Mubadalah.id – Perspektif perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak mereka merupakan ruh dari isu-isu anak. Perspektif ini harus hadir dalam berbagai perundang-undangan yang begitu banyak itu.
Perundang-undangan ini tentu saja menjadi rujukan hukum positif yang menjanjikan. Terutama untuk menuntut negara agar memenuhi hak-hak dasar anak.
Namun, karena banyak dan menyentuh berbagai bidang dan isu lain, undang-undang itu juga rawan tumpang tindih, tidak terkonsolidasi, tidak terkoordinasi, dan detail penjelasannya sering tidak mencerminkan perspektif dasar tersebut.
Substansi konten dari seluruh perundang-undangan ini juga penting dipotret dengan analisis gender. Gunanya untuk mengetahui bagaimana mengakomodasi perbedaan-perbedaan biologis dan sosial yang dihadapi anak perempuan dari situasi yang ragam dan berlapis-lapis.
Dengan cara itu, konten yang netral tidak membuat anak perempuan sulit mengakses hak-hak mereka secara leluasa, atau bahkan membuat mereka lebih terpuruk dari anak laki-laki.
Untuk evaluasi perspektif perlindungan anak ini, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada anak perempuan, para pihak perlu membuka diri. Norma-norma dalam hukum Islam, dalam hal ini, juga bisa menjadi sumber inspirasi penguatan perspektif perlindungan ini.
Di sisi lain, juga perlu pengujian dan evaluasi di tingkat implementasi seluruh perundang-undangan terkait hak-hak ini. Pada praktiknya, secara de facto pemenuhan hak-hak ini. Termasuk dari pihak negara, masih mengalami berbagai kendala baik kultural, sosial, ekonomi, maupun politik.
Sebagai efek dari warisan kolonialisme, dalam konteks umat Muslim, di Indonesia maupun dunia, kendala-kendala itu antara lain masih adanya segregasi dan pertentangan yang terus mereka hadap-hadapkan dengan hukum positif.
Di satu sisi (Konvensi Global dan Perundang-undangan Negara) dengan hukum Islam (norma-norma agama dari tafsir, hadits, dan fikih). Pertentangan ini sedikit banyak melemahkan upaya-upaya pemenuhan hak-hak anak di negara-negara Islam. []
