Dalam suatu ruang kelas di Madrasah Aliyah, guru memulai pembelajaran dengan membagi kelompok.
“Mas, kalian yang laki-laki, yang kuat angkat meja itu. Biar lebih leluasa kerja kelompok,” ujar sang guru.
Saat membentuk pengurus kelompok, giliran siswa perempuan tidak mau menjadi ketua. Karena menurutnya masih ada siswa laki-laki yang jadi ketua kelas. Di ruang kelas jurusan keagamaan, hampir semua siswa perempuan menganggap, siswa lelakilah yang pantas menjadi ketua kelompok.
Baca juga: Benarkah Perempuan Tidak Boleh Sekolah Tinggi-tinggi?
Kelihatannya kisah di atas tergolong ‘receh’ akan tetapi rasakan dahsyatnya mindset yang tertanam dalam benak siswa putri. Lelaki kuat dan identik kerja fisik. Sedangkan perempuan lemah dan tidak kompeten.
Perempuan hanya akan diberi pekerjaan ‘halus’ macam merajut, memasak, merawat anak. Mereka tidak bisa kerja berat, atau diberi tanggung jawab ‘berat’ semacam ketua kelompok, seorang pemimpin di ruang publik.
“Ketuanya yang cowok saja, Bu. Laki-laki kan pemimpin. Saya sekretaris saja,” ujar seorang siswa putri.
Baca juga: Perempuan Juga Berhak Jadi Pemimpin
Lihatlah, bahwa dengan santai, dia mengakui bahwa yang kompeten menjadi ketua kelas itu laki-laki. Sedang perempuan bisa menempati posisi pekerjaan yang siswa lelaki malas untuk melakukannya.
Ujung-ujungnya, kelas itu dipimpin siswa lelaki. Di sisi lain, ia sangat tidak dipercaya untuk urusan administratif dan manajemen keuangan.
Begitu pun konsep relasi berkeadilan dalam hal kepemimpinan OSIS. Siswa di MA mayoritas perempuan tapi kenapa ketua OSIS masih dipercayakan kepada siswa lelaki. Sedangkan perempuan ditempatkan sebagai pendamping saja atau pengurus bagian njlimet bin ngremit macam sekretaris atau bendahara.
Ketika vote berlangsung, keberpihakan para pemilih siswa perempuan pun tidak lantas signifikan memilih ketua OSIS perempuan.
Hal tersebut juga sesuai ketika dalam sebuah pembelajaran, guru memberikan questioner “laki-laki atau perempuan yang layak jadi pemimpin?”. Faktanya, 98% siswa di kelas itu menjawab: laki-laki. Hanya 2% bahkan kurang yang yakin bahwa perempuan pun layak menjadi pemimpin.
Kasus itu nyata. Bukti adanya ketimpangan relasi antara siswa laki-laki dan perempuan. Siswa laki-laki merasa memiliki superioritas, sedangkan siswa perempuan sebaliknya, merasa tidak percaya pada kemampuan diri sendiri.
Padahal apabila menyimak perkembangan peran perempuan di ranah publik, sudah tidak saatnya lagi perempuan merasa jadi nomor dua. Sebut saja Halimah Jacob—presiden perempuan pertama di Singapura.
Baca juga: Kabar Gembira dari Nabi untuk Perempuan
Sudah bukan saatnya perempuan merasa menjadi nomor dua setelah laki-laki, sebab perempuan dan laki-laki diciptakan Tuhan dalam kedudukan yang sama tinggi derajatnya.
Relasi yang terbentuk adalah kesalingan. Jika perempuan yang menjadi ketua kelas maka laki-laki berperan sebgai bendahara. Berlaku sebaliknya.
Menjadi tugas bagi pendidik/guru untuk menumbuhkan kesadaran tersebut. Agar tidak ada lagi asumsi, satu pihak lebih tinggi dari yang lain. Sehingga siswa perempuan pun bisa memiliki kepercayaan diri, bahwa ia layak menjadi pemimpin.[]
Discussion about this post