• Login
  • Register
Rabu, 4 Oktober 2023
Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah
Dukung kami dengan donasi melalui
Bank Syariah Indonesia 7004-0536-58
a.n. Yayasan Fahmina
  • Home
  • Aktual
  • Kolom
  • Khazanah
  • Rujukan
  • Tokoh
  • Kolom Buya Husein
No Result
View All Result
Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah
  • Home
  • Aktual
  • Kolom
  • Khazanah
  • Rujukan
  • Tokoh
  • Kolom Buya Husein
Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah
No Result
View All Result
Home Kolom Keluarga

Meminta Negara Menagih Nafkah Anak Paska Perceraian

Pada pokoknya, negara perlu hadir untuk menjamin terpenuhinya hak anak, serta mendorong kehadiran Ayah dalam tumbuh kembang anak

Akmal Adicahya Akmal Adicahya
08/06/2023
in Keluarga
0
Nafkah Anak

Nafkah Anak

819
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

Mubadalah.id – Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum yang diatur dalam agama Islam dan juga terakui eksistensinya oleh Negara. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dalam laporan tahun 2021 mencatat tidak kurang dari 400.000 perkara perceraian terdaftarkan ke peradilan agama.

Sejumlah peristiwa perceraian baik artis maupun non-artis kini kian marak, dan dapat dengan mudah kita temui di media sosial. Banyaknya perceraian diklaim turut serta menyumbang ketidakhadiran ayah dalam tumbuh kembang anak, sehingga Indonesia dinilai sebagai salah satu Fatherless Country di dunia.

Putusnya ikatan perkawinan karena perceraian seharusnya tidak mengakibatkan putusnya ikatan orang tua dan anak. Tidak ada istilah mantan anak sebagai akibat perceraian di antara kedua orang tua. Pasca perceraian, orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak. Meski teknis pemeliharaan tersebut tidak dapat kita laksanakan sebagaimana jika orang tua masih terikat dalam perkawinan.

Bagi anak yang belum mumayyiz pada prinsipnya demi hukum berada di bawah asuhan/hadhanah ibunya (Vide Pasal 105 KHI). Hal ini tidak lepas dari asumsi dasar bahwa anak lebih dekat dan nyaman hidup bersama Ibunya (Putusan MA No. 126 K/Pdt/2001).

Meski berada di bawah asuhan Ibu, tidak berarti bahwa Bapak tidak lagi bertanggung jawab dan tidak diperbolehkan turut serta mengasuh anak. Bapak tetap berhak bertemu dengan anak. Bahkan tidak diberikannya akses untuk bertemu anak dapat menjadi dasar tercabutnya hak asuh Ibu (Vide SEMA 1 Tahun 2017).

Daftar Isi

  • Baca Juga:
  • Membaca Arah RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Part II
  • Insecurity Laki-laki dan Strategi Ketahanan Mental Keluarga
  • Tidak Ada Keutamaan Dalam Perkawinan Poligami
  • Film Air Mata di Ujung Sajadah: Dilema Ibu Kandung dan Ibu Asuh, Siapa yang Lebih Berhak?
    • Susahnya Menagih Nafkah Anak
    • Interkoneksi Sistem
    • Pembatasan Akses, dan Pemotongan Gaji

Baca Juga:

Membaca Arah RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Part II

Insecurity Laki-laki dan Strategi Ketahanan Mental Keluarga

Tidak Ada Keutamaan Dalam Perkawinan Poligami

Film Air Mata di Ujung Sajadah: Dilema Ibu Kandung dan Ibu Asuh, Siapa yang Lebih Berhak?

Bapak dari anak tersebut juga bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang anak perlukan. Oleh karenanya, tidak sedikit putusan perceraian pada peradilan agama yang disertai dengan penetapan hak asuh anak kepada Ibu dan pembebanan nafkah anak kepada Bapak.

Susahnya Menagih Nafkah Anak

Meski pengadilan telah memutuskan bahwa Bapak terbukti mampu dan berkewajiban memberi nafkah anak setiap bulan, faktanya tidak sedikit yang mangkir dari kewajiban tersebut. Bahkan tidak hanya mangkir dari memberikan nafkah anak, tidak jarang seorang Ayah menghilang dari kehidupan anaknya paska terjadinya perceraian. Akibatnya banyak Ibu yang harus menjalani peran sebagai pengasuh, dan pencari nafkah tunggal bagi anak.

Bila perceraian terjadi dalam perkawinan seorang lelaki yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan istrinya, maka anak yang lahir dalam perkawinan tersebut setidaknya berhak atas 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji ayahnya (Vide Pasal 8 PP 10 Tahun 1983).

Sayangnya, ketentuan ini seringkali tidak dapat kita laksanakan. Pengiriman salinan putusan perceraian maupun pengiriman permohonan pemotongan gaji dari pengadilan kepada instansi tempat sang ayah bekerja tidak dapat menjamin terpenuhinya isi ketentuan tersebut.

Karena instansi terkait menolak dengan alasan bahwa putusan hanya mengikat suami dan istri yang bercerai (Jebabun et al. 2018). Bendaharawan pada instansi terkait menganggap tidak ada hubungan struktural antara pengadilan dengan instansinya, sehingga pengadilan mereka nilai tidak berwenang memberikan perintah pemotongan gaji (Suadi 2018).

Sistem hukum perdata sejatinya menyediakan mekanisme permohonan eksekusi jika seorang ayah tidak membayarkan beban nafkah anak. Namun pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata tidaklah mudah untuk terwujud. Selain beban biaya yang tidak sedikit, prosesnya pun relatif lama dan tidak mudah.

Pada umumnya dalam proses eksekusi, mantan istri (Pemohon Eksekusi) harus menunjuk harta milik mantan suami (Termohon Eksekusi). Di mana harta yang dapat mereka sita, dan merekaka lelang. Kemudian hasilnya mereka bayarkan kepada Pemohon Eksekusi. Jika mantan istri tidak dapat menunjuk harta mantan suami, maka proses eksekusi dapat kita pastikan akan terhambat.

Interkoneksi Sistem

Seluruh uraian di atas pada dasarnya menggambarkan, betapa kuatnya posisi laki-laki. Hingga sulit sekali bagi mantan istrinya untuk menagih nafkah anak kepada sang mantan suami. Bahkan putusan pengadilan pun tak mampu memaksa suami untuk menunaikan kewajiban tersebut.

Kondisi tersebut membuktikan perlunya keterlibatan unsur lain di luar lembaga peradilan untuk turut campur menjamin pemenuhan nafkah anak oleh ayahnya. Kiranya inilah dasar pikiran munculnya gagasan interkoneksi sistem pelaksanaan putusan pengadilan yang diajukan oleh Hakim Agung Ketua Kamar Agama Prof. Dr. Drs. Amran Suadi.

Dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar pada UIN Sunan Ampel Surabaya, Amran Suadi menjelaskan bahwa Interkonesi Sistem Pelaksanaan Putusan pengadilan adalah pemenuhan hak-hak perempuan dan anak paska perceraian melalui pengadilan. Yakni dengan melibatkan lembaga non yudikatif secara integratif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga tanpa melalui proses permohonan eksekusi.

Pada pokoknya terdapat dua metode utama yang kita terapkan dalam sistem ini. Yaitu pembatasan akses dan pemotongan gaji secara langsung.

Pembatasan Akses, dan Pemotongan Gaji

Pertama, pembatasan akses mantan suami/ayah kita lakukan jika Ia belum memenuhi kewajibannya memberikan nafkah. Seperti pemblokiran NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang berakibat pada terbatasnya akses mantan suami terhadap sejumlah layanan publik.

Mantan suami juga dapat kita batasi dengan tidak diperbolehkan melakukan perjalanan ke luar negeri, hingga dapat pula kita lakukan pemblokiran terhadap rekening yang bersangkutan. Prosedur ini tentu tidak dapat dilakukan oleh pengadilan sendiri. Melainkan dengan melibatkan lembaga-lembaga non yudisial yang berwenang dalam bidang layanan tersebut.

Kedua, terhadap mantan suami yang berprofesi sebagai ASN, Pegawai BUMN, BUMD maupun pegawai swasta dapat kita lakukan pemotongan gaji secara langsung. Pemotongan ini harus kita atur dengan tegas sehingga tidak ada lagi keengganan bendaharawan untuk tidak melaksanakannya.

Sudah seharusnya pembayaran nafkah anak dapat kita lakukan dengan memotong langsung gaji pegawai bersangkutan. Sebagaimana layaknya pembayaran cicilan hutang yang jamak dalam proses pinjam meminjam antara ASN dengan lembaga perbankan.

Pada pokoknya, negara perlu hadir untuk menjamin terpenuhinya hak anak, serta mendorong kehadiran Ayah dalam tumbuh kembang anak. Negara tidak boleh tinggal diam di hadapan laki-laki yang mengabaikan tanggung jawabnya sebagai Ayah. Setidak-tidaknya negara harus mampu memaksa laki-laki tersebut untuk membayarkan kewajibannya menafkahi anak.

Harapannya, pembayaran nafkah tersebut menjadi jalan bagi Ayah dan anak tetap berhubungan baik sehingga Ia tidak kehilangan figur Ayah. Di tengah maraknya kasus perceraian, keseriusan negara untuk menjamin terpenuhinya nafkah anak oleh Ayah dapat menjadi salah satu langkah penting agar Indonesia terbebas dari predikat fatherless country. []

Tags: hukum keluarga IslamkeluargaNafkah Anakperceraianperkawinanpola asuh
Akmal Adicahya

Akmal Adicahya

Alumni Fakultas Syariah UIN Malang, Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang

Terkait Posts

stimulasi fisik anak

Teladan Nabi dalam Pemberian Stimulasi Fisik Anak

4 Oktober 2023
Ketahanan Mental Keluarga

Insecurity Laki-laki dan Strategi Ketahanan Mental Keluarga

30 September 2023
Masjid Ramah Perempuan

Sudahkan Masjid Ramah Perempuan dan Anak?

27 September 2023
Kerja Perawatan dan Pengasuhan

Apresiasi Peran Laki-laki dalam Kerja Perawatan dan Pengasuhan

25 September 2023
Anak Korban Perceraian

5 Dampak Psikologi bagi Anak Korban Perceraian

23 September 2023
Fenomena Fatherless Country

Fenomena Fatherless Country dalam Kacamata Islam

15 September 2023
Please login to join discussion
No Result
View All Result

TERPOPULER

  • mubadalah

    Prinsip Mubadalah adalah Prinsip untuk Kesetaraan dan Kemanusiaan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Prinsip Kesalingan Dalam Mencari Nafkah

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Fatwa KUPI (Bukan) Soal Hukum Aborsi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 9 Konsep Keluarga Maslahah

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Teladan Nabi dalam Pemberian Stimulasi Fisik Anak

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

TERBARU

  • Relasi Suami Istri adalah Kesalingan dan Kerjasama
  • Perempuan Guru Mengaji di Sabuah
  • Makna Hadis Istri Bersujud kepada Suami dalam Perspektif Mubadalah
  • Serigala Betina dalam Diri Perempuan: Mengenalkan Psikologi Feminis
  • Hadis Suami Saleh dan Istri Salihah dalam Perspektif Mubadalah

Komentar Terbaru

  • Ainulmuafa422 pada Simple Notes: Tak Se-sederhana Kata-kata
  • Muhammad Nasruddin pada Pesan-Tren Damai: Ajarkan Anak Muda Mencintai Keberagaman
  • Profil Gender: Angka tak Bisa Dibiarkan Begitu Saja pada Pesan untuk Ibu dari Chimamanda
  • Perempuan Boleh Berolahraga, Bukan Cuma Laki-laki Kok! pada Laki-laki dan Perempuan Sama-sama Miliki Potensi Sumber Fitnah
  • Mangkuk Minum Nabi, Tumbler dan Alam pada Perspektif Mubadalah Menjadi Bagian Dari Kerja-kerja Kemaslahatan
  • Tentang
  • Redaksi
  • Kontributor
  • Kirim Tulisan
Kontak kami:
[email protected]

© 2023 MUBADALAH.ID

No Result
View All Result
  • Home
  • Aktual
  • Kolom
  • Khazanah
  • Rujukan
  • Tokoh
  • Kolom Buya Husein
  • Login
  • Sign Up

© 2023 MUBADALAH.ID

Selamat Datang!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist