“…this issue is not about one incident. It is cultural, it is culture of lack of impunity, of accepting of violence and violent language against women in entire structure that supports that…”
Kutipan di atas adalah respon Alexandria Ocasio-Cortez, anggota Kongres Amerika Serikat dari partai Demokrat, saat merespon verbal abuse yang dialaminya dari lawan politiknya dari partai Republik, Ted Yoho, yang juga sama-sama merupakan anggota Kongres Amerika. Di luar kepentingan politik antara Demokrat dan Republik, isu tentang pelecehan secara verbal terhadap Cortez menjadi salah satu yang paling disorot masyarakat internasional secara umum, dan warga Amerika secara khusus beberapa minggu terakhir.
Di negara liberal dan maju seperti Amerika, pelecehan verbal terhadap perempuan sekilas merupakan hal yang cukup mengejutkan, terlebih karena yang terlibat di dalam insiden ini sama-sama merupakan pejabat publik. Tetapi apa yang disampaikan Cortez di atas setidaknya memberi kejelasan, bahwa ini bukan tentang insidennya, ini mencakup hal yang lebih serius, yaitu tentang kultur dan sistem sosial yang sejak berabad-abad silam menerima hal semacam itu sebagai insiden yang ‘hanya’ perlu dimaafkan.
Pelecehan secara verbal semacam ini mungkin akan sangat subjektif dan kasuistik, bergantung kepada korban apakah merasa dilecehkan atau tidak. Mungkin karena pelecehan secara verbal ini tidak langsung menyakiti secara fisik. Kekerasan dalam bentuk verbal ini akan lebih sulit disadari, terlebih didalam sistem sosial yang memang bias gender seperti Indonesia.
Namun demikian, diakui atau tidak, verbal abuse adalah salah satu bentuk kekerasan, karena kekerasan sendiri bisa bertransformasi dalam bentuk apapun, tidak terbatas secara fisik. Bentuk ekspresinya pun dapat berbeda beda, pada insiden yang menimpa Cortez di atas misalnya, ujaran seperti ‘disgusting’, ‘crazy’, dan ‘a fucking bitch’ yang dilontarkan Yoho adalah yang paling umum bagi kultur dan sistem sosial Amerika.
Bagaimanapun, ujaran yang dilontarkan Yoho, yang notabene adalah pejabat publik, kepada seorang anggota kongres perempuan, adalah kenyataan pahit bahwa dalam kultur dan sistem sosial se-liberal Amerika pun, perempuan selalu mendapat perlakuan yang tidak pantas. Bahwa jika perlakuan tidak pantas semacam itu bisa terjadi kepada seorang anggota kongres, maka itu juga dapat menimpa setiap perempuan dimanapun, kapanpun, dan sebagai apapun.
Substansi dari verbal abuse bukan pada seberapa kasar frasa yang digunakan, melainkan pada seberapa jauh perkataan itu melukai perempuan secara mental dan emosional. Bagi kita masyarakat Asia, Indonesia khususnya, mungkin akan jarang menemukan ekspresi pelecehan verbal sebagaimana yang diterima Cortez. Tetapi itu tidak berarti kekerasan verbal itu tidak ada sama sekali. Ia ada, bahkan mungkin lebih parah, meskipun dalam bentuk dan ekspresi yang berbeda.
“Ngapain ngejar karir sama pendidikan tinggi, besok juga bakal ngurus dapur.”
“Jangan kelewat pintar deh, nanti nggak ada yang naksir!”
Ungkapan semacam ini, mungkin terlihat biasa. Atau setidaknya misoginis bagi orang-orang yang punya kepedulian lebih terhadap gender equality. Tetapi pada saat dan level tertentu, kita tidak akan pernah tahu betapa ujaran seperti ini dapat menyakiti perempuan. Pada saat dan level tertentu, ujaran semacam ini dapat menjadi bentuk ekspresi kekerasan yang mematikan potensi serta kapasitas banyak perempuan.
Bentuk dan ekspresi verbal harassment atau verbal abuse ini juga tidak jarang kita temui dalam bentuk yang lebih eksklusif atas nama agama, “dasar wanita tidak berakhlaq, tidak shalihah! Bisa-bisanya menuntut cerai suaminya hanya karena tidak mau dimadu!”
Terlepas dari perdebatan tentang poligami itu sendiri, mengukur akhlaq dan keshalihan spiritual seorang perempuan hanya berdasarkan kepada kesediaannya untuk menuruti keinginan poligami suaminya, pada level dan keadaan tertentu merupakan bentuk verbal harassment terhadap perempuan.
Kita tidak pernah bertanya kenapa seorang perempuan memilih berkarir dan mengejar pendidikan, kenapa seorang perempuan memilih untuk menggugat cerai suaminya karena tidak mau dipoligami. Kita hanya menerimanya sebagai ‘norma’ umum yang telah lama berlaku di lingkaran sosial atau relijius kita. Kendati ada sementara orang yang memiliki kesadaran lebih, mungkin hanya melihatnya sebagai satu insiden, atau sebagai satu dilema keluarga.
Di titik ini saya sepakat dengan Cortez, bahwa ini bukan sekedar tentang satu insiden, ini bukan lagi sekedar seberapa dalam dan sakitnya mental dan perasaan si perempuan. Di luar itu, problem terbesarnya adalah penerimaan kita terhadap perlakuan yang dianggap tak pantas. Melihat insiden semacam itu hanya dalam subjektifitasnya, sehingga permintaan maaf, atau penyelesaian secara hukum sudah merupakan ujungnya.
Ini menyangkut sistem dan kesadaran sosial, juga kesadaran beragama yang lebih luas. Menyembuhkan sistem dan kesadaran semacam ini tidak cukup hanya dengan permintaan maaf dan bersembunyi di balik kedok istri dan anak perempuan seperti yang Yoho lakukan.
Membangun sistem dan kesadaran yang lebih equal memang tidak mudah, tapi setidaknya Cortez telah memberi contoh yang dapat kita jadikan pijakan awal, bahwa jika kita bisa merasa bahwa kita juga punya ibu, istri, dan anak perempuan yang kita rawat dan jaga agar tidak mendapat perlakuan tidak pantas, kita mesti sadar, perempuan-perempuan lain di luar sana juga adalah ibu, istri, dan anak perempuan yang orang lain rawat dan sayangi, bukan untuk dilecehkan.[]
