Mubadalah.id – Jika merujuk pandangan para jumhur ulama tentang Air Susu Ibu (ASI), maka mereka berpandangan bahwa ASI adalah sesuatu yang halal, karena itu halal juga diperjualbelikan. Tidak ada perbedan antara air susu manusia dengan air susu hewan untuk dikonsumsi oleh bayi. D
engan demikian, apabila air susu hewan boleh dijualbelikan, maka air susu manusia juga demikian. Oleh sebab itulah, menurut mereka, mengambil upah dari menyusui anak dibenarkan oleh hukum Islam. Bahkan menjadi hak para ibu dari susuannya itu.
Syarat mutlak jika bank ASI mau dilakukan, menurut jumhur ulama, adalah para pemilik asal air susu itu harus diketahui identitasnya. Sekalipun donatur air susu itu lebih dari satu asal identitasnya jelas sebetulnya secara hukum tidak jadi soal.
Ini menurut madzhab Maliki sama halnya dengan hukum seorang bayi yang menyusu ke beberapa orang perempuan.
Kejelasan identitas perempuan menjadi keharusan karena ada akibat hukum yang cukup signifikan dari proses aliran air susu ke dalam mulut sang bayi, yaitu haramnya perempuan yang menyusui.
Termasuk kerabat yang bertalian darah dengan perempuan itu (al-murdhi’ah), untuk nikah dengan anak yang ia susui (ar-radhî’). Apabila tidak kita ketahui identitasnya. Maka kepastian hukum keharaman itu pun menjadi kabur dan sulit kita indentifikasi siapa ibu susuan dan kerabatnya yang haram ia nikahi.
Pandangan Imam Ahmad bin Hanbal
Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat lain. Menurutnya, sekalipun identitas pemilik air susu itu kita ketahui, hukum memperjual belikan ASI tetap makrûh.
Alasannya, seperti yang dalam pandangan Ibnu Qudamah (ahli fiqh madzhab Hanbali) adalah karena adanya riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW benci terhadap persoalan jual beli ASI.
Lebih tegas dari itu, Abu Yusuf malah melarang jual beli ASI. Menurutnya, air susu yang boleh ia jual belikan hanyalah air susu perempuan hamba sahaya. Karena, status sosial hamba sahaya sendiri sebagai sesuatu yang dapat ia jual belikan.
Meski demikian, Abu Yusuf juga memberikan syarat kejelasan identitas hamba sahaya pemilik air susu tersebut. Ini artinya Abu Yusuf sama dengan melarang jual beli ASI secara mutlak, sebab status hamba sahaya dewasa ini telah tiada.
Semua orang secara hakiki dan dasariyah berstatus merdeka, tidak ada lagi status hamba sahaya seperti pada zaman Abu Yusuf hidup.
Pendapat yang sama juga seperti Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan al-Syaibani, sebagian ulama Hanbali, dan sebagian ulama madzhab Maliki.
Tidak Boleh Menurut Syara’
Menurut mereka, memperjualbelikan air susu manusia dilarang menurut syara’ sebagaimana juga dilarangnya mengkonsumsi air susu yang telah dipisahkan dari payudara.
Alasan mereka, air susu yang telah terpisah dari payudara perempuan telah berubah status menjadi bangkai. Syari’at Islam secara tegas melarang jual beli dan memanfaatkan bangkai.
Oleh sebab itu, memisahkan air susu seorang perempuan dan menampungnya dalam suatu wadah. Kemudian memperjualbelikannya, sama dengan memperjualbelikan bangkai yang Allah SWT larang.
Itulah ragam pendapat para ulama tentang keberadaan bank ASI. Meskipun pendapat di atas dikutip tidak dalam konteks bank ASI, tetapi pendapat mereka menjawab beberapa problem dasar dari bank ASI, yakni menampung ASI dalam satu wadah, mencampur beberapa ASI dari sumber yang berbeda, jual beli ASI, dan konsekuensi hukum sang anak yang meminumnya.
Sekali lagi, ragam pendapat ini mengukuhkan pluralitas fiqh dan ketidaktunggalan fiqh dalam merespons setiap masalah-masalah yang berkembang dalam masyarakat.
