Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU-PPRT) telah dicanangkan sejak enam belas tahun lalu. Hingga sekarang, RUU ini belum juga disahkan. Bertahun-tahun mangkrak, tergantikan silih berganti RUU yang lain. Pada 1 Juli 2020 lalu, RUU ini sempat diajukan ke rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR. Kemudian pada tanggal 16 di bulan dan tahun yang sama, RUU ini ditolak sebagai agenda rapat paripurna.
Berbagai kasus kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) sudah tidak asing kita dengar, tetapi yang terjadi itu seperti gunung es. Lebih banyak tidak terungkap. Ketika kasusnya terkuak ke publik, seringkali karena telah terjadi sekian lama dan sudah parah.
PRT menjadi salah satu kelompok yang rentan mengalami kekerasan, dari ekonomi, fisik hingga seksual. Padahal, mereka merupakan salah satu penggerak perekonomian global. Di ruang domestik, jasa mereka tidak diragukan lagi pentingnya, menjaga kelangsungan kehidupan rumah tangga.
Pekerja rumah tangga sering dipandang sebagai cermin perbudakan modern. Kewajiban yang banyak, tetapi haknya sering diabaikan. Jam kerja yang panjang dan sering tidak jelas, upah yang minim, perlakuan diskriminatif hingga pemberhentian sepihak merupakan hal-hal yang menghantui mereka setiap saat. Beberapa barangkali diberi makan hanya agar bisa bekerja kembali.
Memang, tidak semua PRT mengalami hal serupa, tetapi korbannya bisa bertambah setiap waktu. Perbedaan status sosial, ekonomi dan juga tingkat pendidikan, semakin melanggengkan tindak kekerasan terhadap mereka. Pekerjaan ini pun kerap dianggap sebagai pekerjaan rendahan yang identik dengan perempuan.
Sonya Hellen Sinombor, jurnalis Kompas, memaparkan bahwa di masa pandemi PRT menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak. Tidak sedikit dari pekerja yang diampu oleh masyoritas perempuan ini dirumahkan atau dikurangi upahnya. Hal ini membuat mereka yang menjadi penopang ekonomi keluarga semakin kesulitan. Kebutuhan sehari-hari yang sukar dipenuhi, anak-anak yang harus sekolah daring, suami yang tidak bekerja hingga terpaksa berhutang menambah sederet beban yang harus ditanggung mereka.
PRT belum diakui oleh semua pihak bahwa mereka adalah pekerja. Bukan pembantu, bukan pesuruh, bukan asisten. Pun, belum ada kepastian hukum yang dapat menjamin hak-hak mereka.
Kehadiran negara dalam memberhentikan jenis perbudakan modern ini sangat dibutuhkan. Melalui penegakan UU Perlindungan PRT ini, mereka bisa memperoleh pengakuan sebagai pekerja, memberikannya penghormatan dan juga menjamin kesejahteraannya. Dengan demikian, PRT terlindungi sebagai pekerja dan sebagai warga negara. Nasib mereka tidak boleh bergantung pada kebaikan hati yang memberinya pekerjaan.
Pekerja rumah tangga adalah pekerja. Mereka adalah juga manusia, punya martabat dan kehormatan. Ketika jasanya dibutuhkan, maka penghargaan terhadapnya pun harus ditunaikan. Dalam Islam, menghargai dan mengasihi sesama adalah ajaran yang melekat dan tidak boleh ditinggalkan. Sederet perbedaan yang hadir dalam hidup manusia, entah itu suku, warna kulit, gender, hingga pekerjaan, tidak menjadikan kita tidak setara. Meski berbeda, tetap sama jua sebagai manusia, mahkluk Tuhan yang istimewa. []
Discussion about this post