RUU KUHP yang dianggap bermasalah bagi sebagian masyarakat Indonesia salah satunya adalah pasal tentang perkosaan dalam perkawinan (marital rape). Menurut mereka yang menentang, pasal ini tidak seharusnya ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. ‘Perkosaan’ dalam perkawinan bukanlah suatu tindak pidana, karena toh pasangan itu sudah sah sebagai suami-istri.
Seperti tertulis dalam poster para demonstran yang fotonya banyak tersebar di media sosial: ‘Lebih baik zina karena yang halal (dipenjara) 12 tahun, yang haram (dipenjara) 6 bulan’, ‘Memperkosa ISTRI adalah HAK dan kewajiban SUAMI’, ‘Saya rela diperkosa suami, jujur, enak, dapat pahala juga’, ‘Buat apa nikah mahal-mahal kalo ng***** dipenjara’, dan sebagainya.
Dari kalimat-kalimat di atas jelas mereka belum sepenuhnya memahami arti kata ‘perkosaan’. Bisa jadi sebagian pendemo itu bahkan belum pernah membaca bunyi pasal yang dimaksud, yakni pasal 480, yang berbunyi:
- Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- Termasuk Tindak pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:
– Persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami istrinya yang sah;
– Persetubuhan dengan Anak; atau
– Persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
Atau, mereka tidak mengerti—sebagai akibat dari budaya patriarkal yang sudah sangat mengakar—bahwa persetubuhan konsensual adalah adab dasar yang seharusnya berlaku dalam hubungan yang sudah sah sekalipun. Seperti diceritakan dalam thread Twitter-nya @peachyslen tentang diskusi dia (perempuan) dengan temannya yang laki-laki saat membahas pasal-pasal kontroversial dalam RUU KUHP, termasuk pasal marital rape ini.
Kurang lebih begini respon temannya: “Lah, ya mana ada istri diperkosa suami, itu kan urusan rumah tangga, terserah mau ngapain”, “kan udah suami istri berarti udah sah, kan anggapannya istri ya melayani suami habis capek kerja,” “ya kalau gak mau ya tinggal cari di luar, atau kalau engga ya gak aku kasih uang bulanan. (sambil tertawa).”
Miris memang. Dari poster-poster pendemo itu, dari cerita dan komentar-komentar warganet yang bernada serupa, menjadi potret pemikiran masyarakat kita dalam skala yang lebih besar. Pemikiran bahwa pernikahan seolah melegitimasi tindakan perkosaan dan kekerasan fisik/mental antara suami dan istri.
Pemikiran bahwa orang luar yang tidak terlibat, tidak berhak ikut campur urusan rumah tetangganya sekalipun ada yang teraniaya. Sangat mungkin banyak laki-laki yang punya pemikiran seperti temannya @peachyslen, juga perempuan yang akhirnya mewajarkan tindakan suaminya yang sebenarnya menyakitkan, karena sudah kadung tenggelam dalam budaya toksik soal hubungan dalam rumah tangga.
Pemikiran yang kacau seperti ini menjadi bibit terbentuknya hubungan suami-istri yang tidak membahagiakan keduanya, yang kemudian menjadi kebiasaan dan sampai pada tindakan yang lebih ekstrim terhadap pasangan (kekerasan).
Pendidikan keluarga sakinah sebagai pondasi bagi calon pasangan suami-istri sungguh menjadi urgensi sekarang ini, dibarengi sosialisasi tentang arti perkosaan dan kekerasaan dalam rumahtangga sehingga masyarakat mulai tertanam pemahaman bahwa kekerasan dalam bentuk apapun dalam rumahtangga BUKAN suatu kewajaran dan siapapun korbannya wajib melapor dan mencari pertolongan.[]
