Pagi ini aku dikirimi chat soal penolakan AILA terhadap pendidikan “sexual consent”, atau “kerelaan” hubungan seksual, yang sedang digalakkan para aktivis feminisme di Indonesia. Kampanye ini, dianggap, telah dan akan terus membuka kran kebebasan seks yang diharamkan Islam.
Di sini, perlu ditegaskan terlebih dahulu, bahwa keharaman semua jenis hubungan seksual di luar pernikahan adalah terang benderang dalam Islam. Tidak ada secuilpun celah pendapat ulama yang berbeda. Kecuali melalui perbudakaan yang sekarang juga sudah dihapuskan. Jadi, apapun jalan yang membuka ke arah seks tanpa nikah, tentu saja, adalah jelas haram.
Dengan ketegasan pilihan ini, selanjutanya perlu ditegaskan juga bahwa konsep “sexual consent”, atau kerelaan hubungan seks, tentu saja diarahkan pada konteks relasi pasangan suami istri. Di sini, setidaknya, ada lima alasan mengapa “sexual consent” adalah baik dan penting diajarkan:
Pertama, konsep “kerelaan seksual” adalah baik dan sesuai dengan ajaran Islam sebagai dasar bagi kesehatan relasi suami istri. Dalam al-Qur’an, pernikahan adalah media untuk menjalin cinta kasih yang saling membahagiakan antara suami dan istri (QS. Ar-Rum, 30; 21). Jalinan ini hanya mungkin jika semua fase relasi pasutri basisnya kerelaan bersama, kesalingan dan kebahagiaan keduanya.
Kedua, dalam kaidah hukum Islam, semua relasi antara dua pihak itu basisnya kerelaan mereka berdua (al-ashlu fi al-mubadalah mabniyyun ‘ala at-taradhi). Segala tindakan pemaksaan dianggap mencederai otentisitas relasi yang baik dan benar. Hubungan intim atau seksual, antara suami dan istri, hanya mungkin dipahami sebagai hubungan, jika keduanya rela, setuju, dan saling menikmati satu sama lain. Artinya, keduanya adalah subyek. Tetapi jika salah satunya menjadi obyek belaka, maka ia bukanlah hubungan yang otentik dan melanggar kaidah tersebut.
Ketiga, dalam surat al-Baqarah (QS. 2: 187) seks antara suami istri diibaratkan sebagai pakaian, yang saling menutupi, melengkapi, dan menghangatkan. Suami adalah pakaian bagi istri, begitupun istri pakaian bagi suami (hunna libasun lakum wa antum libasun lahunn). Artinya, seks adalah hak keduanya, sehingga yang satu tidak boleh memaksa yang lain. Melainkan, dilakukannya bersama dengan penuh kenyamanan untuk kebahagiaan keduanya. Hal ini hanya mungkin melalui persetujuan dan kerelaan.
Keempat, hubungan seks pasutri dalam hadits dianggap sebagai kebaikan atau sedekah. Sesuatu yang baik, atau sedekah sekalipun, harus dilakukan juga dengan cara-cara yang baik (QS. Al-Baqarah, 2: 262-263). Nabi Saw, dalam hadits Jabir bin Abdillah ra menyebutnya sebagai “mula’abah” antara suami istri, atau saling menikmati permainan. Hal ini hanya bisa terjadi, jika keduanya dalam persetujuan dan kerelaan.
Kelima, prinsip kunci dari keempat poin di atas adalah persetujuan dan kerelaan. Ini hanya bisa dipraktikkan pasangan suami istri, jika keduanya, sebelumnya telah dididik dan dibiasakan untuk berbuat baik, tidak memaksa, dan selalu meminta persetujuan atau kerelaan. Sehingga, pendidikan bahwa hubungan seks itu basisnya persetujuan harus diajarkan jauh hari sebelum pernikahan berlangsung, agar tidak kehilangan momentum ketika pertama kali menikmatinya pada awal pernikahan.
Di samping itu, basis persetujuan jika menjadi kesadaran bersama secara masif sebagai karakter masyarakat, maka ia bisa membentengi seseorang dari tindakan-tindakan pelecehan, perkosaan, dan segala kejahatan seksual. Karena semua hal ini hanya terjadi jika seseorang memandang korbannya sebagai obyek seksual yang sama sekali tidak penting diminta persetujuannya.
Memang, bisa jadi, ada orang-orang yang justru menggunakan pendidikan seks berbasis persetujuan (sexual consent) justru sebagai jalan ke arah kebebasan seks. Tetapi hal ini, persoalannya pada orang bukan pada konsep itu sendiri. Sebagaimana seseorang yang mungkin menggunakan konsep hak individu atau bahkan media online untuk kemungkaran seksual. Atau menggunakan obat-obatan untuk mabuk dan kerusakan. Kita tidak menolak hak individu, atau mengharamkan media online dan obat-obatan kan? Kecuali jika obat itu memang diciptakan hanya untuk mabuk-mabukan.
Sementara untuk kasus yang dikhawatirkan AILA ini, tentu saja penting pendidikan preventif dengan apa yang diusulkannya sebagai “safe behaviour”. Karena itu, pendidikan “sexual consent” perlu didakwahkan dalam semangat “preventive” dan “safe behaviour”, untuk menanamkan basis penghormatan antar individu, terutama antara laki-laki dan perempuan, agar masing-masing tidak merasa berhak memaksa dan melecehkan atas nama apapun, di luar maupun di dalam pernikahan. Lebih khusus di dalam pernikahan, “sexual consent” diharapkan akan melempangkan jalan bagi pasutri untuk bisa menikmati relasi yang sehat dan saling membahagiakan.
Dengan demikian, daripada mempertentangkan “sexual consent” dengan “safe behaviour”, lebih baik mempertemukan dan menjadikannya sinergis, demi masyarakat yang sehat dan terbebas dari kemungkaran seksual, baik berupa seks di luar nikah, maupun segala tindakan kekerasan seksual di luar maupun di dalam pernikahan. Wallahul musta’an. []
Discussion about this post