Mubadalah.id – Beberapa hari yang lalu, pimpinan Bawaslu RI dan KPU RI masa jabatan 2022-2027 telah dilantik oleh DPR. Dua perasaan yang bertolak belakang, berkecamuk tidak karuan. Bagaimana tidak, di satu sisi sebagai perempuan aku merasa sangat bangga dengan adanya perwakilan perempuan di dalam lembaga penyelenggara Pemilu Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri juga, rasa kecewa yang mendera kala menyadari bahwa 30% keterwakilan perempuan di sana, masih saja diabaikan. Seakan ada langit-langit kaca yang menjadi pembatas keterlibatan perempuan di dalam lembaga penyelenggara Pemilu negeri ini.
Ada 14 nama calon pimpinan KPU RI dengan komposisi 10 laki-laki dan 4 perempuan dan 10 nama calon pimpinan Bawaslu RI dengan komposisi 7 laki-laki dan 3 perempuan yang akan diikutsertakan dalam uji kelayakan dan kepatutan publik (fit and proper test).
Ini berarti ada persentase 28,57% keterwakilan perempuan sebagai calon pimpinan KPU RI yang mana masih berada di bawah ambang batas minimum keterwakilan perempuan yang diisyaratkan oleh UU namun sudah cukup mendekati dan 35,71% untuk calon pimpinan Bawaslu RI. Menurut Guspardi Gaus, Anggota Komisi II DPR, ada banyak pertimbangan dalam seleksi calon pimpinan KPU dan Bawaslu RI, seperti integritas, kapabilitas, kapasitas, independensi, dll. Juga banyaknya faktor yang diperhitungkan setelahnya.
Hasil seleksi itu menghasilkan 1 perempuan dari 7 pimpinan KPU RI yang secara persentase hanya 14,29% dan 1 perempuan dari 5 pimpinan Bawaslu RI yang secara persentase adalah 20%. Hal ini jelas tidak sejalan dengan UU No. 15 Tahun 2011 sebagai revisi dari UU No. 22 Tahun 2007 dimana dengan jelas menyatakan “Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)” – Pasal 6 ayat 5 dan “Komposisi keanggotaan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)” – Pasal 72 ayat 8.
UU jelas mengatakan komposisi keanggotaan, bukan lagi tentang calon keanggotaan. Mengapa meski sudah ada UU yang mengatur tentang persentase minimum bagi keterwakilan perempuan, masih saja sulit dipenuhi? Sekali lagi, fenomena langit-langit kaca membatasi eksistensi perempuan dalam lembaga penyelenggara Pemilu.
Puskapol FISIP UI pada 2014 pernah merilis hasil riset terkait “langit-langit kaca” atau hambatan-hambatan tidak kasat mata yang dihadapi oleh perempuan dalam partisipasinya sebagai penyelenggara Pemilu. Setidaknya ada empat hambatan yang dialami oleh perempuan dalam hal ini, yaitu: (1) Masalah budaya. (2) Pengetahuan Kepemiluan. (3) Letak Geografis. (4) Regulasi. Di mana budaya patriarki masih meraja, maka banyak perempuan menjadi tidak berdaya.
Patriarki selalu menempatkan laki-laki sebagai tokoh dan diidentikkan dengan pemimpin, hal ini semakin menyulitkan perempuan untuk setara dengan laki-laki di ruang publik. Tidak hanya itu, efek lain yang dialami oleh para perempuan adalah kendala izin yang tidak dikantonginya dari suami atau orang tua saat hendak berkiprah dalam penyelenggara Pemilu.
Pengetahuan kepemiluan yang minim dari perempuan membuat mereka mudah sekali tersisih dari laki-laki dalam seleksi ini. Hal ini sangat mungkin terjadi ketika perempuan tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki saat mendalaminya. Mudah ditebak jika hal ini berkaitan erat dengan ketidakadilan gender yang sering dialami oleh perempuan, seperti subordinasi, marginalisasi, stigmatisasi buruk, kekerasan terhadap perempuan, dan beban ganda.
Semua ini adalah langit-langit kaca lain, yang tentu saja menjadi hambatan bagi majunya perempuan dalam kiprahnya sebagai penyelenggara Pemilu. Seandainya saja perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam belajar hal-hal terkait kepemiluan, sepertinya hambatan ini menjadi tidak berarti.
Hambatan “langit-langit kaca” selanjutnya adalah letak geografis yang ada di beberapa daerah di Indonesia yang menjadi sebab terhalangnya peran perempuan sebagai penyelenggara Pemilu. Hal ini memang tidak dapat dipungkiri, karena Indonesia memang memiliki kontur alam yang istimewa. Gunung dan laut Indonesia memiliki tantangan medannya masing-masing, dimana beberapa darinya masih belum ramah bagi perempuan.
Namun meski demikian, hal ini dapat saja diatasi jikalau laki-laki sebagai pihak yang diberi anugerah lebih dari Tuhan secara fisik berkenan dan berbesar hati untuk turut mendukung dan memfasilitasi para perempuan dalam mempermudah jalan kiprah mereka sebagai penyelenggara Pemilu.
Selanjutnya, regulasi menjadi langit-langit kaca terakhir yang menghambat perempuan dalam kiprahnya sebagai penyelenggara Pemilu, baik dalam hirarki KPU atau Bawaslu. Jika kita melihat dari hierarki terbawah dari penyelenggara Pemilu jajaran, KPPS misalnya, syaratnya harus minimal lulusan SMA dan umur 17 tahun. Padahal di banyak tempat, anak-anak yang telah lulus SMA memilih untuk merantau dan bekerja di luar wilayah tempat tinggal mereka, sehingga yang terjadi adalah tidak adanya regenerasi KPPS di sana.
Meski ada pilihan lain, yakni anak yang telah lulus S1 bahkan S2, mereka jarang sekali terpilih menjadi penyelenggara lantaran minimnya pengalaman dalam hal penyelenggara Pemilu. Jika hal ini terus dilanggengkan, akan sampai kapan mereka-mereka yang memiliki kapasitas terganjal jalannya lantaran minimnya pengalaman, saat pengalaman itu hampir mustahil mereka dapatkan.
Terlepas dari langit-langit kaca yang terus menghambat perempuan, setidaknya aku turut berbangga kepada Ibu Betty Epsilon Idroos dan Ibu Lolly Suhenty sebagai anggota KPU RI dan Bawaslu RI terpilih untuk tahun 2022-2027. Meskipun 30% keterwakilan perempuan yang menjadi indikator keadilan gender, kesetaraan akses partisipasi perempuan dan kesetaraan peluang perempuan untuk mempengaruhi proses politik dengan perspektif perempuan lagi-lagi tidak terpenuhi, kepada dua Srikandi itu aku menaruh harapan besar agar keduanya mampu mewarnai dunia penyelenggara Pemilu dengan warna yang ramah untuk perempuan. []
