Mubaadalahnews.com,- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyayangkan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) belum bergerak maju hingga berakhirnya masa tugas DPR RI Periode 2014-2019.
Bahkan pembentukan Tim Khusus untuk Pembahasan RUU yang direncanakan pada tanggal 25 September 2019 dibatalkan secara mendadak.
Melihat hal itu, Komnas Perempuan, Azriana mengatakan, RUU P-KS selama hampir 3 tahun mangkrak di Komisi VIII DPR RI. Padahal RUU P-KS merupakan inisiatif DPR dan Komisi VIII DPR RI sudah ditunjuk oleh Sidang Paripurna DPR RI untuk membahas RUU ini sejak tahun 2017.
“Draft RUU tersebut dirancang dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal ini pendamping korban Forum Pengada Layanan (FPL), komunitas korban, kelompok akademisi dan agama, bersama dengan Komnas Perempuan,” kata Azriana melalui pers rilisnya.
Pengabaian perlindungan pada korban
Ia menilai, hampir 3 tahun RUU belum dibahas, bukan saja menunjukkan buruknya kinerja Komisi VIII Panja RUU P-KS, tapi juga memperlihatkan rendahnya kepedulian terhadap ribuan korban kekerasan seksual di Indonesia.
Pernyataan Ketua Panja RUU P-KS dan Ketua DPR RI bahwa akan menunda pembahasan RUU P-KS dengan alasan waktu yang tersedia pendek, kata dia, adalah bentuk pengabaian perlindungan bagi korban kekerasan seksual dan berkontribusi pada impunitas pelaku kekerasan seksual.
“Komnas Perempuan menyesalkan anggaran belanja negara yang telah digunakan oleh Panja Komisi VIII RUU P-KS, untuk melakukan studi banding ke Kanada dan Perancis, namun studi banding tersebut tidak berdampak pada kemajuan RUU P-KS,” tegasnya.
Dalam pandangan Komnas Perempuan, ujar Azriana, anggaran belanja negara untuk studi banding tersebut menjadi sia-sia. Seharusnya anggaran itu bisa digunakan untuk layanan visum gratis bagi korban kekerasan seksual, yang hingga saat ini belum mampu disediakan negara.
“RUU P-KS adalah RUU yang telah cukup lama dinanti oleh korban kekerasan seksual dan keluarganya,” tandasnya. (WIN)
