Mubadalah.id – Nafkah adalah pola distribusi kekayaan pada skala yang lebih kecil, yaitu keluarga, di samping pola lain seperti mahar, waris, hibah, dan hadiah. Nafkah keluarga juga asasnya secara umum adalah kebutuhan. Asas kebutuhan artinya, anggota keluarga yang kaya harus memberi nafkah pada anggota keluarga yang miskin dan membutuhkan. Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai cakupan keluarga dalam konsep nafkah ini.
Mazhab Maliki mengatakan kewajiban nafkah hanya mencakup keluarga kecil saja; suami-istri, anak langsung dan orang tua langsung.
Mazhab Syafi’i memasukkan semua garis orang tua ke atas dan garis anak ke bawah. Jadi, kakek, nenek, buyut, cucu, masuk dalam cakupan kewajiban nafkah. Tetapi saudara kandung, paman-bibi tidak masuk cakupan.
Mazhab Hanafi cakupan keluarga meliputi anggota keluarga yang dilarang untuk dinikahi. Jadi, keponakan, paman, bibi, juga masuk sebagai keluarga selain orang tua/kakek/nenek, anak/cucu, dan saudara kandung/seibu/seayah/sesusuan.
Sementara cakupan keluarga dalam Mazhab Hanbali adalah hukum waris. Mereka yang berhak menerima warisan kita, baik furud maupun asabah, adalah masuk dalam cakupan kewajiban nafkah dari kita. Mereka yang masuk dalam cakupan keluarga ini, terkena hukum “yang kaya atau mampu berkewajiban memberi nafkah pada yang miskin atau tidak mampu”.
Asas Kemampuan Bekerja
Di samping asas kebutuhan, fiqh ketika membahas cakupan keluarga yang wajib dinafkahi, juga ada asas kemampuan bekerja. Artinya, keluarga yang berhak atas nafkah adalah mereka yang tidak mampu bekerja.
Jika mereka mampu bekerja, sekalipun miskin dan membutuhkan. Maka tidak berhak memperoleh nafkah, dan yang kaya juga tidak berkewajiban untuk memberinya nafkah.
Tetapi kemampuan juga pada akhirnya tidak hanya bersifat fisik, bisa juga sosial dan politik. Seperti kelangkaan lapangan kerja, bukan karena seseorang tidak mau atau tidak mampu bekerja secara fisik. Asas lain, sebagaimana pada kasus relasi suami-istri, adalah jenis kelamin.
Artinya, hanya karena seseorang itu berjenis kelamin laki-laki berkewajiban memberikan nafkah kepada seseorang yang hanya karena berjenis kelamin perempuan.
Anggota keluarga yang berjenis kelamin perempuan, sekalipun kaya, tidak diwajibkan untuk memberi nafkah kepada anggota keluarga lain yang miskin dan membutuhkan. Kecuali melalui pola institusi zakat yang jumlahnya sangat terbatas dan tidak didasarkan pada kebutuhan penerima (mustahiq). []
