Pada pekan ini, para aktivis hak asasi perempuan Arab Saudi menyerukan untuk mengakhiri sistem mahram atau perwalian bagi perempuan Arab di negara tersebut dengan mengirim telegram dan petisi yang telah ditandatangani oleh lebih dari 14.000 perempuan Arab Saudi ke Raja Salman. Tak hanya perempuan, sejumlah laki-laki pun turut menandatangani petisi tersebut. Para aktivis ini ingin menghentikan sistem keharusan adanya kehadiran atau izin dari mahram bagi setiap perempuan Arab Saudi ketika berpergian, berobat, belajar, bekerja, apalagi pergi ke luar negeri.
Siapakah sejatinya mahram itu?
Dalam perbincangan Fiqh, mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi karena sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syariat Islam. Mahram dipercaya untuk menjadi pelindung bagi seorang perempuan ketika melakukan perjalanan jauh, bahkan menjadi wali yang bisa menikahkannya.
Peran mahram sejatinya untuk melindungi, bukan untuk membatasi atau mengekang ruang gerak perempuan
Sebenarnya mahram juga sangat terkait dengan mekanisme proteksi yang dilakukan oleh keluarga besar dalam sistem kekerabatan masyarakat Arab di masa lalu di mana Islam hadir. Seorang mahram yang menjadi wali bagi perempuan memiliki kuasa untuk memastikan perlindungan, keamanan dan kesejahteraan seseorang yang diwalikannya. Saat berpergian, mahram bertugas untuk memastikan keselamatan perempuan yang didampinginya selama perjalanan sehingga terlindung dari marabahaya.
Di Indonesia, telah banyak keluarga Muslim yang mengirimkan putra-putri mereka untuk nyantri dan mondok atau meneruskan kuliah di luar kota, tanpa mendampingi mereka langsung, dan cenderung mengirimkan mereka untuk mondok, tinggal di asrama atau di rumah kos seperti mahasiswa-mahasiswa lainnya. Mereka juga tak segan-segan melepas anak gadisnya untuk belajar hingga ke luar negeri. Tidak ada lagi kekhawatiran bahwa mereka tidak terlindungi, karena transportasi masa kini yang sudah aman, dan telah memadainya sistem perlindungan dan keamanan di negara tujuan. Peran mahram sejatinya untuk melindungi, bukan untuk membatasi atau mengekang ruang gerak perempuan, apalagi menghalanginya memperoleh hak-hak dasar manusia untuk belajar dan bekerja. (NR).
Discussion about this post