Mubadalahnews.com,- Perkawinan anak kerap terjadi karena mudahnya mendapatkan dispensasi pernikahan dari pihak pengadilan. Padahal merestui perkawinan anak justru menjadi pintu pelanggengan praktik kekerasan perempuan dan anak yang tidak jarang sampai berujung nyawa.
Hal itu diungkapkan Manajer Program Forum Pengada Layanan (FPL) Women Crisis Center (WCC) Mawar Balqis, Saadah dalam seminar yang digelar Pengurus Cabang (PC) Fatayat Kabupaten Cirebon di NU Centre, belum lama ini.
“Dampak perkawinan anak sangat banyak terutama untuk perempuan. Perkawinan anak menjadi pintu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Karena perempuan dan laki-laki belum siap secara fisik dan psikis. Dua-duanya sangat rentan menjadi korban dan pelaku,” kata Mbak Adah, panggilan akrabnya.
Dalam catatan FPL WCC Mawar Balqis kurun waktu 2017-2018 disebutkan telah terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 175 kasus. Dari data tersebut kasus yang tertinggi adalah kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga.
“Kerentanan dalam rumah tangga menjadi bayangan mengerikan bagi pasangan di bawah umur. Hal itu dapat terjadi bagi keduanya,” tuturnya.
Menurutnya, untuk perempuan rahimnya belum siap, rentan keguguran dan kanker serviks. Sedangkan laki-laki belum siap bertanggungjawab mencari nafkah keluarganya. Di sisi ini juga rawan penelantaran perempuan termasuk kepada anaknya.
“Persoalannya ketika suami tidak siap, maka yang terjadi adalah perempuan disuruh untuk menjadi buruh migran. Apalagi buruh migran muda ini tidak memiliki keterampilan dan pengalaman, maka akan rentan terjadi eksploitasi,” terang Mbak Adah.
Untuk menanggulanginya, lanjut dia, perlu adanya sinergi antar semua elemen terutama tokoh agama. Sebab masih banyak yang mengizinkan wali nikah dengan alasan menghindari zina tanpa melihat efek buruk di kemudian hari.
Selain itu, butuh pelatihan para tokoh agama di desa-desa untuk mengajak dan melakukan upaya tidak menikahkan anak di bawah umur. Permerintah juga didesak untuk membuat peraturan daerah (perda) yang melarang anak-anak untuk dinikahkan.
“Penegakkan hukum harus tegas tanpa kompromi memberikan dispensasi kepada anak di bawah umur,” tuturnya.
Sementara itu, Staf Kantor Urusan Agama (KUA) Lemahabang, Khualid mengatakan, dispensasi ini dikabulkan karena terjadi kehamilan pada pasangan yang mengajukan perkawinan. Sehingga yang terjadi sekarang dispensiasi umur di pengadilan agama masih banyak.
“Hampir semua hakim ketika kondisi perempuan hamil akan mendapat dispensasi,” katanya.
Praktisi Hukum Cirebon, Andy Lala menilai, aspek hukum tampaknya menjadi titik yang paling lemah dalam pencegahan perkawinan anak di Indonesia. Menurutnya, tidak ada prasyarat dispensasi menikah, tapi ada pengecualian yang disepakati oleh hakim pengadilan.
“Bagaimana bila dipaksakan, ada syarat pengecualian. Seperti ada anak suka sama suka, lalu hamil. Jika dispensasi itu dipaksakan ini pelangaran tindak pidana,” katanya. (ZAIN)
Discussion about this post