Mubadalah.id – Dalam perjalanan sejarah politik kaum Muslimin, partisipasi politik perempuan mengalami proses degradasi dan reduksi secara besar-besaran.
Ruang aktivitas perempuan dibatasi hanya pada wilayah domestik dan diposisikan secara subordinat. Pembatasan-pembatasan ini bukan hanya terbaca dalam kitab-kitab klasik, tetapi juga muncul dalam realitas sosial.
Sejarah politik Islam sejak wafatnya Nabi Muhammad Saw. dan masa Khulafaur Rasyidin sampai pada awal abad ke-20 tidak banyak menampilkan tokoh perempuan dalam peran-peran mereka di ranah publik.
Secara umum, alasan yang digunakan bagi peminggiran sekaligus pemingitan perempuan ini adalah bahwa pada umumnya, kaum perempuan dipandang sebagai pemicu hubungan seksual yang terlarang.
Bahkan kehadiran mereka di tempat umum dipandang sebagai sumber godaan (fitnah) dan memotivasi atau menstimulasi konflik sosial.
Karena itu, pemingitan perempuan merupakan suatu keharusan, sebagai cara menjaga kesucian dan kemuliaan agama.
Persepsi-persepsi yang bersifat tendensius itu sebagian merujuk pada sumber-sumber otoritatif Islam, yakni al-Qur’an dan hadits yang orang-orang baca secara harfiah dan stagnan.
Untuk kurun waktu yang panjang, pandangan-pandangan interpretatif yang diskriminatif ini mereka terima secara luas bahkan oleh sebagian kaum Muslimin hari ini (abad ke-21).
Pandangan Ulama Al-Azhar
Universitas Al-Azhar, Mesir, pernah mengeluarkan fatwa haram atas dasar syariah Islam bagi perempuan untuk memangku jabatan-jabatan publik (al-wilayatul ‘ammah al-mulzimah).
Abul A’la al-Maududi dari Pakistan, Musthafa as-Siba’i dari Suriah, dan sejumlah sarjana lain menyetujui pandangan ini. Musthafa as-Siba’i mengatakan:
“Peran politik perempuan, dalam pandangan Islam, sangat dijauhi, bahkan saya katakan diharamkan. Ini bukan karena ia tidak memiliki keahlian, melainkan karena kerugian-kerugian sosialnya lebih besar, melanggar etika Islam, dan merugikan kepentingan keluarga.”
Argumen mereka yang lain adalah bahwa tugas-tugas politik itu sangat berat dan perempuan tidak akan mampu menanggungnya. Karena akal dan tenaganya sudah dari sananya memang lemah.
Maka, tidak aneh jika kita merasa kesulitan untuk mendapatkan pandangan para tokoh Islam klasik yang memberikan kepada perempuan hak-hak politiknya, baik untuk jabatan anggota legislatif (parlemen) maupun eksekutif (khilafah, presiden, perdana menteri, dan menteri).
Untuk jabatan yudikatif, mayoritas ulama fiqh memberikan fatwa terlarang bagi perempuan. Bahkan sebagian lagi mengabsahkan bagi perempuan untuk posisinya sebagai penentu dalam wilayah domestik.
Hampir tidak kita temukan sebuah pandangan klasik dan kebudayaan lama yang memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan perempuan. Partisipasi perempuan dalam ruang ini juga dibatasi oleh kebaikan laki-laki. Budaya patriarkis masih tetap saja dimapankan. []
