• Login
  • Register
Kamis, 30 Juni 2022
Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah
Dukung kami dengan donasi melalui
Bank Syariah Indonesia 7004-0536-58
a.n. Yayasan Fahmina
  • Home
  • Aktual
  • Kolom
  • Khazanah
  • Rujukan
  • Tokoh
No Result
View All Result
Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah
  • Home
  • Aktual
  • Kolom
  • Khazanah
  • Rujukan
  • Tokoh
Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah
No Result
View All Result
Home Kolom Publik

Posisi Perempuan dalam Politik dan Pemilu di Indonesia

Pada akhirnya, posisi perempuan dalam politik dan Pemilu masih membutuhkan kerja sama dan kesalingan dari banyak pihak. Saat payung hukum telah tersedia, maka sisanya adalah mengawal implementasi dari payung hukum tersebut

Sulma Samkhaty Maghfiroh Sulma Samkhaty Maghfiroh
19/05/2022
in Publik
0
Posisi Perempuan dalam Politik

Posisi Perempuan dalam Politik

62
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

Mubadalah.id – Rasanya tidak ada habisnya saat menulis stigma negatif yang disematkan pada perempuan tatkala disandingkan dengan dua kata, politik dan Pemilu. Namun, benarkah demikian adanya? Bagaimana sebenarnya posisi perempuan dalam politik dan pemilu di Indonesia?

“Politik adalah ruang yang tidak ramah bagi perempuan. Pemilu bukanlah ajang kontestasi bagi perempuan, maka percuma bagi perempuan yang ikut dalam Pemilu karena tingkat keterpilihannya pun nadir. Politik dan Pemilu adalah ruang publik yang diperuntukkan bagi laki-laki, karena perempuan sudah diberikan ruangnya sendiri, yakni ranah domestik rumah tangga. Kutipan ini justru mendiskriminasi posisi perempuan dalam politik dan pemilu.”

Sebagai warga negara Indonesia baik itu laki-laki maupun perempuan memiliki hak-hak yang sama dalam politik dan dijamin oleh Undang-Undang. Jadi posisi perempuan dalam politik dan pemilu di Indonesia itu sama dengan laki-laki. Hak-hak itu adalah (1) Hak membentuk dan memasuki organisasi politik atau organisasi lain yang dalam waktu tertentu melibatkan diri dalam aktivitas politik; (2) Hak untuk berkumpul dan berserikat; (3) Hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik; (4) Hak untuk menduduki jabatan politik dalam pemerintahan; (5) Hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum. Bukankah perempuan juga merupakan warga negara Indonesia, sehingga ia pun memiliki kelima hak-hak ini.

Di samping itu perempuan juga memiliki kuota afirmatif sebanyak 30% dalam kancah politik dan Pemilu di Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Partai Politik dan Pemilu. Dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal 245 jelas menyatakan bahwa bakal calon anggota dewan yang diusung oleh partai politik harus memuat keterwakilan perempuan minimal 30%.

Disusul kemudian disusul dengan pasal 248 dimana KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Bahkan pada pasal 249 dinyatakan dengan eksplisit jika tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, maka KPU memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calonnya.

Kendati negara telah memberikan payung hukum yang memperkuat posisi perempuan dalam politik dan Pemilu, fakta di lapangan masih menunjukkan bahwa implementasi dari Undang-Undang itu masih jauh dari harapan. Seakan-akan partai politik kesusahan dalam mencari sedikitnya 30% perempuan sebagai bakal calon anggota dewan yang akan diajukan. Sehingga tidak sedikit yang mengatakan bahwa proses pengkaderan di partai politik gagal.

Baca Juga:

Pergolakan Hidup Perempuan dan Obrolan Menarik Bersamanya

Peran Anak Muda Dalam Mencegah Krisis Iklim

13 Pasal Krusial RUU KUHP yang Berpotensi Mafsadat Jika Disahkan

Raden Mas Tirto Adhi Soerjo dan Gerakannya dalam Emansipasi Perempuan Indonesia

Hal ini dapat dilihat dari mulai struktur kepengurusan partai politik yang masih didominasi oleh laki-laki, padahal idealnya 30% keterwakilan perempuan juga dimulai dari kepengurusan di internal partai politik. Sehingga yang terjadi, pemenuhan 30% kuota perempuan dilakukan secara asal-asalan, asal jenis kelaminnya perempuan meski potensi keterpilihannya nyaris mustahil.

Menurut ibu Dr. Dra. Sulistyowati, S.H, C.N, Wakil Rektor 1 Universitas Muria Kudus, seharusnya perempuan bakal calon anggota dewan yang diajukan oleh partai politik tidak hanya memenuhi syarat normatif pemenuhan kuota afirmatif 30% saja, melainkan harus potensial terpilih.

Ia juga menyampaikan lima kriteria yang harus dipenuhi oleh bakal calon anggota dewan, yakni: (1) Sumber Daya Manusia; (2) Sumber daya ekonomi; (3) Sumber daya sosial; (4) Sumber daya politik; (5) Sumber daya budaya. Dan saya sepenuhnya sepakat dengan kelima kriteria yang dituturkan olehnya.

Posisi dan peran politik perempuan di Indonesia akan menguat jika bakal calon anggota dewannya memiliki kapasitas yang mumpuni sebagai sumber daya manusia yang dicalonkan. Selain itu, faktor ekonomi dari perempuan bakal calon juga harus dipertimbangkan, setelah kriteria sebelumnya telah terpenuhi.

Karena nantinya posisi perempuan dalam politik akan selalu bersinggungan dengan masyarakat dengan menyuarakan aspirasi masyarakat, maka bakal calon pun harus memiliki sumber daya sosial yakni komunikasi dan relasi yang baik di masyarakat. Barulah setelah itu mensyaratkan kriteria keempat yakni sumber daya politik, dimana bakal calon diharuskan mengerti dan paham betul tentang seluk beluk politik dan Pemilu yang akan diikutinya, dari mulai regulasi hingga implementasinya di lapangan.

Dan yang terakhir adalah sumber daya budaya yang dapat diasumsikan sebagai bentuk dukungan nyata dari pihak-pihak yang bersinggungan dengan perempuan bakal calon. Akan sia-sia saja, jika empat dari lima kriteria itu dapat dipenuhi oleh perempuan bakal calon jika keluarga dan lingkungan terdekatnya tidak mendukung.

Pada akhirnya, posisi perempuan dalam politik dan Pemilu masih membutuhkan kerja sama dan kesalingan dari banyak pihak. Saat payung hukum telah tersedia, maka sisanya adalah mengawal implementasi dari payung hukum tersebut. Posisi perempuan dalam politik dan Pemilu menjadi penting agar kebijakan publik dan regulasi yang adil gender dapat terealisasi.

Tidak hanya itu, posisi perempuan dalam politik dan Pemilu yang ramah baginya juga tidak lagi sekedar harapan. Juga menjadi bukti nyata bahwa baik ranah publik maupun ranah domestik adalah milik bersama, yakni laki-laki dan perempuan. []

Tags: IndonesiaPemilu 2024Peran PerempuanpolitikWawasan Kebangsaan
Sulma Samkhaty Maghfiroh

Sulma Samkhaty Maghfiroh

Penulis Merupakan Anggota Komunitas Puan Menulis, dan berasal dari Ungaran Jawa Tengah

Terkait Posts

Korban Kekerasan Seksual

5 Hal Penting yang Perlu Diperhatikan saat Menghadapi Korban Kekerasan Seksual

30 Juni 2022
Krisis Iklim

Peran Anak Muda Dalam Mencegah Krisis Iklim

29 Juni 2022
Relasi Gender

Melihat Relasi Gender Melalui Kacamata Budaya Nusantara

29 Juni 2022
RUU KUHP

13 Pasal Krusial RUU KUHP yang Berpotensi Mafsadat Jika Disahkan

28 Juni 2022
Stigma Negatif Janda

Legenda Malahayati dari Aceh yang Jauh dari Stigma Negatif Janda

27 Juni 2022
Darurat Sampah

Re Grow Solusi Darurat Sampah Pangan di Indonesia

26 Juni 2022

Discussion about this post

No Result
View All Result

TERPOPULER

  • Jumrah

    Makna Jumrah: Simbol Perjuangan Manusia Bersihkan Hati

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pergolakan Hidup Perempuan dan Obrolan Menarik Bersamanya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Peran Anak Muda Dalam Mencegah Krisis Iklim

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Masa Tua adalah Masa Menua Bersama Pasangan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 5 Hal Penting yang Perlu Diperhatikan saat Menghadapi Korban Kekerasan Seksual

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

TERBARU

  • Doa Setelah Melempar Jumrah Ula, Wustha dan Aqabah
  • Toleransi Beragama dalam Tafsir yang Berkeadilan
  • Kurban : Simbol Perjuangan Manusia Wujudkan Solidaritas Sosial-Ekonomi
  • 5 Hal Penting yang Perlu Diperhatikan saat Menghadapi Korban Kekerasan Seksual
  • Doa saat Melihat Mendung atau Awan Gelap

Komentar Terbaru

  • Tradisi Haul Sebagai Sarana Memperkuat Solidaritas Sosial pada Kecerdasan Spiritual Menurut Danah Zohar dan Ian Marshal
  • 7 Prinsip dalam Perkawinan dan Keluarga pada 7 Macam Kondisi Perkawinan yang Wajib Dipahami Suami dan Istri
  • Konsep Tahadduts bin Nikmah yang Baik dalam Postingan di Media Sosial - NUTIZEN pada Bermedia Sosial Secara Mubadalah? Why Not?
  • Tasawuf, dan Praktik Keagamaan yang Ramah Perempuan - NUTIZEN pada Mengenang Sufi Perempuan Rabi’ah Al-Adawiyah
  • Doa agar Dijauhkan dari Perilaku Zalim pada Islam Ajarkan untuk Saling Berbuat Baik Kepada Seluruh Umat Manusia
  • Tentang
  • Redaksi
  • Kontributor
Kontak kami:
redaksi@mubadalah.id

© 2021 MUBADALAH.ID

No Result
View All Result
  • Home
  • Aktual
  • Kolom
  • Khazanah
  • Rujukan
  • Tokoh
  • Login
  • Sign Up

© 2021 MUBADALAH.ID

Selamat Datang!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist