Mubadalah.id – Menengok beberapa waktu ke belakang, publik seakan terus menerus dikejutkan dengan berita-berita yang diluar dugaan, perselingkuhan, perceraian, bahkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pasalnya, para tokoh publik yang menghadapi masalah-masalah rumah tangga tersebut adalah tokoh yang di mata publik terlihat sebagai orang baik-baik atau tidak neko-neko. Keluarganya nampak begitu harmonis, bahagia, tak kurang apa-apa.
Namun ternyata, semua yang terlihat baik di kamera seakan hanya sandiwara yang mereka buat-buat. Semakin ke sini, publik khususnya para genarasi muda yang belum menikah menjadi semakin hilang kepercayaan atau terkena trust issues terhadap sebuah hubungan pernikahan. Mereka menjadi takut dan enggan memulai kehidupan pernikahan.
Bayangan kehidupan pernikahan yang bahagia menjadi hilang begitu saja dalam pandangan generasi muda, berganti imajinasi-imajinasi ketakutan tentang segala kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi terhadap pernikahan mereka kelak sebagaimana yang terjadi di kehidupan para tokoh publik. Oleh karena itu, ada salah satu cara yang kian populer untuk menjaga dan menjamin hubungan pernikahan, yakni melalui perjanjian pra nikah.
Mengenal Perjanjian Pra Nikah
Aturan perjanjian pra nikah ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya kita singkat sebagai UU Perkawinan. Perjanjian pra nikah kita sebut sebagai perjanjian perkawinan dalam UU Perkawinan khususnya pada Pasal 29 ayat (1), yakni kita maknai sebagai persetujuan bersama yang dilakukan secara tertulis oleh kedua belah pihak sebelum melaksanakan perkawinan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.
Isi perjanjian pra nikah dapat melibatkan pihak ketiga bilamana isinya juga berlaku untuk pihak ketiga. Dalam Islam, hukum perjanjian pra nikah adalah boleh/mubah yang diatur dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yakni penjelasannya bahwa kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Taklik talak sendiri adalah perjanjian akan pemberian talak untuk perkara atau alasan-alasan tertentu yang telah disepakati. Secara teknis, pencatatan perjanjian pra nikah juga diatur sesuai SE Menteri Agama Nomor B 2674 Tahun 2017 tentang Pencatatan Perjanjian Kawin.
Miliki Komitmen dan Tanggung Jawab
Dalam perjanjian pra nikah calon pasangan suami-istri dapat mendiskusikan dan menyepakati berbagai hal. Seperti : pemisahan harta, pemisahan utang, hak asuh anak ketika terjadi perceraian, hak dan kewajiban selama pernikahan, dan segala kesepakatan bersama yang perlu tertuliskan. Termasuk konsekuensi apabila salah satu pihak melakukan perselingkuhan atau KDRT.
Dengan adanya perjanjian pra nikah yang terikat hukum, tentu seseorang akan lebih memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk menjaga kesepakatan bersama. Apabila ada pelanggaran di dalamnya segala konsekuensi telah tertulis sehingga tidak perlu berdebat panjang untuk hal tersebut.
Meskipun beberapa masyarakat menganggap tabu dengan adanya perjanjian pra nikah ini. Karena menganggap hubungan pernikahan yang mereka jalani tak lebih dari sebatas hubungan transaksional.
Namun perjanjian pra nikah dapat memberikan berbagai manfaat dan jaminan untuk masa depan pernikahan. Sehingga tidak perlu mengambil pusing pendapat orang sekitar. Jika sekiranya diri kita dan pasangan memang membutuhkan adanya perjanjian pranikah dengan alasan tertentu. Tentu, kita dan pasanganlah yang lebih tahu.
Perjanjian Pra Nikah Melindungi Keluarga dari Ancaman Kekerasan
Saat ini membuat perjanjian pra nikah seakan perlu kita rencanakan sejak jauh-jauh hari seiring semakin banyaknya kasus perceraian yang terjadi. Apalagi untuk kaum perempuan yang kerapkali menjadi korban atau pihak yang merugi akibat perbuatan KDRT, perselingkuhan, dll.
Kehidupan pernikahan memang tak sesederhana khayalan manusia. Bisa jadi calon pasangan terlihat sempurna tak kurang apa-apa ketika sebelum menikah. Kemudian setelah menikah barulah hal-hal atau sifat-sifat yang kurang menyenangkan nampak satu per satu.
Oleh sebab itu, tidak ada kata terlambat untuk membuat perjanjian pra nikah dengan pasangan. Meskipun saat ini sudah dalam hubungan pernikahan bukan lagi baru akan merencanakan pernikahan. Hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Putusan MK 69/2015) bahwa:
“Pada waktu, sebelum perkawinan brlangsung atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis. Di mana pengesahannya oleh Pegawai pencatat perkawinan, yang isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.
Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah perlunya mendaftarkan perjanjian ini di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Siipil (Dukcapil) terdekat. Tujuannya agar pihak ketiga (di luar pasangan suami istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan yang dibuat di dalam perjanjian.
Sejatinya, menikah adalah ibadah terpanjang yang tentunya semua orang ingin menjalani ibadah tersebut tanpa saling memberikan luka satu sama lainnya. Dengan menikah, seorang yang awalnya hidup sendiri berharap akan ada teman hidup yang akan menemani. Kemudian mendukung dalam kondisi apa aja baik suka maupun duka. Bukan hanya sekadar ada saat suka, lalu berpaling dengan yang lainnya ketika salah satu menemui duka. []
