• Login
  • Register
Minggu, 5 Februari 2023
Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah
Dukung kami dengan donasi melalui
Bank Syariah Indonesia 7004-0536-58
a.n. Yayasan Fahmina
  • Home
  • Aktual
  • Kolom
  • Khazanah
  • Rujukan
  • Tokoh
No Result
View All Result
Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah
  • Home
  • Aktual
  • Kolom
  • Khazanah
  • Rujukan
  • Tokoh
Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah
No Result
View All Result
Home Kolom Publik

Pasal Kontroversi UU KUHP: Perkawinan secara Agama dan Adat akan Dipidanakan

Kalau memang pemerintah menginginkan semua warga negaranya tertib administrasi. Maka sebaiknya pemerintah tidak perlu menjadikan perkawinan yang tidak tercatatkan sebagai perilaku pidana

Fajar Pahrul Ulum Fajar Pahrul Ulum
10/12/2022
in Publik
0
UU KUHP

UU KUHP

589
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

Mubadalah.id – Pada Selasa, 6 Desember 2022 pemerintah secara resmi telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi Undang-undang (UU) KUHP.

Di dalam UU KUHP ini bagi saya mengandung sejumlah pasal yang ngawur, kontroversi dan saya kira tidak sejalan dengan kebebasan demokrasi di negera kita Indonesia.

Serta dalam UU KUHP ini juga menimbulkan sejumlah penolakan dari berbagai pihak.

Misalnya, salah satu pasal yang kontroversi menurut saya adalah tentang tindak pidana kesusilaan, yang tertera dalam pasal 416 bab XV.

Perlu kita ketahui, pasal 416 bab XV ini merupakan salah satu pasal dalam UU KUHP yang mengatur tentang hidup bersama seperti suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut negara.

Daftar Isi

  • Baca Juga:
  • Lima Pilar Penyangga Dalam Kehidupan Rumah Tangga
  • Salingers, Yuk Normalisasi Nikah di KUA
  • Mandul itu Bukan Salah Perempuan Semata
  • Perempuan Madura di Akar Rumput: Mendedahkan Sistem Pembagian Kerja dalam Rumah Tangga
    • Solusi Alternatif

Baca Juga:

Lima Pilar Penyangga Dalam Kehidupan Rumah Tangga

Salingers, Yuk Normalisasi Nikah di KUA

Mandul itu Bukan Salah Perempuan Semata

Perempuan Madura di Akar Rumput: Mendedahkan Sistem Pembagian Kerja dalam Rumah Tangga

Perkawinan yang sah menurut negara adalah perkawinan harus berdasarkan ketentuan hukum agama atau kepercayaan masing-masing dan tercatatkan di Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).

Apabila pasangan suami istri tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka perkawinannya tidak sah secara negara.

Oleh sebab itu, dalam pasal ini akan memberikan banyak dampak negatif, karena akan mengkriminalisasi pasangan-pasangan yang telah melangsungkan perkawinan secara agama atau adat, karena ia tidak tercatat di PPN.

Di Indonesia terdapat banyak sekali pasangan-pasangan yang hanya melangsungkan perkawinan hanya secara agama atau adat saja tanpa dicatatkan di PPN.

Berdasarkan hasil riset Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) pada 2015 menyebutkan dari 17 provinsi yang ada di Indonesia, sebanyak 36% dari 89.000 pasangan yang sudah menikah tidak memiliki akta/buku nikah.

Dari sekian banyaknya pasangan-pasangan yang tidak memiliki akta/buku nikah tersebut, semuanya berpotensi terkriminalisasi oleh pasal 416 ini.

Kalau memang pemerintah menginginkan semua warga negaranya tertib administrasi. Maka sebaiknya pemerintah tidak perlu menjadikan perkawinan yang tidak tercatatkan sebagai perilaku pidana.

Solusi Alternatif

Akan tetapi pemerintah bisa memberikan solusi alternatif lain. Misalnya, pertama, pemerintah dapat melakukan sosialisasi dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan.

Kedua, pemerintah sebaiknya membebaskan pencatatan perkawinan dan isbat nikah (penetapan perkawinan).

Dengan begitu, maka saya kira ke depan tidak ada masyarakat Indonesia yang terpidana hanya gara-gara pekawinanannya tidak tercatat di PNN.

Dan terkait pasal 416 bab XV di atas, sebaiknya pemerintah kembali untuk mengavaluasi, dan mengubah subtansi dari pasal tersebut.

Karena soal pencatatan perkawinan adalah hal yang mudah, yang bisa dilakukan oleh setiap penyuluh agama di setiap daerah masing-masing.

Dan seharusnya pemerintah itu memberikan fasilitas dan akses yang mendukung agar pasangan suami istri yang belum tercatat perkawinannya untuk dapat tercatat secara negera, bukan justru mempidanakan mereka. []

Tags: adatagamaperkawinanpidanatindakUU KUHP
Fajar Pahrul Ulum

Fajar Pahrul Ulum

Peserta Mubadalah Academy Batch 1 saat ini sedang menempuh studi akhir di kampus ISIF Cirebon

Terkait Posts

Industri Halal

Pengembangan Industri Halal yang Ramah Lingkungan

4 Februari 2023
Hari Kanker Sedunia

Hari Kanker Sedunia: Pentingnya Deteksi Dini untuk Cegah Kanker

4 Februari 2023
Satu Abad NU

Satu Abad NU:  NU dan Kebangkitan Kaum Perempuan 

3 Februari 2023
Pengelolaan Sampah

Bagaimana Cara Melakukan Pengelolaan Sampah di Pengungsian?

31 Januari 2023
Aborsi Korban Perkosaan

Ulama Bolehkan Aborsi Korban Perkosaan

31 Januari 2023
Pemakaman Muslim Indonesia

5 Konsep Pemakaman Muslim Indonesia dan Kontribusinya dalam Pelestarian Lingkungan Hidup

30 Januari 2023
Please login to join discussion
No Result
View All Result

TERPOPULER

  • Perempuan Miskin

    Teladan Umar bin Khattab Ra Saat Bertemu Perempuan Miskin

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pengembangan Industri Halal yang Ramah Lingkungan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Merawat Optimisme Gerakan untuk Menghadapi Mitos Sisyphus

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 5 Prinsip Mendidik Anak Ala Islam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Lima Pilar Penyangga Dalam Kehidupan Rumah Tangga

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

TERBARU

  • Teladan Umar bin Khattab Ra Saat Bertemu Perempuan Miskin
  • Merawat Optimisme Gerakan untuk Menghadapi Mitos Sisyphus
  • 5 Prinsip Mendidik Anak Ala Islam
  • Pengembangan Industri Halal yang Ramah Lingkungan
  • Pada Masa Nabi Saw, Para Perempuan Ikut Aktif Terlibat Dalam Politik

Komentar Terbaru

  • Indonesia Meloloskan Resolusi PBB tentang Perlindungan Pekerja Migran Perempuan - Mubadalah pada Dinamika RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, yang Tak Kunjung Disahkan
  • Lemahnya Gender Mainstreaming dalam Ekstremisme Kekerasan - Mubadalah pada Lebih Dekat Mengenal Ruby Kholifah
  • Jihad Santri di Era Revolusi Industri 4.0 - Mubadalah pada Kepedulian KH. Hasyim Asy’ari terhadap Pendidikan Perempuan
  • Refleksi Menulis: Upaya Pembebasan Diri Menciptakan Keadilan pada Cara Paling Sederhana Meneladani Gus Dur: Menulis dan Menyukai Sepakbola
  • 5 Konsep Pemakaman Muslim Indonesia pada Cerita Singkat Kartini Kendeng dan Pelestarian Lingkungan
  • Tentang
  • Redaksi
  • Kontributor
  • Kirim Tulisan
Kontak kami:
[email protected]

© 2023 MUBADALAH.ID

No Result
View All Result
  • Home
  • Aktual
  • Kolom
  • Khazanah
  • Rujukan
  • Tokoh
  • Login
  • Sign Up

© 2023 MUBADALAH.ID

Selamat Datang!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist