Resolusi dan Rekomendasi Tunas GUSDURian 2022

Mubadalah.id – Jaringan GUSDURian secara resmi menyampaikan lima resolusi dan rekomendasi hasil Tunas GUSDURian 2022.

Lima resolusi dan rekomendasi Tunas GUSDURian 2022 ini disampaikan oleh Koordinator Nasional Jaringan GUSDURian Alissa Wahid, pada Minggu, 16 Oktober 2022.

Lima resolusi dan rekomendasi Tunas GUSDURian 2022 ini sebagai berikut:

Memperluas Ruang Demokrasi

1. Kami mendesak pemerintah dan parlemen untuk memperluas ruang demokrasi dengan :

Pertama, melakukan revisi berbagai regulasi yang kontraproduktif terhadap keadilan ekonomi dan jaminan ruang hidup yang setara (seperti: UU Minerba, UU Cipta Kerja), kebebasan berpendapat dan berekspresi (seperti: UU ITE)

Kedua, memastikan pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan strategis.

Ketiga, mendorong akuntabilitas publik atas penyelenggaraan pemerintahan dari pusat, daerah hingga desa.

Menegakkan Hukum yang Mencerminkan Keadilan

2. Kami mendesak pemerintah menegakkan hukum yang mencerminkan keadilan dan pemenuhan hak-hak konstitusional dengan :

Pertama, menuntaskan kasus HAM berat dan memulihkan hak-hak korban.

Kedua, melakukan pencegahan dan penyelesaian kasus-kasus intoleransi melalui revisi regulasi dan penguatan state actors yang berperspektif keadilan dan kesetaraan warga negara.

Ketiga, memberantas korupsi dan menguatkan institusi KPK , Kejaksaan, Kepolisian dan Kehakiman.

Keempat, mempercepat reformasi TNI, Polri, Kejaksaaan, dan Kehakiman.

Responsif Gender

3. Kami mendesak kepada pemerintah untuk melakukan demokratisasi ekonomi yang inklusif, responsif gender dan penyandang disabilitas dengan:

Pertama, memberikan perhatian yang lebih kuat kepada UMKM, melalui penguatan program inklusi keuangan dan akses pasar.

Kedua, mewujudkan pemerataan ekonomi, redistribusi sumberdaya alam melalui agrarian reform dan penerapan pajak kekayaan.

Ketiga, mewujudkan transisi energi yang berkeadilan.

Pemilu 2024 Sebagai Momen Rekonfigusasi Kekuasaan

4. Kami berkomitmen mengawal pemilu 2024 untuk terwujudnya rekonfigurasi kekuasaan dengan:

Pertama, melakukan pendidikan politik untuk mencegah maraknya praktik politik uang dan polarisasi sosial.

Kedua, mengawal proses penyelenggaraan Pemilu untuk memastikan terimplementasikannya prinsip LUBER-JURDIL.

Ketiga, mendesak parpol melakukan reformasi kepartaian menuju accountable programatic-based party.

Menguatkan Masyarakat Sipil Dihadapan Oligarki

5. Kami berkomitmen memperkuat konsolidasi masyarakat sipil untuk perimbangan oligarki kelompok elit dengan:

Pertama, mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk melakukan pendidikan politik, pemberdayaan ekonomi, dan advokasi kasus-kasus rakyat.

Kedua, membangun ruang-ruang dialog antar-elemen untuk memperkuat kohesi dan solidaritas sosial. (Rilis)