset dan Kerjasama Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon tersebut mendorong agar pemerintah Indonesia protes kepada Arab Saudi agar kasus yang melanggar HAM ini tidak terulang kembali di kemudian hari.
Semestinya ada pemberitahuan terlebih dahulu sebelum eksekusi mati dilaksanakan Arab Saudi. Sebab pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warganya, dalam kasus apapun, baik itu TKI legal atau ilegal sekalipun. Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) berhak mendapatkan pemberitahuan kabar eksekusi mati dari Arab Saudi.
“Tuti berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negaranya. Kalau tak ada pemberitahuan, maka jelas ini melanggar HAM,” ucapnya.
Saling menghormati
Kasus eksekusi mati yang menimpa Tuti tentu saja berpotensi mengganggu hubungan bilateral antara Indonesia-Arab Saudi. Hubungan dua negara harusnya bisa berjalan baik dengan satu sama lain memberikan penghormatan.
Dalam hal ini, tidak diberitahukannya eksekusi mati kepada Pemerintah Indonesia bisa mengganggu hubungan harmonis kedua negara. Satu negara dianggap tidak menghormati yang lain.
Pada 11 Oktober 2018 yang lalu, Pemerintah sebenarnya membuka moratorium pengiriman tenaga migran Indonesia ke Arab Saudi. Moratorium tenaga kerja migran diberlakukan sejak tahun 2011. Hampir 7 tahun, Indonesia menghentikan penempatan TKI di Arab Saudi.
Jadi jika ada TKI yang berangkat ke Arab Saudi setelah moratorium diberlakukan dipastikan TKI yang berangkat secara ilegal. Sebab perusahaan yang legal atau resmi tidak akan mengirimkan buruh migran ke Arab Saudi, bahkan ke Timur Tengah.
“Ada 21-22 negara di Timur Tengah yang dimoratorium pengiriman TKI, tapi waktunya berbeda-beda. Negara yang tak dapat moratorium seperti Taiwan, Korea, Jepang, Malaysia, Singapura, dan Hongkong,” katanya.
Dengan munculnya kasus ini, menurutnya, kerjasama bilateral Indonesia-Arab Saudi soal sistem penempatan satu kanal pekerja migran Indonesia terancam ditunda. Padahal ribuan pekerja migran siap dikirimkan dalam waktu dekat ini menyusul adanya kasus eksekusi mati tanpa pemberitahuan.
“Pemerintah Indonesia harus mengusut tuntas alasan Arab Saudi tidak ada pemberitahuan eksekusi mati. Jangan sampai kesepakatan yang dibangun dua negara ini, kasus seperti Tuti terulang kembali di kemudian hari,” tuturnya.[]
Discussion about this post