Mubadalah.id – Akibat meningkatnya pemanasan global tentu menjadi tantangan terbesar abad ke-21 ini, sehingga mempengaruhi stabilitas ekonomi global, politik, sosial dan biologis. Dimana-mana kita telah melihat atau mengalami pemanasan global yang mengakibatkan terjadinya krisis iklim, dalam pemberitaan media kita menyaksikan di berbagai daerah seperti banjir, angin topan, kebakaran hutan, kekeringan, badai debu, dan hujan lebat.
Konsekuensi dari hal tersebut, telah memengaruhi jutaan penduduk di berbagai negara-negara di dunia. Bencana sebagai akibat dari pemanasan global, seperti berkurangnya pangan dan sumber daya akibat dampak banjir dan kekeringan, dan migrasi massal akibat bencana alam telah terjadi di mana-mana.
Masyarakat dan Krisis Iklim
Tidak dapat dipungkiri bahwa krisis iklim disebabkan oleh aktivitas manusia. Emisi karbon dari aktivitas ekonomi global yang mencemari bumi seperti pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas, penebangan hutan, intensifikasi peternakan dan pertanian dan perkebunan skala besar, telah mengguncang keseimbangan ibu bumi.
Di Indonesia pelepasan emisi terbesar disumbang oleh korporasi-korporasi tambang, kehutanan, perkebunan, dan sebagainya yang telah menghancurkan ekosistem termasuk hutan. Masyarakat tidak berdaya menghadapi serbuan ini. Pemerintah Indonesia bahkan terus menerus memproduksi berbagai kebijakan yang semakin mengancam warga negaranya.
Di sisi lain, kebijakan yang berorientasi pada pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat sebagai warga negara pada umumnya bersifat diskriminatif melalui berbagai pembatasan, persyaratan-persyaratan yang rumit dan ditambah dengan kemauan yang rendah. Hal-hal ini telah menyebabkan capaian penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak sebagai warga negara masih sangat rendah.
Bahaya Pasar Karbon bagi Masyarakat
Pada COP-26 di Glasgow, gagasan pasar karbon ini mengemuka. Sebagian besar negara percaya bahwa pasar karbon adalah solusi bagi penurunan emisi karbon. Negara-negara berpandangan bahwa mekanisme ini diperkuat dengan Paris Agreement dengan menafsirkan Pasal 6 dalam perjanjian itu secara luas. Akan tetapi, bagi masyarakat di Indonesia pasar karbon bukanlah jawaban bagi krisis iklim global.
Pasar karbon dirancang dengan dasar yang tidak adil karena menggunakan pendekatan business as usual yang justru menjadi penyebab utama krisis iklim. Pendekatan pasar justru menjebak kita ke dalam mekanisme kapitalisme karbon dan melemahkan komitmen komunitas global, terutama negara-negara, untuk secara serius mengatasi perubahan iklim.
Di Indonesia, perdagangan karbon menjadi salah satu program prioritas pemerintah sebagaimana tergambar dalam RPJMN 2020-2024. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah mengintegrasikan izin lingkungan dan perizinan berusaha di sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan sektor lain dengan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk secara langsung mendapatkan wewenang pengelolaan karbon/emisi dari aktivitas bisnisnya. Hal yang sama tercermin dalam politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja.
Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Instrumen Nilai Karbon Untuk Pencapaian Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Karbon Dalam Pembangunan. Meski ada penyebutan masyarakat di dalamnya, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kelompok seperti Masyarakat Adat bukanlah subjek dari perdagangan karbon.
Logika yang dibangun dari rancangan Perpres tersebut mengasumsikan bahwa semua hutan yang menjadi objek perdagangan karbon adalah hutan negara. Pandangan ini sungguh berlawanan dengan sejarah (ahistoris) dengan keberadaan Masyarakat Adat yang juga memiliki hak atas hutan adat sebagaimana telah diatur di dalam Konstitusi kita dan ditegaskan kembali melalui Putusan MK. No. 35 Tahun 2012.
Refleksi saya terkait tulisan ini bahwa masyarakat dan praktek pengelolaan berkelanjutan terhadap sumber daya alam adalah solusi untuk krisis iklim. Hak Masyarakat Adat dan lokal harus menjadi inti dari semua kebijakan perlindungan alam. Tidak ada gunanya berbicara tentang perlindungan dan kelestarian alam kalau kita sendiri tidak melindungi hak-hak orang yang menjaga kelestarian alam, menolak skema perdagangan karbon yang akan meminggirkan dan merampas hak masyarakat adalah bentuk penjajahan gaya baru melalui skema solusi palsu dalam isu perubahan iklim. []
