Mubadalah.id – Dalam menjalani perannya di ranah publik sebagai pekerja, perempuan yang secara biologis lebih rentan memerlukan perlindungan dari pihak yang memegang kendali kebijakan. Membicarakan peran yang diambil perempuan di ranah publik tidak lepas dari pilihannya untuk bekerja. Sejarah mencatatkan, pada zaman Rasulullah perempuan-perempuan hebat seperti Sayyidah Khadijah dan Ummu Syuraik yang taat pada ajaran agama, juga dapat mengaktualisasikan dirinya dengan menjalankan bisnis.
Terjunnya perempuan dalam dunia kerja, juga telah menyumbangkan kekuatan ekonomi baik bagi negara maupun keluarga. Dengan diberikannya kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan, maka keuntungan dan produktifitas akan meningkat, dengan kualitas yang lebih baik.
Perempuan memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu kemampuan dalam melakukan pendekatan secara personal. Dengan memahami permasalahan staf ataupun teman kerjanya dengan baik, perempuan dapat menciptakan ruang dan kondisi kerja yang menyenangkan. Dengan pengalaman dan pendidikan yang didapatkan, mereka juga mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam karirnya.
Pada dasarnya kesempatan dan garis karir laki-laki maupun perempuan adalah sama, seperti halnya hak pendidikan yang telah didapat sejak dini. Namun norma-norma budaya konservatif yang menuntut perempuan untuk segera menikah dan fokus mengurus rumah tangga menjadi hambatan untuk mengembangkan kemampuannya bekerja. Inilah yang menjadi salah satu tantangan bagi pekerja perempuan.
Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, peraturan yang menyangkut tentang pekerja perempuan telah ada dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Nasional. Alat analisis yang digunakan dalam menjalankannya dikenal dengan Gender Analysis Pathway (GAP). Konsep ini digunakan untuk melakukan proses perencanaan, sehingga kebijakan, program, dan berbagai proyek pembangunan yang dijalankan masyarakat dapat menjadi responsif gender.
Adanya peraturan tersebut berpengaruh pada meningkatnya indikasi tingkat kesetaraan gender di ranah publik. Namun begitu, social norm yang mengharuskan perempuan tetap sepenuhnya bertanggung jawab mengurus rumah dan anak meskipun juga bekerja masih banyak dianut masyarakat. Padahal sejatinya pekerjaan domestik itu menjadi tanggung jawab laki-laki maupun perempuan.
Di tempat kerja, perempuan juga terkadang mendapat stigma-stigma negatif, seperti dianggap lemah karena harus mengambil cuti saat haid dan melahirkan. Anggapan mudah membawa perasaan sendu juga seringkali dilekatkan pada perempuan. Maka kampanye kesadaran untuk terus menguatkan mental perempuan dan menolak stigma negatif perlu untuk terus digalakkan.
Menyadari pentingnya perlindungan dari kerentanan perempuan, upaya untuk tetap produktif dalam berkarir telah dilakukan dengan berbagai cara. Kantor-kantor yang menyediakan fasilitas childcare telah berkembang, namun fasilitas ini masih sangat sulit untuk didapatkan pekerja-pekerja informal kerah biru. Oleh sebab itu banyak buruh perempuan harus berhenti dari pekerjaan padahal kebutuhannya belum cukup terpenuhi.
Hasil survey yang dilakukan oleh United Nations Development Programme Indonesia (UNDP) dan Lemabaga Penelitian J-PAL Southeast Asia pada Maret 2021 mencatatkan, sebanyak 8% perempuan kehilangan pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan.
Maka sudah bukan saatnya untuk memperdebatkan masalah boleh tidaknya perempuan mengambil peran di ranah publik atau bekerja. Tuntutan zaman dan kebutuhan untuk digalakkannya pengarusutamaan gender mutlak perlu dilakukan. Dari lingkup keluarga, paham kesetaraan gender dapat diajarkan pada anak-anak sejak dini dengan tidak memberinya barang maupun mainan yang sesuai asumsi banyak orang. Seperti mainan lego bagi anak laki-laki dan masak-masakan untuk anak perempuan. Pemahaman kesetaraan perlu ini dilakukan secara berkelanjutan.
Aktualisasi diri bagi perempuan harus juga dibarengi dengan kesadaran menjalankan peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Sebab setiap orang berhak memiliki kesempatan yang sama serta menjalani peran sesuai yang ia inginkan. Maka alangkah baiknya apabila kita dapat memberikan ruang kepada sesama makhluk untuk mengembangkan diri dan mensejahterakannya.
Islam sebagai ajaran yang membawa rahmat bagi seluruh alam senantiasa mewujudkan sistem kehidupan yang inklusif bagi manusia, perempuan maupun laki-laki. Oleh karenanya, mengupayakan kesejahteraan pekerja perempuan dengan mempertimbangkan pengalaman biologis dan reproduksi yang dijalani harus didorong dan diupayakan agar keadilan gender bisa terwujud dalam kehidupan. Bagaimanapun ini juga telah tercantum menjadi hak konstitusi setiap warna negara yang memiliki hak sama sebagai sesama manusia. []
