Mubadalah.id – Fenomena kawin anak merupakan bukan isu yang baru bagi sebagian masyarakat di Indonesia. Dalam beberapa catatan, fenomena kawin anak di Indonesia dimulai sejak akhir tahun 1970 an dan awal 1980 an. Hingga saat ini fenomena kawin anak semakin marak terjadi di sebagian daerah di Indonesia.
Di Kabupaten Cirebon, merujuk data Pengadilan Agama (PA), angka perkawinan anak pada tahun 2019 hingga 2020 tercatat naik dua kali lipat. Pada tahun 2019 data perkawinan di Kabupaten Cirebon tercatat sebanyak 236 anak yang menikah di usia dini.
Sedangkan, pada tahun 2020 angka perkawinan anak naik tajam, PA mencatat ada sebanyak 478 layangan surat permohonan izin, namun yang diterima dan diputuskan oleh pihak pengadilan untuk menikah di usia dini sebanyak 446.
Bahkan belum lama ini, sepanjang 2022, di daerah tetangga Cirebon, tepatnya di Indramayu, tercatat sebanyak 572 anak di Kabupaten Indramayu, mengajukan dispensasi nikah ke PA Indramayu.
Dengan angka kawin anak yang tiap tahun semakin meningkat dan semakin marak terjadi diberbagai daerah, sebetulnya apa sih penyebabnya?
Jika kita merujuk pandangan Direktur Eksekutif Rumah KitaB, Lies Marcoes. Maka beliau menyebutkan ada lima hal yang mengindikasikan praktik kawin anak, yang sungguh sudah darurat. Lima indikasi praktik kawin anak tersebut sebagai berikut:
Lima Indikasi Kawin Anak
Pertama, fakta angka kawin anak naik baik di desa maupun di kota dengan sebab yang tidak hanya karena kemiskinan tapi menguatnya alasan moral.
Kedua, terjadi pelemahan di sektor hukum akibat kontestasi antara hukum positif (Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam) dan hukum fikih.
Hukum fikih seperti di atas angin karena negara bersikap netral atas kontestasi itu sementara terjadi sakralisasi UUP dan KHI sehingga sulit untuk digugat.
Ketiga, kegagalan politik ekonomi makro dalam melindungi sumber-sumber ekonomi kaum miskin di pedesaan. Sementara pembangunan industrialisasi yang berlokasi di pedesaan dan bersifat raksasa dan masif. Misalnya industri ekstraktif dan sawit tak menyediakan pekerjaan pengganti utamanya bagi perempuan, sebaliknya malah menyingkirkan baik lelaki (tua tak berpendidikan) maupun perempuan.
Keempat, adanya peluang bagi perempuan masuk ke sektor kerja sebagai tenaga rumahan domestik atau mancanegara atau di sektor non-formal tak berimbang dengan perubahan relasi gender di tingkat rumah tangga/keluarga. Ini mengakibatkan anak perempuan rentan karena harus menjadi pengganti ibu.
Sementara itu hilangnya peran lelaki di sektor ekonomi atau terampasnya sumber kekuatan lelaki dalam sektor ekonomi. Bahkan tak melucuti peran patriarkinya dalam mengatur dan mengendalikan kuasanya di rumah dan di komunitas. Sebaliknya kendali itu berubah dari isu modal ke isu moral.
Survei Rumah KitaB menunjukkan indeks penerimaan perkawinan anak lebih kuat kaum lelaki dewasa terima ketimbang perempuan dewasa.
Kelima, seluruh fenomena itu terjadi dalam lanskap perubahan cara berpikir umat/warga/rakyat yang sedang berayun ke arah pendewaan teks (masyarakat teks). Serta menyingkirkan secara sistemik (melalui pendidikan, kurikulum, media) cara beragama/berhukum yang mengandalkan akal sehat. Antara lain akibat melemahnya kepercayaan kepada sistem hukum.
Pandangan KUPI
Jika merujuk Fatwa KUPI I di Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy, Babakan Ciwaringin, Cirebon, pada tahun 2017 tentang praktik kawin anak maka ulama KUPI dengan tegas meminta pemerintah Indonesia mencegah dan menghapus perkawinan di bawah umur karena terbukti membawa kerugian dalam pernikahan.
KUPI juga menyampaikan bahwa pencegahan dan penghapusan perkawinan pada usia anak dapat kita lakukan antara lain dengan menaikkan batas usia minimal untuk menikah dari 16 tahun menjadi 18 tahun.
Terlebih, Ketua Majelis Musyawarah Keagamaan KUPI, Nyai Badriyah Fayumi mengatakan kami melihat bahwa persoalan kawin anak ini ada faktor ekonomi, budaya, pandangan keagamaan juga, akses pendidikan. Bukan semata-mata pandangan keagamaan. Tapi pandangan keagamaan ini mendukung segala upaya untuk mencegah pernikahan anak ini yang membawa kemudharatan. Karena faktanya memang membawa kemudharatan.
Oleh sebab itu, mari kita jaga, lindungi anak-anak kita dari segala kemudharatan termasuk menjauhkan. Serta mencegah mereka dari praktik-prakti kawin anak. Dari kita, anak kita dan untuk penurus generasi bangsa Indonesia. []
