Mubadalah.id – Kita bersyukur bahwa bangsa Indonesia telah berhasil merumuskan norma-norma hukum publik fundamental dengan sangat ideal yang disebut Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau yang dikenal sebagai UUD 1945.
Norma-norma ini merupakan hasil konsensus dan diterima oleh seluruh warga Negara bangsa dengan seluruh latar belakang sosial, budaya, agama, keyakinan, suku, gender, dan sebagainya.
Fundamentalitas Konstitusi mengandung arti bahwa ia memuat aturan-aturan untuk melindungi hak-hak dasar yang bersifat universal.
Hak-hak dasar manusia ini secara garis besar meliputi hak beragama/ berkeyakinan, hak hidup, hak berfikir dan berekspresi, hak atas kesehatan reproduksi, hak atas kehormatan diri, dan hak atas milik.
Harus selalu kita ingat bahwa Konstitusi merupakan norma hukum tertinggi yang kepadanyalah seluruh kebijakan Negara dalam skala nasional. Bahkan lokal (daerah) juga tidak boleh bertentangan denganya.
Konstitusi haruslah menuntun, mengarahkan, membatasi, dan semestinya juga meniadakan hal-hal yang bersifat khusus.
Norma Universal
Norma universal ini harus berbobotdan lebih besar dalam menganalisis petunjuk-petunjuk hukum yang bersifat partikular (Undang-undang dan peraturan lainnya). Dan tidak sebaliknya norma partikular membatas norma universal.
Pada saat yang sama sebuah kebijakan seharusnya tidak boleh bertentangan dengan kebijakan yang lainnya.
Jika pun karena situasi tertentu mengharuskan merumuskan kebijakan khusus yang berbeda/berlawanan. Maka hal ini merupakan kondisi darurat yang sifatnya sementara, dan pada saat tertentu harus mereka cabut.
Dalam kaitannya dengan kehidupan beragama, Konstitusi (UUD 1945) telah mehegaskan:
1. Pasal, 28 E, ayat (1): “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya.” Ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesugi dengan hati nuraninya.”
2. Pasal 29 ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”
Selain UUD 1945 tersebut, Indonesia juga sudah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya melalui UU No. 11 tahun 2005. Bahkan Hak-hak Sipil dan Politik melalui UU No. 12 tahun 2005 serta ratifikasi Cedaw, melalui UU No. 7 tahun 1984 dan UU No 39 tahun 1999.*
*Sumber: tulisan KH. Husein Muhammad dalam buku Islam dan Toleransi.
