Mubadalah.id – Catatan tentang kiprah kepemimpinan perempuan ulama dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia masih minim. Konstruk sejarah yang patriarki menyebabkan perempuan jarang sekali tertulis secara seimbang dan proporsional terkait kiprahnya.
Meski jumlah perempuan ulama berlimpah, namun catatan sejarah hanya menceritakan dominasi peran laki-laki saja dalam segala bidang baik politik, ekonomi, sosial, budaya termasuk pendidikan.
Kisah tentang Khulafaur Rasyidin, sahabat nabi, tokoh sufi laki-laki, lebih mendominasi dan melekat di masyarakat daripada kisah perempuan di masa tersebut. Misalnya kisah istri Rasulullah kisah perempuan yang turut berperang, kisah perawi perempuan atau ulama fikih dari golongan perempuan.
Buku tentang fikih perempuan mengenai hukum haid, nifas dan istihadhah bahkan ditulis oleh kaum laki-laki. Padahal pengalaman kodrati tersebut hanya perempuan yang mengalaminya.
Beberapa penelitian terkait Pesantren hanya memfokuskan penelitian kiai. Beberapa peneliti bahkan memiliki pertanyaan apakah para istri Kiai atau anak perempuan dari Kiai memiliki peran dalam mengelola pesantren. Hal ini karena karya-karya penerbitan tentang pesantren di Indonesia nyaris tidak mengangkat ujung tabir kehidupan perempuan di pesantren.
Fokus utama penelitian pesantren hampir selalu pada peran dan kepemimpinan kiai, baik di pesantren maupun dalam hubungannya dengan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan sejenisnya.
Dinamika Kepemimpinan Perempuan Ulama di Pesantren
Menulis peran perempuan dalam memimpin pesantren sangat menarik, di mana ruang lingkup pesantren adalah pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Kiprah Perempuan Ulama dalam berperan menandai pengasuh pesantren baik mendampingi kiai ataupun berdiri sendiri di sebuah lembaga pendidikan sangat memengaruhi keberlangsungan sistem pendidikan Indonesia yang indigenous.
Kata Ulama biasanya hanya kita konotasikan pada laki-laki saja. Di berbagai institusi sosial keagamaan, jarang kita temukan perempuan menempati posisi strategis. Peran perempuan ulama sama pentingnya seperti ulama laki-laki. Yaitu mengajar kitab kuning, memimpin salat di asrama putri, memberi motivasi, dan juga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
Kepemimpinan Perempuan ulama di tiap pesantren memiliki dinamika tersendiri dan berbeda tiap kasus. Ada pembatasan dalam keterlibatan stakeholder, terkadang bersifat kolegial dalam proses pengambilan keputusan dan mendorong terwujudnya manajemen partisipatoris. Kolaborasi di kalangan stakeholder termasuk santri, wali murid, komite dan masyarakat.
Perempuan Ulama tergambarkan telah mendistribusikan kekuasaan dan peran-peran penting dalam kepemimpinannya di tiap segmen komunitas sesuai dengan harapan komunitas. Secara keseluruhan pembagian kekuasaan sebagai salah satu karakteristik kepemimpinan pesantren dari perempuan ulama.
Kolaborasi dapat berhasil hanya jika semua orang terlibat memiliki sesuatu yang bermakna untuk ditawarkan. Selain itu bersedia berbagi dengan orang lain dan memiliki keterampilan untuk bekerja sama dengan percaya diri.
Perempuan Ulama dan Ulama Perempuan
Peran ulama perempuan dalam memimpin pesantren, mensyaratkan akan masifnya faktor religio-sosiologis. Ulama kita akui bukan semata-mata mempertimbangkan keahlian dalam ilmu agama, tetapi juga integritas dalam pemberdayaan masyarakat.
Istilah ulama perempuan muncul sebagai bentuk perlawanan dan gerakan wacana terkait kiprah ulama yang hanya merujuk pada satu jenis kelamin saja yaitu laki-laki. Istilah ulama perempuan lebih terpilih daripada istilah Ibu Nyai. Secara potensi keilmuan di wilayah religius serta intelektualitas sangat terlihat berbeda.
Istilah Bu Nyai akan tersematkan secara otomatis bagi perempuan yang menikah dengan seorang Kiai, sedangkan Perempuan Ulama adalah perempuan yang memiliki potensi untuk berkiprah secara keilmuan, memiliki suami kiai atau bukan.
Ibu Nyai terbangun dari sisi tradisi, tanpa melihat latar belakang keilmuannya maupun keluarganya. Berbeda halnya dengan Perempuan Ulama yang melekat pada diri seseorang apabila orang tersebut kita anggap pantas secara keilmuan, dan memiliki perilaku ulama dalam kesehariannya.
Tradisi dan kultur di masyarakat menempatkan jabatan perempuan hanya sebagai sekretaris dan bendahara saja, jarang menjadi top leader sebagai pengasuh atau bahkan ketua yayasan. Pandangan masyarakat masih tabu jika pemimpin dari kaum perempuan.
Kepribadian perempuan yang mandiri, berani mengemukakan pendapat, gigih, agresif, dan negosiator dianggap melewati batasan tradisi dan budaya, meski peran perempuan ulama tersebut sangat besar.
Perempuan Ulama dan Kepemimpinannya
Dengan demikian para perempuan ulama menunjukkan kemampuannya dalam menciptakan kultur pesantren dalam menegakkan seperangkat nilai dan keyakinan, yang kemudian dimiliki bersama oleh anggota komunitas.
Hal ini mengindikasikan bagaimana mereka berusaha bekerja keras menciptakan kultur-kultur yang mendukung pengembangan pesantren. Simbol-simbol, ritual-ritual, upacara-upacara, strategi-strategi merupakan suatu manifestasi nilai-nilai dan keyakinan yang kuat untuk mewujudkan kultur yang diciptakan.
Masing-masing ulama perempuan, menciptakan koordinator-koordinator dalam pembentukan pengurus yayasan dan bidang-bidang di bawahnya. Dengan tujuan supaya tidak kontraproduktif dalam usaha pengembangan dan strategi yang tersusun. Pergantian kepengurusan di organisasi unit asrama adalah bagian pengembangan pesantren dalam membangun kekuatan di tiap unit asrama.
Adapun usaha untuk memahami proses pengambilan keputusan yang terjadi di seluruh pesantren, penting untuk kita pertimbangkan pada tingkat apa keputusan tersebut dibuat. Keputusan pesantren dibuat tergantung pada latar belakang situasi, baik tingkat yayasan, madrasah, unit asrama melalui proses kelompok dan tingkat staf yang bertanggung jawab untuk distribusi tanggung jawab.
Tingkatan tersebut menjadi bagian proses pengambilan keputusan menyangkut masalah keseharian, masalah santri, manajemen madrasah, manajemen unit asrama.
Pesantren memiliki hierarki sosial, budaya, struktur kepemimpinan, aturan dan prinsip khas yang mungkin berbeda dengan masyarakat sekitarnya. Pesantren sendiri terlihat sebagai kerajaan kecil karena otonomi relatifnya untuk mengorganisir lembaganya.
Hierarki sosial di pesantren di Jawa mengungkapkan pengaruh struktur sosial Jawa yang tak terbantahkan, tetapi termodifikasi oleh tradisi Islam. Kiai dan keluarganya membentuk kelas lebih tinggi di antara sesama pesantren, beberapa di antaranya mungkin juga berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi yang relatif tinggi.
Dalam kasus kiai dan keluarganya, status ini bertambah dengan kekuasaan dan otoritas keagamaan. Di mana suatu pernyataan yang berlaku sama bagi nyai ataupun perempuan ulama yang terpelajar dan aktif. []
