Mubadalah.id – Hari ini sekolah, esok menikah. Hari ini pelajar sekolah, sepekan kemudian menjadi janda. Kenyataan tersebut sampai saat ini masih terjadi, khususnya sejumlah daerah di Indonesia terutama di pedesaan. Baik di Jawa maupun di luar Jawa, masih banyak anak perempuan di bawah umur yang dinikahkan orangtuanya. Meskipun beragam upaya mencegah dan menghentikan perkawinan anak terus dilakukan, namun belum mampu menurunkan tingginya angka praktik perkawinan anak.
Kita mesti bergerak bersama untuk menghentikan praktik yang menistakan ini, demi kualitas hidup perempuan. Demi masa depan anak-anak yang akan dikandungnya dan demi kebaikan seluruh anggota keluarga. Ini semua, pada akhirnya, juga demi kualitas bangsa Indonesia.
Dari tradisi hingga lemahnya penegakan hukum
Beragam alasan orangtua menikahkan anaknya, namun yang masih kuat memengaruhi mereka adalah tradisi lokal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Promoting Child Rights to End Child Poverty (Plan) Indonesia-PSKK UGM tahun 2011 tentang pernikahan anak, 14.8% pernikahan anak terjadi karena alasan masyarakat memperbolehkan sebagai tradisi yang telah lama berlangsung. Banyak ditemui di Kabupaten Dompu (37.5%), Grobogan (32.5%) dan Rembang (20%). Beberapa bentuk tradisi yang ditemui terkait pernikahan anak: kawin lari (selarian-Suku Sasak, Lombok; lari ikut-Sikka), ngemblok (Rembang), luruh duit (Indramayu), dimana anak perempuan dianggap sebagai aset sekaligus beban.
Selain tradisi lokal adalah rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi (Kespro), tingkat pendidikan, sosio-ekonomi dan kondisi georgrafis, serta lemahnya penegakan hukum. Undang-Undang (UU) perkawinan No.1 Tahun 1974: anak yang menikah di bawah 19 tahun untuk anak laki-laki dan 16 tahun untuk anak perempuan harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama.
Dari sisi hukum, Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih memakai usia 16 tahun sebagai usia minimal perkawinan. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menghendaki tidak terjadinya pernikahan anak. Bagi masyarakat pedesaan, perbedaan ini sangat membingungkan, termasuk di kalangan aparat desa. Namun KUA tetap berpegang pada UU No 1/1974 dengan alasan spesifik mengenai perkawinan, khususnya masyarakat Muslim.
Meskipun ada ketetapan undang-undang yang melarang pernikahan dini, ternyata ada juga fasilitas dispensasi. Dispensasi perkawinan di bawah umur diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dalam KHI disebutkan sebuah alasan dispensasi dapat diberikan yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Interpretasi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga menjadi ranah kewenangan hakim di Pengadilan Agama (PA). Proses untuk mendapatkan dispensasi cukup panjang dan lama sehingga biaya menikah di bawah umur menempuh jalan pintas dengan memanipulasi umur agar dapat memenuhi syarat pernikahan. Manipulasi umur biasanya melibatkan oknum kepala desa dalam proses pembuatan KTP atau pada pembantu petugas pencatat nikah (PPPN).
Adanya praktik dispensasi menunjukkan bahwa UU Perkawinan dari tahun 1974 juga tidak tegas melarang praktik pernikahan anak di bawah umur. Karena faktanya, di pengadilan agama masih sering memberi dispensasi untuk anak perempuan di bawah 16 tahun. Tidak heran, di tengah kampanye anti kekerasan terhadap perempuan, masih banyak anak perempuan di bawah umur yang harus meninggalkan bangku sekolah demi tuntutan menikah dari luar diri mereka.
Ini semua terjadi di usia dimana seorang perempuan belum memahami makna pernikahan dengan konsekuensi hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Sehingga sering terjadi salah paham, tidak mampu mengelola emosi, dan akhirnya terjadi tindak kekerasan. Nampa sekali ada relasi kuasa yang tidak seimbang, baik antara anak yang baru masuk usia baligh dengan orangtua mereka maupun relasi kuasa antar calon besan, menyebabkan pendapat anak kerap dipandang tidak penting. Akibatnya berujung pada sejumlah perilaku kekerasan dimana perempuan dan anak sebagai korban. Karena semua hal ini, tidak sedikit pernikahan usia dini yang akhirnya berujung pada perceraian.
Perlunya kedewasaan (baligh) secara mental dan sosial
Dalam buku “Fikih Kawin Anak: Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak” (Mukti Ali dkk, 2015), pihak yang terdampak langsung adalah anak perempuan, tidak hanya terhentinya kesejahteraan anak untuk meraih pendidikan yang tingi, rentannya kesehatan karena mereka harus mengalami proses reproduksi sebelum alat reproduksi berkembang secara maksimal. Di sisi lain dampak sosial karena perceraian yang terjadi pada pengantin anak (80% perkawinan anak berakhir perceraian) bagi pihak perempuan mereka harus hidup di dua dunia yang membingungkan anak-anak bukan, dewasapun belum tetapi harus berstatus janda.
Al-Qur’an dalam QS. an-Nisa/4:21 mengisyaratkan bahwa pernikahan adalah sebuah komitmen yang harus dijaga dengan baik dan tidak boleh dipermainkan dengan menyebutnya sebagai janji yang kokoh (mitsaaqan ghalidha). Allah menyebut kata ini hanya dalam tiga konteks. Dua lainnya adalah janji Allah swt. dengan para Rasul as. (Qs. al-Ahzab/33:7) dan janji Rasul Musa as. dengan umatnya (QS al-Nisa/4:154). Untuk mempunyai komitmen sekuat ini, tentu diperlukan kesiapan fisik dan mental calon mempelai yang ditandai oleh umur yang cukup.
Laki-laki dan perempuan juga sama-sama perlu kedewasaan (baligh) secara mental dan sosial untuk menikah. Pernikahan tidaklah hanya terkait dengan hubungan seksual, melainkan juga lahirnya anak-anak dengan berbagai implikasi hak dan kewajiban yang juga perlu dipersiapkan secara matang oleh orangtua. Pernikahan anak harus dicegah tidak hanya karena dapat melahirkan mudharat bagi anak, terutama anak perempuan baik secara fisik maupun psikis, tetapi juga mudharat bagi masyarakat karena lahirnya generasi tidak tumbuh dalam lingkungan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikis dengan baik.
Pernikahan juga tidak seharusnya membawa kemafsadatan bagi perempuan. Jika demikian, ia sesungguhnya bisa diharamkan. Karena prinsip dasar hukum Islam adalah jalbul mashalih wa dar’ul mafasid. Atau menghadirkan kebaikan dan menolak segala bentuk kerusakan. Prinsip ini sejalan dengan banyak ayat al-Qur’an dan teks-teks Hadis. Di antaranya:
وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرة، 195).
Artinya: “Dan janganlah kamu ceburkan diri kamu dalam hal-hal yang membawa kehancuran. Berbuat baiklah, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik” (QS. Al-Baqarah, 2: 195).
عَنْ يَحْيَى الْمَازِنِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». (رواه مالك في الموطأ، رقم الحديث: 1435، كتاب الأقضية، باب باب الْقَضَاءِ فِى الْمِرْفَقِ).
Dari Yahya al-Mazini ra, Rasulullah Saw bersabda: “Tidak diperbolehkan mencederai diri sendiri maupun mencederai orang lain”. (Muwaththa’ Malik, no. hadis: 1435).
Dengan inspirasi dua teks tersebut di atas, setiap orang, lelaki maupun perempuan harus terbebas dari segala tindakan buruk yang menyakiti dan merusak. Sebaliknya, setiap tindakan seseorang harus diupayakan semaksimal mungkin agar dapat menghadirkan kebaikan dan menghindarkan segala bahaya, keburukan, dan kekerasan. Begitupun kebijakan negara harus dipastikan dapat menghadirkan kemaslahatan bagi warga, perempuan maupun pria. Atau dalam bahasa kaidah fiqh, tasharruf ar raa’i ‘ala ar ra’iyyah manuthun bil mashlahah. Sehingga jika ada praktik di masyarakat atau kebijakan yang merusak atau menghadirkan kekerasan dan kemudaratan, maka harus dibatalkan demi prinsip kaidah ini. Pernikahan dini jelas-jelas merusak kehidupan masa depan perempuan yang mestinya diharamkan.
Dus, secara normatif, penghentian pernikahan anak di bawah umur adalah sejalan dengan prinsip-prinsip pernikahan yang digariskan Islam. Ia juga memperoleh penegasan dari prinsip dua kaidah fiqh di atas (la dharara wa la dhirar) dan (tasharruf ar raa’i ‘ala ar ra’iyyah manuthun bil mashlahah).
Untuk menopang ini semua, upaya mencegah dan menghentikan perkawinan anak membutuhkan peran dari banyak pihak, termasuk melibatkan remaja. Pelibatan remaja bisa dilakukan melalui pelatihan bagi pendidik sebaya. Salah satu lembaga yang dinilai berhasil menurunkan angka praktik pernikahan dini adalah Rifka Annisa.
Di Kulonprogo, pendekatan yang digunakan Rifka Annisa adalah pendekatan ekologi (ecological framework). Sehingga dalam proses pencegahannya, intervensi yang dilakukan bukan hanya pada pihak orangtua, namun juga pemangku kebijakan, dan anak-anak. Proses pencegahan dimulai dari level individu, keluarga, komunitas, instansi dan kebijakan pemerintah. Diawali dengan adanya MoU di level kecamatan, Rifka Annisa kemudian mulai bergerak melibatkan masyarakat dari berbagai instansi baik di tingkat desa/pedukuhan, KUA, Puskesmas, PKK, Ormas, Penyuluh Agama, Muspika, Polsek, dan pihak sekolah. Masing-masing instansi tersebut saling berbagi peran sesuai dengan kapasitasnya.
Dari rangkaian proses tersebut, perubahan yang terjadi di antaranya: ada kesadaran baru di masyarakat tentang dampak bila tidak menghentikan perkawinan anak, serta ada kesadaran orang tua akan pentingnya pengasuhan dan pendidikan anak, upaya pencegahan dari masyarakat dan stakeholder semakin intens, serta penurunan angka perkawinan pada usia anak bahkan nol persen seperti yang terjadi di kecamatan Gedangsari dan Saptosari di Kabupaten Kulonprogo.
Kita bisa belajar dari mereka untuk membumikan semangat Islam memberdayakan para perempuan remaja agar mampu menyongsong masa depan lebih baik. Perempuan adalah manusia yang bermartabat dan menerima amanat Allah Swt sebagai khalifah di muka bumi ini. Sehingga, kapasitas dan peran mereka tidak selayaknya dikungkung pada aktivitas seputar “dapur, sumur, dan kasur”. Perempuan berhak untuk melatih akal mereka menjadi besar, ilmu yang luas, hati yang tenang dan jiwa yang dalam. Hanya dengan perempuan shaliha seperti ini, kehidupan keluarga akan bahagia dan kehidupan bangsa akan lebih sejahtera. Semoga.
