• Login
  • Register
Rabu, 9 Juli 2025
Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah
Dukung kami dengan donasi melalui
Bank Syariah Indonesia 7004-0536-58
a.n. Yayasan Fahmina
  • Home
  • Aktual
  • Kolom
  • Khazanah
  • Rujukan
  • Tokoh
  • Monumen
  • Zawiyah
  • Kolom Buya Husein
No Result
View All Result
Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah
  • Home
  • Aktual
  • Kolom
  • Khazanah
  • Rujukan
  • Tokoh
  • Monumen
  • Zawiyah
  • Kolom Buya Husein
Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah
No Result
View All Result
Home Kolom Publik

Demokrasi Sedang Krisis: Jihad Yang Paling Utama Mengkritiknya

Bertolak dari doktrin politik Sunni, maka untuk melakukan kritik terhadap penguasa yang lalim mesti dilakukan rakyat sesuai kemampuannya

Moh Soleh Shofier Moh Soleh Shofier
05/02/2024
in Publik, Rekomendasi
0
Demokrasi Krisis

Demokrasi Krisis

1.2k
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

Mubadalah. id – Membaca tulisan Buya Husein Muhammad yang judulnya demokrasi dalam krisis, saya teringat dengan hadis Nabi yang guru-guru sampaikan terkait budaya kritik. Inti tulisan Buya adalah sistem demokrasi (dalam konteks zaman ini, belum tentu zaman dulu dan masa akan datang) merupakan sistem tata negara terbaik dari sistem-sistem yang buruk. Dan demokrasi merupakan salah satu sistem (wasilah) yang paling dekat mewujudkan tujuan: Keadilan.

Dengan mengutip hadis Nabi di akhir tulisannya, secara implisit buya Husein mengingatkan bahwa bangsa dengan sistem apapun akan luluh lantah bila tak mewujudkan keadilan. Dugaan demikian semakin kuat ketika segelintir rakyat terprovokasi untuk menggelorakan gerakan berpindah dari sistem demokrasi pada sistem lainnya, sebagaimana buya membaca gelagat sebagian masyarakat tersebut.

Demokrasi Hanya Wasilah Pantaskah Dirombak

Tentu saja merombak sistem “demokrasi” yang sudah mapan di Indonesia — yang sudah mengalami redefinisi menurut Islam — bukanlah yang terbaik. Alih-alih keadilan tegak, kekacauan sosial akan merambah di bumi Indonesia. Yang dalam bahasa kaidah fikih, al-dlarar a’dzamu min maslahat.

Dan hal ini bertentangan dengan doktrin (keyakinan) politik Sunni yang umumnya lebih menempuh “jalan aman” atau bersifat realistis bahkan pragmatis. Sesuai kaidah yang menjadi landasannya, “Lebih memprioritaskan penangkalan mudlarat yang nyata ketimbang meraih kemaslahatan yang remang-remang.”

Oleh karena itu, sikap yang terbaik menghadapi krisis demokrasi di Indonesia saat ini adalah mengkritiknya — terlepas kritik yang pakai adab atau tidak; mengingat adab amat subjektif. Dan beberapa intelek sudah melakukannya, termasuk Muhammadiyah telah melakukan tugas tersebut sebagai civil society menghadapi krisis demokrasi negara bangsa Indonesia.

Baca Juga:

Film Rahasia Rasa Kelindan Sejarah, Politik dan Kuliner Nusantara

Siapa Pemimpin dalam Keluarga?

Penyegelan Masjid Ahmadiyah di Banjar: Negara Masih Gagal Menjamin Kebebasan Beragama

Two State Solution: Solusi Perdamaian bagi Palestina-Israel atau Tantangan Integritas Nasional Terhadap Pancasila?

Bahkan UGM — yang menjadi sarang kaum intelek dan lingkaran kepemimpinan Indonesia, mulai dari Jokowi, Imin, Ganjar, dan Anis –secara resmi merilis kritikan dan mendeklarasikan petisi bulak sumur untuk penguasa saat ini. Sehari setelahnya UII mengikuti mendeklarasikan dalam menentukan sikap politik tersebut guna melakukan kritik terkait keadaan demokrasi. Dan beberapa cendekiawan, baik berupa komunitas maupun individu secara serentak melakukan kritik bersama-sama.

Kritik itu penting sebagaimana menjadi salah satu elemen dalam sistem demokrasi. Bahkan dalam Islam merupakan kewajiban sosial. Tidak hanya itu, pemimpin ideal dalam Islam salah satu motto kepemimpinannya adalah “ruang kritik” oleh rakyat sebagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman dan Aly mempraktikkannya. Baik terbuka maupun tertutup sebagaimana Sayyidina Umar mendapat kritik terbuka oleh perempuan yang dilakukan di publik terkait aturan mahar perkawinan.

Nabi Muhammad pernah menyampaikan dalam hadisnya bahwa jihad yang paling utama dan menantang adalah mengkritik penguasa yang lalim.

أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر

“Paling utamanya jihad adalah menyampaikan kebenaran (kritik) di depan penguasa”.

Hadis tersebut mendorong kepada semua rakyat untuk melakukan kritik terhadap penguasa yang lalim, diktator, dan dan menyalahgunakan kewenangan. Penting memahami batas antara kritik dan membangkang.

Sikap Rakyat Menghadapi Kezaliman Penguasa

Secara rinci kemudian ulama-ulama mencoba menafsirkan hadis tersebut menyikapi kritik yang akan dilakukan terlebih dalam sistem demokrasi. Abdul Muhsin al-Ubbad, salah satu interpretator kitab Arba’in Nawawi, menarasikan sikap-sikap orang yang menghadapi penguasa lalim dengan mengklasifikasi menjadi tiga.

Pertama, mengkritik dan mengecam secara terbuka bagi orang atau komunitas yang tidak takut dengan ancaman penguasa. Tidak takut dengan intimidasi serta kebrutalan penguasa.

Kedua, mengkritik secara tertutup bila mendapatkan tekanan bahkan tindakan agresi penguasa, yang kemudian dengan mengingkari dengan hati.

Ketiga, rakyat yang tidak mengkritik penguasa lalim justru menyetujui tindakan penguasa. Maka rakyat demikian hinaan Tuhanlah yang ia dapatkan. Karena ia seolah bersekongkol dengan penguasa.

Kritik Terbuka Oleh Komunitas Atas Penguasa Lalim

Bertolak dari doktrin politik Sunni, maka untuk melakukan kritik terhadap penguasa yang lalim mesti dilakukan rakyat sesuai kemampuannya. Keharusan mengkritik tetap berlaku meskipun kritikannya tak didengarkan atau diabaikan.

Dalam kitab Sabilul Muhtadin, masih Syarah Arbain, ada diskusi terkait penyampaian kritik terhadap penguasa. Bolehkah mengkritik secara terbuka? Jawabannya, tak boleh kecuali kemungkaran penguasa itu “viral”.

Menurut kitab ini, budaya kritik sudah menjadi tradisi ulama-ulama terdahulu (bahkan cendekiawan non muslim). Hanya saja mereka berbeda dalam menyikapi penyampaian kritik. Menurut sebagian ulama alangkah baiknya kritik bila secara “diplomatik”, tidak frontal. Sebaliknya, segelintir yang lain mengusulkan agar kritikan tereskpos secara terbuka.

Hal ini berlandasan hadis Nabi Muhammad.

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِذِي سُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلَا يُبْدِهِ عَلَانِيَةً، وَلَكِنْ يَاخُذُ بِيَدِهِ فَيَخْلُو بِهِ؛ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا قَدْ كَانَ أَدَّى الَّذِي عَلَيه».

“Barang siapa yang mau mengkritik terhadap penguasa maka jangan sampai terbuka, tetapi mengkritiknya dengan diplomatik (baik). Jika menerima maka selesai bila tidak maka sudah melakukan kewajiban sosialnya”.

Usamah bin Zaid Mengkritik Sayyidina Ustman

Dalam kitab Sahihnya, Imam Muslim juga menuliskan riwayat ketika Usamah bin Zaid didesak sahabat lainnya untuk mengkritik secara diplomasi dengan membicarakan berdua terkait Sayyidina Ustman. Lalu beliau menjawab bahwa ia telah membicarakannya dengan Sayyidina Utsman.

فَقَالَ: أَتُرَونَ أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ! وَاللَّهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَينِي وَبَينَهُ مَا دُونَ أَنْ أَفْتَتِحَ أَمْرًا لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ، وَلَا أَقُولُ لأَحَدٍ -يَكُونُ عَلَيَّ أَمِيرًا-: إِنَّهُ خَيرُ النَّاسِ!

“..Ia berkata: Apa kalian menyangka bahwa aku tidaklah berbicara (mengkritik) kepadanya (Sayyidina Ustman) kecuali yang telah saya sampaikan kepada kalian, aku pernah berbicara berdua dengannya tentang sesuatu di mana saya tidak suka untuk memulainya (kritikan), dan aku tidak berkata kepada siapa pun bahwa aku memiliki pemimpin, ia adalah orang terbaik!…”

Riwayat ini menjadi salah satu dasar bahwa menyampaikan kritikan itu harusnya tertutup sebagaimana yang terjadi antara Usamah bin Zaid dan Sayyidina Ustman. Terkait kritikannya boleh jadi lantaran kebijakan Sayyidina Ustman yang barangkali telah mempraktikkan “politik dinasti” sebagaimana masyhur dalam sejarah.

Terlepas dari itu poinnya adalah mengkritik secara tertutup. Tidak berhenti di situ, salah satu argumentasinya bahwa kritik mesti tertutup yaitu salah satu syair Imam Syafi’i:

مَنْ نَصَحَ أَخَاهُ سِرًّا؛ فَقَدْ نَصَحَهُ وَزَانَهُ @ وَمَنْ نَصَحَهُ عَلَانِيَةً؛ فَقَدْ فَضَحَهُ وَشَانَهُ

“Barangsiapa menasihati (mengkritik) saudaranya secara sembunyi-sembunyi maka telah menasihatinya (mengkritik secara konstruk) dan menghiasinya (memberi solusi), dan siapa pun yang menasihatinya (mengkritik) di depan umum maka dia mengeksposnya dan mempermalukannya”.

Bagaimana Ekspresi Kritik di Indonesia Seharusnya

Dengan demikian, dalam rangka mengelaborasi pendapat terkait penyampaian kritik. Maka dalam konteks Indonesia, untuk menyikapi krisis demokrasi, pertama-tama melakukan kritik dengan diplomatik. Setelah itu, maka rakyat dan komunitas yang tidak takut agresi penguasa melakukan kritik terbuka. Dan bila perlu turun ke jalan (demo) bisa lakukan selama tidak merusak fasilitas negara apalagi punya rakyat. []

Tags: bangsademokrasiDemokrasi KrisisNegaraPemilu 2024pemimpinpolitik
Moh Soleh Shofier

Moh Soleh Shofier

Dari Sampang Madura

Terkait Posts

Melawan Perundungan

Melawan Perundungan dengan Asik dan Menyenangkan

9 Juli 2025
Perempuan Lebih Religius

Mengapa Perempuan Lebih Religius Daripada Laki-laki?

9 Juli 2025
Nikah Massal

Menimbang Kebijakan Nikah Massal

8 Juli 2025
Intoleransi di Sukabumi

Intoleransi di Sukabumi: Ketika Salib diturunkan, Masih Relevankah Nilai Pancasila?

7 Juli 2025
Retret di sukabumi

Pengrusakan Retret Pelajar Kristen di Sukabumi, Sisakan Trauma Mendalam bagi Anak-anak

7 Juli 2025
Sejarah Ulama Perempuan

Mencari Nyai dalam Pusaran Sejarah: Catatan dari Halaqah Nasional “Menulis Ulang Sejarah Ulama Perempuan Indonesia”

7 Juli 2025
Please login to join discussion
No Result
View All Result

TERPOPULER

  • Pernikahan Tradisional

    Sadar Gender Tak Menjamin Bebas dari Pernikahan Tradisional

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kemanusiaan sebagai Fondasi dalam Relasi Sosial Antar Manusia

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Mengapa Perempuan Lebih Religius Daripada Laki-laki?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Mengapa Pengalaman Biologis Perempuan Membatasi Ruang Geraknya?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Mengebiri Tubuh Perempuan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

TERBARU

  • Melawan Perundungan dengan Asik dan Menyenangkan
  • Ketika Perempuan Tak Punya Hak atas Seksualitas
  • Relasi Imam-Makmum Keluarga dalam Mubadalah
  • Mengebiri Tubuh Perempuan
  • Mengapa Perempuan Lebih Religius Daripada Laki-laki?

Komentar Terbaru

  • M. Khoirul Imamil M pada Amalan Muharram: Melampaui “Revenue” Individual
  • Asma binti Hamad dan Hilangnya Harapan Hidup pada Mengapa Tuhan Tak Bergeming dalam Pembantaian di Palestina?
  • Usaha, Privilege, dan Kehendak Tuhan pada Mengenalkan Palestina pada Anak
  • Salsabila Septi pada Memaknai Perjalanan Hidup di Usia 25 tahun; Antara Kegagalan, Kesalahan dan Optimisme
  • Zahra Amin pada Perbincangan Soal Jilbab
  • Tentang
  • Redaksi
  • Kontributor
  • Kirim Tulisan
Kontak kami:
redaksi@mubadalah.id

© 2023 MUBADALAH.ID

Selamat Datang!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Home
  • Aktual
  • Kolom
  • Khazanah
  • Rujukan
  • Tokoh
  • Monumen
  • Zawiyah
  • Kolom Buya Husein
  • Login
  • Sign Up

© 2023 MUBADALAH.ID