Mubadalah.id – Awal Januari 2025, sepasang kekasih di Pekanbaru sah bertitel menjadi orang tua. Pengesahan itu berujung ironis. Keduanya malah tega membuang bayi mereka. Alasannya amat sepele; mereka tak sanggup membesarkan sang bayi. Bertambah, hubungan mereka terjadi di luar perkawinan.
Hanya karena alasan itu mereka melupa kenikmatan sesaat berhubungan dengan memilih membuang bayi mereka. Memang, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 kedudukan anak sah itu terlahir dari perkawinan sah. Sementara jika lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya (Pasal 43). Dengan dasar ini tak seharusnya sepasang kekasih itu tegel (baca: tega) membuang bayi mereka.
Pada dasarnya, betapa pun kondisi dan situasinya, orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Lantas, membuang anak baru berusia beberapa hari tak lain bentuk immoralitas. Bukan saja mereka menafikan tunaian kewajiban tapi berusaha membunuhnya lewat pembiaran. Ironis!
Dalam bahasan berbeda, barang kali persoalan memiliki anak masih menjadi momok kekhawatiran atau malah harapan sebagian pasangan. Namun, ketika sepasang teramanahi anak—dihasilkan dari hubungan yang sah atau tidak—tetapi malah menyia-nyiakannya itu lantas menjadi lelaku yang tak dibenarkan. Ini ambivalensi dan paradoks menyoal bagaimana pemahaman seseorang tentang konsepsi keluarga.
Usaha Antisipatif
Menjadi orang tua; ayah atau ibu, mungkin bagian dari dambaan setiap orang. Dua orang berikrar membangun rumah tangga dengan maksud melahirkan keturunan adalah bagian dari tujuan. Lagi-lagi konsep itu tersia-siakan lewat sepasang muda-mudi di atas yang membuang bayi mereka.
Membuang bayi sama dengan menelantarkannya. Atau bahkan membiarkannya hingga meninggal jika ia tak sempat ditemukan orang lain. Lelaku itu jelas tak manusiawi, atau jika boleh mengatakannya sebagai perilaku biadab. Perilaku berzina jelas sebuah lelaku terlarang. Namun, kalau-kalau saja telanjur melakukannya dengan istri (pasangan sah), tapi sementara tidak ingin terlalu cepat memiliki anak, maka bisa menggunakan alat kontrasepsi.
Konsen melakukan hubungan dengan pasangan tapi lantas tak mau menanggung risikonya—memiliki anak—merupakan hal tak wajar. Apalagi melakukannya dengan pasangan tidak sah, mendapat dosa pula. “Berani berbuat, berani bertanggung jawab” begitu kiranya pepatah orang-orang.
Penggunaan alat kontrasepsi dalam berhubungan sepintas memang bisa meminimalisir kehamilan tapi tak menjamin sepenuhnya. Betapa pun, pengunaannya bisa terpakai sebagai antisipasi akan kehamilan yang tak dikehendaki karena pelbagai faktor. Belum siap memiliki anak, misalnya.
Rumusan Hak
KH Husein Muhammad menyatakan amat rijit ihwal hak menggugurkan kandungan (aborsi) dalam buku Islam Agama Ramah Perempuan (2021). Pada persoalan pengguguran kandungan terdapat dua pilihan amat berat antara sang janin dan orang tua (ibu, khususnya).
Pertama, menggugurkan janin berarti sama dengan membunuh jiwa yang sudah hidup. Kedua, sedang membiarkannya tetap hidup di dalam perut berpotensi mengakibatkan penderitaan besar, atau bahkan kematian, bagi seorang ibu.
Akibat dari dua pilihan memunculkan perdebatan terjadi di beberapa ulama mazhab fikih. Buya Husein mengutip pendapat Syaikh al-Hashkafi dari Mazhab Hanafi dalam kitab Radd al-Mukhtar ‘ala Dur al-Mukhtar mengatakan pengguguran kandungan boleh terlakukan sebelum janin genap berusia empat bulan (120 hari).
Sementara Imam Ramli dalam kitab Nihayah al-Muhtaj (1993) berpendapat, Syaikh Abu Bakar bin Abi Sa’id al-Furati menurut Syaikh al-Karabisi dari Mazhab Syafi’I menyetujui aborsi sepanjang kandungan masih berupa nuthfah (air mani) atau ‘alaqah(gumpalan darah).
Belum selesai, ternyata perdebatannya pun sampai pada internal mazhab. Imam Ghazali, misalnya, berbeda pandangan dengan Imam Ramli (ulama mazhab Syafi’i sebelumnya). Imam Ghazali justru mengharamkan aborsi sejak terjadinya pembuahan. Menempelnya air mani ke sel telur (ovum), menurut beliau, menjadi tahap awal kehidupan manusia. Dengan membunuhnya itu termasuk pelanggaran pidana (jinayah).
Hukuman Setimpal
Dalam bingkai pembuangan bayi oleh sepasang kekasih di Pekanbaru itu memunculkan dikotomi: ingin melakukan tapi tak bertanggung jawab. Bilamana belum siap mengurus bayi, lantas mengapa seolah mereka tak berpikir kala melakukan hubungan terlarang itu? Atas dasar nafsu belaka seakan mereka memaksa sosok terlahir suci (yuladu ‘alal fitroh) untuk lahir padahal mereka sendiri tak menghendaki kehadirannya. Lantas perilakunya tak pantas untuk tak menyebutnya kejam dan tak manusiawi.
Kita bisa merenungi kehadiran dan harapan seorang anak terhadap orang tua (atau sebaliknya) lewat sebuah penggalan lirik lagu. Kau ingin ku menjadi/ Yang terbaik bagimu/ Patuhi perintahmu jauhkan godaan/ Yang mungkin kulakukan/ Dalam waktuku beranjak dewasa/ Jangan sampai membuatku terbelenggu jatuh dan terinjak.// Lagu itu sebaris doa dan harapan timbal balik anak dan orang tuanya (ayahnya).
Pada akhirnya, membuang bayi tak berdosa itu sejatinya meluruhkan doa dan harapannya sebagai manusia. Ketegaan orang tua untuk melakukan hal itu tercap sebagai ketakwarasan bahkan pelanggaran hukum.
Tak lain membiarkan hingga membuang bayi sesuai Pasal 430 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) yakni: Seorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui oleh orang lain, dengan maksud agar anak tersebut ditemukan orang lain atau dengan maksud melepas tanggung jawabnya atas anak yang dilahirkan, dipidana 1/2 (satu perdua) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429 ayat (l) dan ayat (2). []
