Mubadalah.id – Fahmina Institute menggelar sosialisasi dan diskusi Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme dan Strategi Implementasinya, di Hotel Apita, Cirebon, pada 18 September 2024.
Sosialisasi yang dihadiri oleh 50 partisipan dari pemerintah dan tokoh masyarakat di Kabupaten Cirebon itu menghadirkan narasumber Mantan Komite Pengarah Working Group of Women and P/CVE (WGWC) Debbie Affianty, Policy Analyst National Counter-terrorism Agency (BNPT) Alfrida Heanity Panjaitan, Direktur Fahmina Institute Marzuki Rais dan Kepala Kesbangpol Kabupaten Cirebon Dra. Hj. Ita Rohpitasari, M.Si.
Dalam sosialisasi dan diskusi ini, Fahmina Institute mendorong pemerintah Kabupaten Cirebon agar lebih responsif dalam melaksanakan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah padaTerorisme Tahun 2022-2024 No. 40 Tahun 2022.
Untuk diketahui, pada konteks Jawa Barat, pemerintah provinsi telah secara aktif mendorong adopsi RAN PE. Termasuk dalam bentuk regulasi daerah dan rencana aksi daerah.
Sejauh ini, pemerintah provinsi Jawa Barat dan beberapa pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat telah menjadi bagian dari 8 provinsi dan 8 kabupaten/kota yang telah mengadopsi RAN PE.
Selain itu, peraturan tersebut telah lengkap, apalagi dengan adanya Surat Edaran No. 25/PB.01/BAKESBANGPOL dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat pelaksanaan Peraturan Gubernur tersebut.
Menjadi Krusial
Sehingga pelokalan RAN PE sampai level kabupaten/kota ini, menurut Fahmina Institute menjadi krusial dan dibutuhkan oleh daerah untuk merespons akar radikalisme, faktor pemicu dan pemantik menimbulkan terjadinya ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme.
Beberapa wilayah di Jawa barat telah berhasil menjadi contoh praktik baik dalam memastikan adanya RAD PE. Karena hal tersebut menjadi payung hukum bagi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan. Beberapa wilayah tersebut adalah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bogor.
Namun demikian, Fahmina Institute menyadari bahwa proses adopsi rencana aksi ini bukanlah proses yang mudah.
Terutama bagi wilayah-wilayah yang diindikasikan rawan radikalisme dan pada saat yang bersamaan rencana kerja OPD wilayah tersebut belum mengintegrasikan program-program pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan.
Dalam konteks ini, Fahmina Institute berharap RAD PE mendapatkan perhatian khusus dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Cirebon. Terlebih mereka harus mempercepat proses adopsi rencana aksi daerah tentang pencegahan ektremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme.
Bahkan Fahmina Institute, sebagai bagian dari konsorsium JISRA Indonesia, memandang perlunya pelibatan kelompok masyarakat sipil. Terutama kelompok-kelompok lintas agama, dalam pembahasan adopsi RAD PE di tingkat kabupaten.
Selain itu, Fahmina Institute juga akan berkolaborasi dan melibatkan koalisi nasional Working Group on Women and PCVE. Termasuk dalam mengawal pembentukan dan implementasi RAD PE di Kabupaten Cirebon. []
