Mubadalah.id – Setelah perjalanan 24 tahun berjuang untuk mendapatkan hak atas tanah, kini ratusan masyarakat Kampung Cijoho, Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis menggenggam erat sertifikat tanah yang mereka garap. Bukti kepemilikan itu langsung diberikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto pada Kamis, 12 Oktober 2023.
Sebelumnya, tanah seluas 106,53 hektar itu dikuasai oleh Kolonial Belanda. Setelah merdeka, tepatnya tahun 1975, penguasaan tanah tersebut berpindah ke PT. Maloya dengan Hak Guna Usaha (HGU) hingga Desember 2010. Lahan luas itu oleh pemilik HGU ditanami pohon karet dan kelapa.
Selama tanah tersebut dikuasai oleh PT. Maloya, warga setempat tidak mereka perbolehkan untuk mencari rumput di sekitaran kawasan lahan PT. Maloya. Selain itu, warga juga dilarang mengambil ranting pohon karet yang sudah berjatuhan. Jika ketauan ada yang melakukannya, mandor PT. Maloya akan mengejar dan mengintimidasi supaya kapok.
Tahun 2000
Pada tahun 2000, di Kabupaten Ciamis lahir sebuah organisasi dengan nama Serikat Petani Pasundan (SPP). Organisasi ini dideklarasikan di Kabupaten Garut pada tanggal 24 Januari tahun 2000 dan memiliki konsen pada gerakan petani dan reforma agraria.
Bersama SPP dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), masyarakat Kampung Cijoho mulai melakukan berbagai cara untuk memperjuangkan reforma agraria di desanya, mulai dari audiensi kepada pemerintah tingkat daerah hingga pusat.
Selain itu, setiap peringatan hari tani, masyarakat Kampung Cijoho tidak pernah absen melakukan aksi demonstrasi di depan istana. Mereka mendesak penyelesaian konflik agraria di seluruh Indonesia, khususnya di Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis.
Perjuangan itu mereka lakukan bukan tanpa alasan semata. Sebagian besar warga Kampung Cijoho tidak memiliki lahan garapan. Selain itu, selama PT. Maloya kuasai, tanah tersebut tidak terurus dan terlantar.
Tahun 2005
Di tahun 2005, mandor PT. Maloya memperkenankan masyarakat Kampung Cijoho untuk menggarap sebagian lahan perkebunan. Masyarakat mulai menebang satu persatu pohon karet dan membersihkannya dari semak belukar untuk diolah menjadi lahan pertanian.
Setelah mereka bersihkan dan mereka olah, lahan tersebut mereka tanami berbagai komoditas tanaman. Mulai dari singkong, kacang tanah, jagung, bahkan padi.
Selama menggarap lahan tersebut, masyarakat banyak mendapat intimidasi, tekanan dari preman bayaran dan aparat sehingga mereka menjadi was-was. Meskipun demikian, masyarakat tetap memaksakan diri untuk menggarap demi mendapatkan hasil tani yang baik.
Panen perdana dari garapan itu terbilang sangat memuaskan, sehingga banyak masyarakat yang ingin memperluas lahan garapannya. Akan tetapi mereka takut garapannya dirusak dan digusur oleh pemilik PT. Maloya.
Setelah drama panjang yang cukup pelik, berkat kolaborasi antara pemerintah, SPP, KPA dan masyarakat setempat, lahan eks perkebunan PT. Maloya berhasil diredistribusi kepada masyarakat Kampung Cijoho.
Lahan seluas 106,53 hektar itu mereka redistribusi menggunakan prinsip reforma agraria komprehensif. Di mana tanah itu tidak hanya untuk pemukiman dan pertanian saja, tetapi juga mereka alokasikan untuk kepentingan dan fasilitas sosial, seperti pesantren, institut agraria, koperasi petani, pramuka, lapas, dan lain sebagainya.
Adapun sisanya mereka redistribusikan kepada 250 warga Kampung Cijoho untuk ia jadikan lahan pertanian. Masing-masing di antaranya mendapatkan 50-60 bata.
Dua Sertifikat
Dalam redistribusi eks HGU PT Maloya ini, ada hal yang menarik dan menurut saya sangat patut kita jadikan role model reforma agraria ke depannya. Di mana masing-masing rumah tangga petani mendapatkan dua sertifikat, satu atas nama suami, dan satunya atas nama istri.
Pasalnya dalam urusan aset keluarga yang mereka peroleh setelah menikah seperti rumah, kendaraan dan tanah, biasanya sertifikat kepemilikannya selalu menggunakan nama suami saja. Padahal hal tersebut bukan aset pribadi suami, melainkan aset keluarga.
Ini merupakan ketimpangan yang sudah lama terjadi yang harus segera selesaikan. Karenanya pola redistribusi eks HGU PT Maloya yang pemerintah lakukan ini merupakan terobosan yang sangat patut kita apresiasi karena menjunjung nilai kesetaraan gender.
Semoga terobosan ini menjadi role model untuk aturan baku sehingga ketimpangan gender dalan kepemilikan aset keluarga perlahan dapat terselesaikan. []
