Mubadalah.id – Hadirnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 10 Tahun 2023 Pasal 8 ayat 2 menjadi jalan terjal pemenuhan 30% kuota afirmasi perempuan dalam Pemilu 2024 mendatang.
Regulasi Tidak Berpihak pada Perempuan
Siapa yang tidak geram dengan regulasi yang tidak berpihak pada perempuan itu. Yaitu pasal yang menerangkan jika dalam penghitungan 30% jumlah Bacaleg perempuan dalam sebuah daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan. Di mana dua angka pecahan di belakang koma adalah kurang dari 50, maka kita melakukan pembulatan ke bawah dan sebaliknya.
PKPU ini jelas menjadi jalan terjal yang harus perempuan Calon Legislatif lewati. Yakni melalui Partai Politik yang mengusulkannya. Bayangkan saja jika dalam sebuah daerah pemilihan memberlakukan 4 Caleg, maka 30% dari jumlah itu adalah 1,20 dan berdasarkan PKPU 10 tahun 2023 maka partai politik hanya akan mengajukan 1 orang Caleg perempuan.
Padahal 1 dari 4 Caleg, nilainya hanya 25% dan jumlah ini tentu masih jauh dari amanat UU tentang minimal 30% afirmasi keterwakilan perempuan. Jelas saja, PKPU 10 2023 pasal 8 tergolong regulasi yang tidak berpihak pada perempuan.
Perspektif Keberpihakan Pada Perempuan Masih Minim
Seorang teman memberikan pendapatnya dalam merespon pasal 8 PKPU 10 2023. Jika pada sebuah daerah pemilihan yang memberlakukan 4 Caleg dan menghadirkan 2 orang Caleg perempuan, bukankah ini justru melebihi kuota afirmasi yang tersedia untuk perempuan?
Menurutnya, kuota afirmasi perempuan adalah 30%, 2 orang Caleg perempuan dari 4 Caleg yang partai ajukan akan menghasilkan nilai 50%. Lantas ia mengatakan, bukankah 25% adalah angkat terdekat dengan 30% daripada 50%. Inilah yang membuat temanku mengamini Pasal 8 ayat 2 PKPU 10 Tahun 2023.
Pendapat temanku ini lantas menyadarkan aku bahwa ternyata perspektif keberpihakan pada perempuan masih minim dan belum secara utuh terpahami oleh banyak orang. Hal ini tentu saja menjadi jalan terjal lainnya bagi perempuan untuk mendapatkan pemenuhan 30% afirmasi bagi kaumnya.
Maka dengan nada kecewa aku menimpali pendapat temanku: “30% kuota afirmasi bagi perempuan adalah ambang minimal yang mestinya terpenuhi, bukan justru kita artikan sebagai angka maksimal tempat perempuan. Seolah jika lebih dari 30% adalah salah dan menyalahi peraturan, namun jika kurang dari 30% justru tidak kita permasalahkan”.
Regulasi Belum Direvisi, Pendaftaran Bacaleg Sudah Tutup
Penetapan PKPU 10 Tahun 2023 pada 17 April 2023 dan menjadi undang-undang pada 18 April 2023. Sedangkan pendaftaran Bacaleg dilakukan sejak 1 Mei 2023 s.d 14 Mei 2023 oleh partai politik. Sejak diundangkannya PKPU 10 pasal 8 tahun 2023, tidak sedikit masyarakat yang menggugatnya.
Bahkan saat ini telah ada upaya pengajuan judicial review terhadap pasal yang bermasalah pada PKPU 10 2023. Meski dengan berat hati harus kita katakan bahwa saat regulasi belum direvisi, pendaftaran Bacaleg sudah tertutup. Keadaan seolah kembali mengatakan bahwa jalan terjal pemenuhan 30% afirmasi perempuan masih ada dan nyata.
Hadar Nafis Gumay, peneliti senior Netgrit yang juga mantan komisioner KPU RI 2012-2017 mengatakan masih ada kesempatan untuk merevisi PKPU. Meski masa pendaftaran Bacaleg telah usai. Kendati tidak semua dapat kita ubah karena tahapannya telah lewat, setidaknya masih ada ruang untuk perubahan.
Yakni untuk urutan Caleg, nama Caleg dan daerah pemilihan sampai sebelum ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) untuk Pemilu 2024. Meskipun hanya sedikit, namun masih ada harapan untuk menaklukkan jalan terjal pemenuhan 30% afirmasi perempuan.
Pandangan Islam tentang 30% Afirmasi Perempuan
Islam melihat bahwa perempuan adalah makhluk ciptaan Allah yang sama dengan laki-laki. Perempuan diberikan akal budi yang sama dengan laki-laki. Maka secara adil Islam menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan apa-apa yang mereka upayakan.
Sebagaimana Firman Allah pada Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 32 yang artinya : “…bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan…”.
Jika menilik dari firman Allah di atas, maka dengan segera kita dapat menyimpulkan bahwa Islam sangat mendukung perihal kuota 30% afirmasi perempuan. Mengapa? Tentu saja karena para perempuan telah mengupayakan hal ini sejak lama. Upaya yang pada akhirnya mendapat titik terang melalui konvensi CEDAW, 1981 pasal 7-9 tentang hak-hak sipil dan politik perempuan.
Dari situlah lahir payung hukum berupa undang-undang. Dan dari undang-undang itulah afirmasi 30% bagi perempuan baik sebagai Bacaleg maupun penyelenggara Pemilu kita bunyikan. Setelah perjalanan panjang lagi terjal yang telah tertempuh oleh perempuan dengan segala daya dan upayanya itu. Bukankah sangat islami jika perempuan mendapatkan haknya secara penuh, di mana selama ini telah ia perjuangkan? []
