Mubadalah.id – Pertanyaan pembuka dalam tulisan ini yaitu apa dampak perubahan iklim bagi kehidupan dan hak asasi manusia? Perubahan iklim dan ancaman yang muncul tentunya bisa menjadi mimpi buruk bagi dunia. Lagi-lagi sebenarnya penyebab utamanya adalah perilaku kebiasaan dan keputusan hidup manusia.
Perubahan iklim dapat menjadi ancaman serius bagi upaya melindungi HAM serta berpotensi membahayakan banyak aspek kehidupan manusia. Sehingga penting untuk menyadari bahwa bencana perubahan iklim ini adalah masalah sistemik dan tentunya membutuhkan solusi sistemik pula.
Setidaknya terdapat beberapa praktik baik yang sudah dilakukan kabupaten/kota di Indonesia terkait dengan perubahan iklim dan efisiensi energi, yakni dengan menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan, memaksimalkan konsep bangunan yang ramah lingkungan, serta program khusus terkait penanganan iklim yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, dan masih banyak lagi.
Dalam mewujudkan kota untuk semua, tentunya kita berusaha untuk melibatkan anak muda, termasuk program-program yang berkaitan dengan iklim. Dengan mendorong lingkungan yang lebih lestari, misalnya dengan aktivisme anak muda yang hadir, dengan mendorong untuk bersepeda, berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum dengan mengkampampanyekan praktik baik ini melalui tindakan nyata bagi masyarakat.
Partisipasi Anak Muda
Berpartisipasi yang bermakna dari anak muda, tentunya harus ada ruang yang aman dan nyaman bagi mereka untuk mengekspresikan aspirasi mereka, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berbicara krisis iklim dan pemenuhan hak itu sangatlah berkaitan erat. WHO sendiri menyatakan bahwa 24% dari kematian secara global penyebabnya adalah pencemaran udara dan paparan kimia. Pertumbuhan ekonomi yang baik tidak selalu berdampak baik bagi lingkungan kalau tidak diatur dengan baik.
Selama ini, kita selalu mempunyai persepsi bahwa pemenuhan HAM itu menjadi tanggung jawab negara di tingkat nasional. Konsep Kota HAM (Human Rights Cities) menyampaikan bahwa kewajiban memfasilitasi, melindungi, dan melaksanakan HAM itu bukan hanya pemerintah di tingkat nasional, tetapi pemerintah daerah juga. Konsep ini melokalkan HAM dan menawarkan jalan serta memastikan proses bisa berjalan partisipatif, terbuka dan transparan.
Anak muda pelu mendorong adanya regulasi di setiap daerah. Pemerintah daerah perlu kita dorong dan kita tekankan untuk memiliki kewajiban terhadap penanganan dan membangun ketahanan terhadap perubahan iklim. Ketika berbicara HAM di Indonesia, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memfasilitasi pemenuhan HAM.
Aktif Membumikan Narasi Perubahan Iklim
Setidaknya ada dua hal yang dapat kita coba yakni dengan mendorong beberapa daerah sebagai daerah yang berperspektif HAM dan mendorong adanya kelompok kerja (pokja) dan kebijakan sampai ke tingkat teknis, yang mengedepankan kerja sama bersama dengan masyarakat sipil dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.
Anak muda harus aktif membumikan narasi perubahan iklim. Narasi kampanye bisa kita lakukan dengan mengaitkan isu perubahan iklim dengan isu lain yang dampaknya sudah terasa oleh masyarakat. Misalnya mengaitkan krisis iklim dengan dampak kesehatan, ekonomi atau dengan fenomena alam yang sering terjadi belakangan ini.
Media sosial menjadi wadah tepat untuk membumikan dampak krisis iklim. Sebagai negara dengan pengguna media sosial terbesar di dunia, kampanye perubahan iklim seharusnya bisa dengan mudah kita lakukan di Indonesia. Artinya, upaya anak muda dalam melakukan penyebaran informasi melalui media sosial selama ini sangatlah berperan besar. Usaha ini perlu kita dengar dan tentunya harus semua pihak harus mendukung, serta memastikan semua informasi penting dapat tersampaikan dan ditindaklanjuti secara nyata. []
