Poligami dalam Perspektif Hukum Islam

Isu poligami kerap menjadi topik yang hangat untuk selalu dibicarakan oleh siapa pun, di mana pun dan kapan pun. Bahkan ada sebagian kelompok yang sampai mengkampanyekan anjuran untuk berpoligami dengan cara mengadakan kegiatan seminar tentang poligami. Mereka beralasan bahwa poligami adalah merupakan bagian dari syariat Islam, sunnah Rasul dan bisa dilakukan asal adil kepada para istri.

Dalam ajaran Islam, praktik poligami memang diperbolehkan, dengan maksimal menikahi 4 orang istri. Namun meskipun di dalam Alquran dan Sunah Nabi membolehkan suami memiliki istri lebih dari satu, tapi para ulama sepakat penerapan poligami ini mengharuskan ada syarat-syarat yang ketat dan tidak semua orang dapat mempraktikkannya.

Terdapat aturan yang rinci untuk bisa melakukan poligami sebagaimana yang terkandung dalam Qur’an Surat An-Nisa ayat 3, yang artinya:

“Dan jika kamu takut tidak bisa berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (ketika kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat, jika kamu tidak bisa berbuat adil, maka cukup seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.(QS. An-Nisa : 3)

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Islam tidak menganjurkan dan mewajibkan poligami. Arti ayat itu hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan, dan dengan syarat yang tidak ringan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan poligami, meskipun dasar pijakannya sama, yakni mereka mendasarkan pada satu ayat dalam al-Quran, yaitu QS. An-Nisa: 3 sebagaimana tersebut di atas.

Kalangan Syafiiyah dan Hanbaliyah tampak menutup pintu poligami karena rawan dengan ketidakadilan sehingga keduanya tidak menganjurkan praktik poligami. Sementara kalangan Hanafiyah menyatakan kemubahan praktik poligami dengan catatan calon pelakunya memastikan keadilan di antara sekian istrinya.

“Bagi kalangan Syafi’iyah dan Hanbaliyah, seseorang tidak dianjurkan untuk berpoligami tanpa keperluan yang jelas (terlebih bila telah terjaga [dari zina] dengan seorang istri) karena praktik poligami berpotensi menjatuhkan seseorang pada yang haram (ketidakadilan).

Sebagaimana Allah berfirman, “Kalian takkan mampu berbuat adil di antara para istrimu sekalipun kamu menginginkan sekali.” Dan Sabda Rasulullah SAW.: “Orang yang memiliki dua istri, tetapi cenderung pada salah satunya, maka di hari Kiamat ia berjalan miring karena perutnya berat sebelah.”

Bagi kalangan Hanafiyah, praktik poligami hingga empat istri diperbolehkan dengan catatan aman dari kezaliman (ketidakadilan) terhadap salah satu dari istrinya. Kalau ia tidak dapat memastikan keadilannya, ia harus membatasi diri pada monogami berdasar firman Allah, “Jika kalian khawatir ketidakadilan, sebaiknya monogami,” (Lihat Mausu’atul Fiqhiyyah, Kuwait, Wazaratul Awqaf was Syu’unul Islamiyyah, cetakan pertama, 2002 M/1423 H, juz 41, halaman 220).

Madzhab Syafi’i dengan jelas tidak menganjurkan praktik poligami. Bahkan Madzhab Syafi’i mempertegas sikapnya bahwa praktik poligami tidak diwajibkan sebagaimana kutipan Syekh M Khatib As-Syarbini dalam Mughnil Muhtaj berikut ini.

Nikah itu tidak wajib berdasarkan firman Allah (Surat An-Nisa ayat 3) ‘Nikahilah perempuan yang baik menurutmu.’ Pasalnya, kewajiban tidak berkaitan dengan sebuah pilihan yang baik. Nikah juga tidak wajib berdasarkan, ‘Dua, tiga, atau empat perempuan.’ Tidak ada kewajiban poligami berdasarkan ijma‘ ulama,” (Lihat Syekh M Khatib As-Syarbini, Mughnil Muhtaj, Beirut, Darul Fikr, tanpa keterangan tahun, juz 3, halaman 125).

Sementara itu Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa kebolehan poligami adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dia kemudian mencatat kaidah fiqhiyah “dar‟u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalih” (menolak yang berbahaya harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat). Catatan ini dimaksudkan untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk berhati-hati dalam melakukan poligami.

Adapun alasan yang membolehkan poligami, menurut al-Maraghi, diantaranya adalah 1) karena isteri mandul sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan; 2) apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi sementara isteri tidak mampu melayani sesuai dengan kebutuhannya; 3) jika suami memiliki harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan isteri sampai kepentingan anak-anak; dan 4) jika jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki yang bisa jadi dikarenakan perang. Atau banyaknya anak yatim dan janda sebagai akibat perang juga membolehkan dilakukannya poligami (al-Maraghi, 1969, IV: 181-182).

Sedangkan Sayyid Qutub memandang poligami itu sebagai suatu perbuatan rukhshat. Poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Itupun masih disyaratkan dengan adanya sikap adil kepada para isteri. Adil dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan, serta giliran tidur malam. Maka bagi suami yang merasa tidak mampu untuk berbuat adil, cukuplah baginya seorang isteri saja (Sayyid Qutub, 1966, IV:236).

Dari beberapa pendapat para ulama di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya hukum Islam membolehkan adanya poligami dengan berbagai persyaratan yang cukup ketat. Disyariatkannya poligami, sama seperti ketentuan hukum Islam lainnya, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia juga. Maka dari itu perlu disadari bahwa siapa pun boleh melakukan poligami selama ia dapat mewujudkan kemaslahatan.

Namun, jika ia tidak dapat mewujudkan kemaslahatan itu ketika melakukan poligami, maka poligami tidak boleh ia lakukan. Persyaratan yang ditentukan oleh al-Quran (seperti keharusan berlaku adil) dan juga berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama tentang poligami harus dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Wallahu a’lam. []