Mubadalah.id – Film Pengepungan di Bukit Duri, sudah menembus satu juta penonton. Film karya Joko Anwar ini memang sudah dinanti oleh banyak orang, terutama penikmat film. Ada yang menarik dari film ini yang dibuatnya, yaitu menyimpan tanda tanya untuk kita diskusikan secara publik.
Film Pengepungan di Bukit Duri terbaru ini pun dinanti kehadirannya dengan semangat kritisisme terhadap kondisi bangsa yang kian carut-marut. Bagi beberapa kalangan, termasuk yang saya saksikan sendiri, film ini terlampau luas mengekspos adegan kekerasan. Memang adegan ini bisa memicu adrenalin penonton. Kita diajak dag dig dug bareng selama dua jam di bioskop.
Berasa dikejar ketakutan, kekhawatiran, dan boom terjadilah pertumpahan darah bertubi-tubi. Di satu sisi, film ini berhasil menyihir penonton untuk tidak mengantuk karena ketegangannya. Emosi yang terbangun dengan potret kebencian terhadap etnis Tionghoa juga sangat mendebarkan
Ke Mana Orang Tua Mereka?
Selama pemutaran film, penonton hampir tidak melihat sosok orang tua, baik ibu maupun ayah yang terekspos. Alih-alih melihat sosok orang tua, yang hadir justru cerita bobrok orang tua mereka. Ada yang korupsi, main perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian. Potret orang tua sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak tidak nampak sama sekali.
Anak yang tidak mendapatkan kasih sayang orang tua sangat rentan terjerumus dalam lubang kekerasan. Pun anak yang sering menjadi korban pelampiasan keganasan orang tua di rumah pun dapat menjadi pelaku di lingkungan masyarakat.
Data dari UNICEF pada tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran sosok ayah. Hal ini sama seperti 30,83 juta anak usia dini di Indonesia, sekitar 2.999.577 anak kehilangan sosok ayah. Bayangkan jutaan anak yang kehilangan sosok panutan amat rentan menjadi pelaku kekerasan berikutnya. Film Pengepungan di Bukit Duri ini bisa menjadi alarm bagi orang tua untuk memperhatikan masa depan sang anak.
Mana Peran Pemerintah?
Film Pengepungan di Bukit Duri ini juga tidak menghadirkan pemerintah sebagai pihak utama yang semestinya turun tangan menyelesaikan konflik berdarah di masyarakat. Padahal, latar waktu yang diangkat cukup jelas. Film ini memulai ceritanya pada tahun 2009 saat awal konflik besar terjadi dan menghancurkan segalanya. Lalu cerita bergerak ke tahun 2027, memperlihatkan konflik yang sama terulang lagi.
Kebencian terhadap ras Tionghoa tetap hidup. Artinya, selama 18 tahun, kebencian terhadap kelompok yang mereka anggap “lain” terus terpelihara. Pemerintah tidak mengambil langkah apa pun untuk menyelesaikan atau memulihkan luka-luka itu.
Ketika pemerintah terus mengabaikan kasus kekerasan, mereka sejatinya sedang menyiapkan bom waktu. Begitu ada pemicunya, bom itu pasti meledak. Saat ini Indonesia memang telah memasuki era reformasi setelah berhasil menggulingkan rezim Orde Baru pada tahun 1998. Tapi proses itu pun menyisakan banyak luka dan korban jiwa. Kerusuhan besar tahun 1998 menjadi latar penting dalam film Pengepungan di Bukit Duri.
Luka yang tidak kita sembuhkan justru berpotensi menciptakan luka-luka baru. Dalam film, kita melihat bagaimana kebencian terhadap etnis Cina terus tumbuh dan terwariskan. Dalam kenyataan pun begitu—kita masih menyaksikan berbagai kebencian lain: terhadap ras, agama, bahkan gender. Kita seperti membiarkan luka dan kebencian itu terwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Mengapa Peran Perempuan Sedikit?
Maskulinitas film Pengepungan di Bukit Duri. Mulai dari amukan massa yang dominan laki-laki hingga sekolah di Bukit Duri yang mayoritas pria. Tidak banyak sosok perempuan yang terangkat. Bahkan perempuan dan anak cenderung menjadi korban dalam pusaran kekerasan.
Menyiratkan satu pesan penting, ketidakhadiran perempuan dalam ruang publik rawan dominasi pria yang berujung kekerasan. Dalam aspek yang lebih luas, spirit feminitas perlu bersanding dengan maskulinitas. Keseimbangan adalah kata kunci agar hidup tertata.
Konsep mubadalah yang hari ini banyak disuarakan oleh kelompok feminis Muslim di Indonesia adalah upaya menghapus dominasi pria. Tetapi, menolak dominasi pria bukan dengan cara menciptakan dominasi baru bagi wanita. Melainkan ada kesalingan, pembagian ruang dan tata kelola di masyarakat dan menolak segala bentuk kekerasan.
Idealkah Sekolah di Bukit Duri?
Selain soal dominasi gender, film Pengepungan di Bukit Duri ini juga menyoroti konsep pendidikan. Banyak cacat dalam sistem pendidikan di Bukit Duri yang mencerminkan potret buram pendidikan Indonesia saat ini. Pertama, pemerintah dan institusi pendidikan telah menciptakan segregasi pendidikan.
Pendidikan bukan penjara yang menyatukan anak yang ‘bermasalah’. Apalagi sekolah yang berpagar tinggi berkawat duri. Pendidikan yang berbasis ketakutan dan ancaman tidak akan melahirkan kesadaran. Konsep sekolah buangan hanya akan membuat mereka yang terpinggirkan semakin memuncak ekspresi kebenciannya.
Segregasi ini juga bisa dilihat dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Pengumpulan lingkungan berdasarkan etnis suku dan agama tertentu justru kurang sehat untuk menciptakan harmoni. Alih-alih membuka ruang dialog dengan kelompok yang berbeda, hidup dalam lingkungan yang homogen hanya akan melanggengkan kebencian dan stigma.
Guru yang hanya menjadikan motif ekonomi untuk mengajar akan berorientasi pada pragmatisme. Ada uang, siswa disayang, tak ada uang, siswa ditendang dari sekolahan. Panggilan menjadi guru adalah nurani untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. ‘Pahlawan tanpa tanda jasa’, demikian ungkapannya.
Mereka melabeli sekolah sebagai ‘buangan’ dan ‘unggulan’, yang justru memicu kekerasan di sekolah. Alih-alih menyelesaikan akar masalah, mereka malah mengumpulkan siswa yang dianggap bermasalah dalam satu lingkungan.
Mengapa Kekerasan Bisa Terjadi?
Dari film ini, kita belajar bahwa kekerasan itu nyata dan dapat terwariskan. Tetapi mengapa itu bisa terjadi? Film ini memang tidak membahasnya. Film ini justru menampilkan dampak dari kekerasan yang melahirkan kekerasan baru.
Kekerasan bisa terjadi karena berbagai hal. Mulai dari kekosongan sosok orang tua, absennya pemerintah memberikan ruang yang adil; dominasi gender, etnis atau agama tertentu hingga bobroknya dunia pendidikan. Namun, ada satu hal yang pasti bahwa kekerasan itu bukanlah hal baru atau kejadian luar biasa di luar sana yang jauh dari kehidupan kita.
Tak akan ada asap kalau tidak ada api dan tidak akan ada api kalau tidak ada bahan bakar. Semua saling berkaitan. Dan bisa jadi, diamnya manusia waras bersuara di ruang publik juga menjadi bahan bakar untuk menyulut api kebencian yang kian besar. Wallahu a’lam. []
