Mubadalah.id – Kehadiran buah hati bagi pasangan keluarga merupakan anugerah yang tidak ternilai harganya. Sehingga wajar apabila setiap pasangan akan mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kehadiran bayi yang senantiasa mereka nanti. Salah satunya adalah pemberian nama anak yang terbaik.
Setiap orangtua pasti ingin memberikan nama yang mengandung makna dan doa yang indah untuk sang anak. Seiring zaman yang berkembang, referensi nama bagi anak juga semakin beragam. Mulai dari serapan bahasa asing, bahasa kromo, hingga akronim tertentu. Selain itu, banyak juga kita temukan nama anak zaman sekarang yang cukup sulit terucapkan karena cukup panjang.
Berkaitan dengan itu, di Indonesia sendiri terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Aturan tersebut mengatur ketentuan-ketentuan pencatatan nama anak di dokumen kependudukan. Antara lain seperti akta lahir, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan dokumen lainnya.
Ketentuan-Ketentuan Pencatatan Nama dalam Permendagri No.73/2022
Perlu kita ketahui, Permendagri No.73/2022 berlaku mulai 21 April 2022. Jadi, nama-nama yang kita buat sebelum itu tetap boleh jika tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Melansir dukcapil.kemendagri.go.id (23/5/2022), Berikut ini ketentuan-ketentuan pencatatan nama dalam Permendagri No.73/2022:
- Mudah terbaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multi tafsir.
- Jumlah huruf paling sedikit 2 kata.
- Jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi.
- Menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia.
- Nama marga, famili atau yang disebut nama lain dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan yang meliputi biodata penduduk, KK, E-KTP, Kartu Identitas Anak (KIA), dan Surat Keterangan Kependudukan (SKK).
- Gelar pendidikan, adat dan keagamaan yang penulisannya dapat disingkat bisa ikut dicantumkan pada KK dan E-KTP.
- Tidak boleh disingkat kecuali tidak diartikan lain.
- Menggunakan angka dan tanda baca, misalnya yang sering terjadi menggunakan tanda strip (-) atau petik atas (‘).
- Mencantumkan gelar pendidikan pada akta pencatatan sipil yang meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, pengakuan dan pengesahan anak.
Itulah beberapa ketentuan penamaan anak pada dokumen kependudukan yang harus orang tua penuhi. Bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut, maka akan mendapat sanksi berupa dokumen kependudukan yang terdaftar tidak dapat terbit, hingga yang bersangkutan mematuhi ketentuan tersebut.
Menurut Kemendagri sendiri, aturan tersebut mereka buat dengan tujuan memudahkan dalam pelayanan administrasi kependudukan, perlindungan hukum, dan pemenuhan hak konstitusional serta mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
Pemberian Nama Anak Perspektif Mubadalah
Faqihuddin Abdul Kodir (2019) dalam bukunya yang berjudul: “Qiraah Mubadalah – Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam”, menjelaskan bahwa mubadalah merupakan sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak. Relasi tersebut mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal.
Relasi mubadalah mencakup relasi antar manusia secara umum, negara dengan rakyat, majikan dan buruh, atasan dan bawahan, orang tua dan anak, guru dan murid. Lalu mayoritas dan minoritas, laki-laki dan laki, perempuan dan perempuan, laki-laki dan perempuan, individu dengan individu, atau antara kelompok, baik lokal maupun global bahkan antara generasi manusia.
Berkaitan dengan itu, dalam perspektif mubadalah pemberian nama bagi anak merupakan satu dari banyak proyek kesalingan dalam rumah tangga yang harus kita lakukan secara bersama-sama oleh pasangan suami dan istri. Hal itu menjadi penting karena jika pemberian nama anak tidak berdasarkan kerelaan kedua orang tua, maka akan sulit bagi anak untuk mewujudkan apa yang menjadi do’a dalam nama yang ia sandang.
Selain itu, pemberian nama anak perspektif mubadalah juga harus memperhatikan 5 pilar penyangga kehidupan rumah tangga. Pilar-pilar tersebut di antaranya yaitu: kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama. Lalu prinsip berpasangan dan kesalingan, mu’asyarah bil ma’ruf. Selain itu, berembuk dan bertukar pendapat, saling memberi kenyamanan.
Kelima pilar tersebut sangat penting untuk selalu kita implementasikan dalam kehidupan berumahtangga, termasuk dalam hal pemberian nama bagi anak. Hal tersebut dapat menjadi penyangga kemaslahatan keluarga dalam mewujudkan suatu visi mulia, yaitu kebaikan hidup di dunia dan di akhirat.
Perspektif mubadalah ini harus dijadikan sebagai suatu kerangka atau bingkai dalam pemberian nama bagi anak. Kesepakatan dan kesalingan antara suami dan istri menjadi suatu keharusan untuk menciptakan nama bagi anak. Selain itu, mengingat negara kita adalah negara hukum, untuk memenuhi administrasi kependudukan harus memenuhi 9 ketentuan yang telah menjadi ketetapan Kemendagri tersebut.
Pada akhirnya, baik perspektif mubadalah maupun Permendagri, keduanya memiliki tujuan kemaslahatan yang harus sama-sama kita dukung. Pemberian nama bagi anak memang hak bagi setiap orangtua. Namun, agar maslahat dunia akhirat, maka memenuhi ketentuan Permendagri dan prinsip-prinsip mubadalah dalam pemberian nama anak bukanlah hal yang sia-sia. []
