Mubadalah.id – Beberapa waktu lalu, Dedi Mulyadi kembali mencuri perhatian publik dengan gagasannya yang kontroversial, yaitu mengirim anak-anak yang ia anggap “nakal” ke barak militer untuk dibina selama enam bulan.
Dalam program ini, sebanyak 40 siswa yang terlibat dalam tawuran, bolos sekolah, hingga pelanggaran lain dikirim untuk “didisiplinkan” di lingkungan semi-militer. Gagasan ini memicu banyak perdebatan, baik dari kalangan pendidik, psikolog, hingga lembaga perlindungan anak.
Sebagai warga negara yang peduli dan tertarik dengan isu sosial, saya merasa perlu menyuarakan kekhawatiran. Apakah benar militerisasi adalah cara terbaik untuk menyelesaikan persoalan kenakalan remaja? Atau justru ini menunjukkan kemiskinan imajinasi kebijakan publik dalam menangani masalah anak?
Barak Militer Bukan Tempat Tumbuh Anak
Lingkungan militer diinisiasi untuk membentuk fisik dan mental tentara dewasa yang siap menghadapi tekanan, bukan untuk anak-anak yang sedang mencari jati diri. Menghadapkan remaja bermasalah pada pola hidup militer yang keras, penuh perintah dan hukuman, hanya akan mengubah bentuk kekerasan yang mungkin sudah mereka alami di rumah atau sekolah ke bentuk yang lebih dilegalkan secara sistemik.
Saya khawatir gagasan ini lahir dari logika yang keliru. Dengan menganggap bahwa disiplin bisa tertanamkan lewat ketakutan. Padahal, segala sesuatu yang kita tanam dari rasa takut hanya akan tumbuh menjadi kepatuhan palsu.
Anak mungkin akan “taat” untuk sementara, tetapi bukan karena mereka memahami nilai kedisiplinan, melainkan karena mereka takut kita hukum. Begitu tekanan kita hilangkan, perilaku lama bisa muncul kembali atau bahkan dengan intensitas yang lebih besar.
Kenakalan Anak Adalah Simptom, Bukan Akar Masalah
Penting untuk melihat kenakalan anak bukan sebagai kejahatan, melainkan sebagai sinyal adanya sesuatu yang tidak beres. Apakah mereka mengalami kekerasan di rumah? Terkucilkan di sekolah? Sedang berjuang dengan kesehatan mental mereka?
Karena bisa saja kenakalan anak ini, tidak lahir dari niat buruk, melainkan sering kali muncul sebagai bentuk protes atau ajakan kompromi yang tidak terdengar. Anak-anak yang kita anggap nakal mungkin sebenarnya sedang berusaha mencari perhatian. Mereka mengungkapkan rasa frustrasi, atau menunjukkan bahwa ada sesuatu dalam hidup mereka yang tidak sedang baik-baik saja.
Dengan alasan tersebut, menghukum mereka tanpa terlebih dahulu mencoba memahami latar belakang perilakunya hanya akan memperdalam luka yang mereka rasakan. Anak-anak tidak butuh hukuman yang keras. Akan tetapi mereka butuh kita pahami, kita dampingi, dan kita beri kesempatan untuk tumbuh dalam ruang yang memberi rasa aman.
Alternatif yang Lebih Manusiawi
Alih-alih mengirim mereka ke barak militer, mengapa kita tidak memperkuat sistem pendidikan karakter di sekolah? Kita bisa membangun ruang reflektif, konseling yang aktif, hingga pendekatan komunitas berbasis kearifan lokal.
Program seperti “restorative justice” dalam dunia pendidikan sudah terbukti berhasil di banyak negara, termasuk Finlandia dan Selandia Baru. Anak-anak kita beri ruang untuk memperbaiki kesalahan mereka lewat dialog, bukan hukuman.
Indonesia sendiri tidak kekurangan pendekatan semacam ini. Program seperti Sekolah Ramah Anak atau Jabar Masagi yang pernah berjalan di Jawa Barat justru patut kita kembangkan. Namun sayangnya, program seperti ini seringkali tenggelam oleh narasi “cepat dan keras” yang lebih atraktif secara politik, meski tak menjawab akar persoalan.
Kebijakan Populis dan Krisis Imajinasi
Saya melihat usulan Dedi Mulyadi ini sebagai bentuk populisme pendidikan. Ia memunculkan kesan seolah bertindak tegas. Padahal sesungguhnya tidak menyentuh inti masalah. Ini bukan hanya tentang disiplin, tetapi juga tentang cara negara memperlakukan anak sebagai warga negara muda yang memiliki hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendidik.
Ketika seorang pemimpin mengandalkan solusi keras terhadap masalah anak, ini mencerminkan krisis imajinasi dalam kebijakan publik. Kita seolah kehilangan kemampuan untuk berpikir kreatif dan menyeluruh dalam menyelesaikan masalah sosial. Padahal, justru masa depan bangsa ditentukan oleh bagaimana kita mendidik anak-anak hari ini.
Penutup: Anak Bukan Musuh Negara
Saya ingin mengingatkan kita semua: anak-anak bukan musuh negara. Mereka bukan ancaman yang harus “ditertibkan” dengan gaya militer. Mereka adalah manusia muda yang sedang belajar memahami diri dan dunianya. Tugas kita sebagai orang dewasa adalah menjadi pembimbing, bukan penghukum.
Kita tentu tidak ingin menciptakan generasi yang disiplin karena trauma, patuh karena ketakutan, dan tertib karena terpaksa. Kita ingin generasi yang sadar, yang berempati, dan yang tumbuh dalam cinta serta pengertian.
Gagasan mengirim anak nakal ke barak militer adalah alarm bagi kita semua: sudah saatnya kita merumuskan ulang cara kita mendidik. Jangan lagi kita mengira bahwa keras adalah tegas, bahwa hukuman adalah pendidikan. Mari kita mulai dari mendengar anak-anak kita dengan sungguh-sungguh. []