Akun @eduardlazarus dalam cuitannnya menyatakan bahwa aksi yang ramai digelar beberapa hari kemarin tidak inklusif terhadap perempuan. Perempuan di tempat aksi pada jam 6 sore sudah diteriaki untuk pergi. “Perempuan nurut! Perempuan nurut! Balik!” teriak para laki-laki.
Padahal banyak sekali tuntutan yang bertujuan untuk mensejahterakan perempuan. Namun nyatanya bahkan di tempat tuntutan itu didengungkan, perempuan harus dimarjinalisasi. Ia juga menambahkan bahwa pada jam 7 malam, rasio antara perempuan dan laki-laki bisa 1 berbanding 100 atau bahkan lebih banyak.
Laporan dari Hollaback Jakarta juga menarik. Mereka menyatakan bahwa masih banyak pelecehan yang terjadi saat aksi #ReformasiDikorupsi. Pelecehan terbanyak adalah pelecehan verbal, seperti cat calling, siulan dan candaan seksis. Pelecehan selanjutnya yang masih marak adalah pelecehan digital yaitu dengan memfoto dan mengunggah ke media sosial secara diam-diam.
Padahal, seperti yang kita ketahui bersama bahwa salah satu dari 7 tuntutan di aksi tersebut adalah disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS). Sehingga sudah seharusnya perempuan merasa aman berada di tengah gelombang aksi untuk menyuarakan kegelisahan dan aspirasinya.
Saya juga sedih ketika mengetahui bahwa yang mewakili mahasiswa-mahasiswa di media semuanya adalah laki-laki. Jika menyatakan bahwa itu semua dikarenakan tidak ada perempuan yang menjadi Ketua BEM, Maka perlu ditanyakan apakah pemilihan Ketua BEM Kampus di Indonesia masih belum mengarusutamakan perempuan?
Karena selama hampir tiga tahun berkecimpung di organisasi intra kampus, saya merasakan sendiri bagaimana perempuan belum diutamakan untuk menduduki jabatan-jabatan sentral. Padahal secara kualitas, banyak perempuan yang pantas.
Sayangnya, masyarakat kampus ketika mendengar kata “ketua” maka hanya menyeleksi nama-nama laki-laki. Namun ketika mendengar nama “sekretaris” atau “bendahara” hanya menyeleksi nama-nama perempuan.
Jika kita melihat sejarah, aksi massa 1998 juga tidak jauh berbeda. Sangat jarang kita mendengar nama perempuan sebagai Aktivis 1998. Padahal, yang menggulingkan Soeharto salah satunya adalah aksi Suara Ibu Peduli atau SIP yang diisi oleh aktivis-aktivis perempuan. Sehingga ketika mengingat reformasi seharusnya bukan hanya mengingat laki-laki yang menduduki gedung DPR. Tapi juga memberikan narasi perempuan yang terlibat di dalamnya.
Sebenarnya sudah begitu banyak jasa perempuan dalam pendirian bangsa ini atau bahkan dunia. Sayangnya literatur-literatur tersebut tidak menjadi arus utama. Kartini memberikan penyadaran terkait feodalisme, kolonialisme dan patriarki. Organisasi Istri Sadar (yang kemudian berubah menjadi Gerwis lalu Gerwani) memperjuangkan upah buruh, poligami, serta ekonomi Perempuan.
Perwari mengkritik poligami Soekarno. Dan sayap-sayap organisasi seperti Putri Widika (sayap Budi Oetomo), Aisyiyah (sayap Muhamadiyyah), Fatayat (sayap NU) dan lain-lain memberikan masukan bagi negara terkait fungsi perempuan di dalamnya.
Dengan dibangunnya bangsa ini oleh perempuan, maka sudah selarasnya bangsa ini juga memedulikan dan memberikan ruang aman bagi perempuan di demokrasi. Tuntutan-tuntutan yang tertulis dalam aksi massa saat ini memang sudah terlihat memihak pada perempuan bahkan minoritas lainnya.
Namun di lapangan aksi sendiri, kesetaraan dan keadilan untuk perempuan belum menjadi arus mainstream. Ini otokritik bagi kita, agar menjadikan ajang demokrasi ramah pada semua kalangan. Bravo![]
