• Login
  • Register
Sabtu, 2 Desember 2023
Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah
Dukung kami dengan donasi melalui
Bank Syariah Indonesia 7004-0536-58
a.n. Yayasan Fahmina
  • Home
  • Aktual
  • Kolom
  • Khazanah
  • Rujukan
  • Tokoh
  • Kolom Buya Husein
No Result
View All Result
Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah
  • Home
  • Aktual
  • Kolom
  • Khazanah
  • Rujukan
  • Tokoh
  • Kolom Buya Husein
Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah
No Result
View All Result
Home Kolom Publik

Posisi Perempuan dalam Politik dan Pemilu di Indonesia

Pada akhirnya, posisi perempuan dalam politik dan Pemilu masih membutuhkan kerja sama dan kesalingan dari banyak pihak. Saat payung hukum telah tersedia, maka sisanya adalah mengawal implementasi dari payung hukum tersebut

Sulma Samkhaty Maghfiroh Sulma Samkhaty Maghfiroh
19/05/2022
in Publik
0
Posisi Perempuan dalam Politik

Posisi Perempuan dalam Politik

109
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

Mubadalah.id – Rasanya tidak ada habisnya saat menulis stigma negatif yang disematkan pada perempuan tatkala disandingkan dengan dua kata, politik dan Pemilu. Namun, benarkah demikian adanya? Bagaimana sebenarnya posisi perempuan dalam politik dan pemilu di Indonesia?

“Politik adalah ruang yang tidak ramah bagi perempuan. Pemilu bukanlah ajang kontestasi bagi perempuan, maka percuma bagi perempuan yang ikut dalam Pemilu karena tingkat keterpilihannya pun nadir. Politik dan Pemilu adalah ruang publik yang diperuntukkan bagi laki-laki, karena perempuan sudah diberikan ruangnya sendiri, yakni ranah domestik rumah tangga. Kutipan ini justru mendiskriminasi posisi perempuan dalam politik dan pemilu.”

Sebagai warga negara Indonesia baik itu laki-laki maupun perempuan memiliki hak-hak yang sama dalam politik dan dijamin oleh Undang-Undang. Jadi posisi perempuan dalam politik dan pemilu di Indonesia itu sama dengan laki-laki. Hak-hak itu adalah (1) Hak membentuk dan memasuki organisasi politik atau organisasi lain yang dalam waktu tertentu melibatkan diri dalam aktivitas politik; (2) Hak untuk berkumpul dan berserikat; (3) Hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik; (4) Hak untuk menduduki jabatan politik dalam pemerintahan; (5) Hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum. Bukankah perempuan juga merupakan warga negara Indonesia, sehingga ia pun memiliki kelima hak-hak ini.

Di samping itu perempuan juga memiliki kuota afirmatif sebanyak 30% dalam kancah politik dan Pemilu di Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Partai Politik dan Pemilu. Dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal 245 jelas menyatakan bahwa bakal calon anggota dewan yang diusung oleh partai politik harus memuat keterwakilan perempuan minimal 30%.

Disusul kemudian disusul dengan pasal 248 dimana KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Bahkan pada pasal 249 dinyatakan dengan eksplisit jika tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, maka KPU memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calonnya.

Kendati negara telah memberikan payung hukum yang memperkuat posisi perempuan dalam politik dan Pemilu, fakta di lapangan masih menunjukkan bahwa implementasi dari Undang-Undang itu masih jauh dari harapan. Seakan-akan partai politik kesusahan dalam mencari sedikitnya 30% perempuan sebagai bakal calon anggota dewan yang akan diajukan. Sehingga tidak sedikit yang mengatakan bahwa proses pengkaderan di partai politik gagal.

Daftar Isi

  • Baca Juga:
  • Gus Ulil: Muktamar Pemikiran NU Ke-2 Tidak Boleh Ada Lobi-lobi Politik
  • Feminisida: Pelenyapan Nyawa yang tidak Netral Gender
  • Menguak Dalih Kekerasan Israel lewat Topeng Agama
  • Kiprah Komnas Perempuan Selama 25 Tahun Didirikan

Baca Juga:

Gus Ulil: Muktamar Pemikiran NU Ke-2 Tidak Boleh Ada Lobi-lobi Politik

Feminisida: Pelenyapan Nyawa yang tidak Netral Gender

Menguak Dalih Kekerasan Israel lewat Topeng Agama

Kiprah Komnas Perempuan Selama 25 Tahun Didirikan

Hal ini dapat dilihat dari mulai struktur kepengurusan partai politik yang masih didominasi oleh laki-laki, padahal idealnya 30% keterwakilan perempuan juga dimulai dari kepengurusan di internal partai politik. Sehingga yang terjadi, pemenuhan 30% kuota perempuan dilakukan secara asal-asalan, asal jenis kelaminnya perempuan meski potensi keterpilihannya nyaris mustahil.

Menurut ibu Dr. Dra. Sulistyowati, S.H, C.N, Wakil Rektor 1 Universitas Muria Kudus, seharusnya perempuan bakal calon anggota dewan yang diajukan oleh partai politik tidak hanya memenuhi syarat normatif pemenuhan kuota afirmatif 30% saja, melainkan harus potensial terpilih.

Ia juga menyampaikan lima kriteria yang harus dipenuhi oleh bakal calon anggota dewan, yakni: (1) Sumber Daya Manusia; (2) Sumber daya ekonomi; (3) Sumber daya sosial; (4) Sumber daya politik; (5) Sumber daya budaya. Dan saya sepenuhnya sepakat dengan kelima kriteria yang dituturkan olehnya.

Posisi dan peran politik perempuan di Indonesia akan menguat jika bakal calon anggota dewannya memiliki kapasitas yang mumpuni sebagai sumber daya manusia yang dicalonkan. Selain itu, faktor ekonomi dari perempuan bakal calon juga harus dipertimbangkan, setelah kriteria sebelumnya telah terpenuhi.

Karena nantinya posisi perempuan dalam politik akan selalu bersinggungan dengan masyarakat dengan menyuarakan aspirasi masyarakat, maka bakal calon pun harus memiliki sumber daya sosial yakni komunikasi dan relasi yang baik di masyarakat. Barulah setelah itu mensyaratkan kriteria keempat yakni sumber daya politik, dimana bakal calon diharuskan mengerti dan paham betul tentang seluk beluk politik dan Pemilu yang akan diikutinya, dari mulai regulasi hingga implementasinya di lapangan.

Dan yang terakhir adalah sumber daya budaya yang dapat diasumsikan sebagai bentuk dukungan nyata dari pihak-pihak yang bersinggungan dengan perempuan bakal calon. Akan sia-sia saja, jika empat dari lima kriteria itu dapat dipenuhi oleh perempuan bakal calon jika keluarga dan lingkungan terdekatnya tidak mendukung.

Pada akhirnya, posisi perempuan dalam politik dan Pemilu masih membutuhkan kerja sama dan kesalingan dari banyak pihak. Saat payung hukum telah tersedia, maka sisanya adalah mengawal implementasi dari payung hukum tersebut. Posisi perempuan dalam politik dan Pemilu menjadi penting agar kebijakan publik dan regulasi yang adil gender dapat terealisasi.

Tidak hanya itu, posisi perempuan dalam politik dan Pemilu yang ramah baginya juga tidak lagi sekedar harapan. Juga menjadi bukti nyata bahwa baik ranah publik maupun ranah domestik adalah milik bersama, yakni laki-laki dan perempuan. []

Tags: IndonesiaPemilu 2024Peran PerempuanpolitikWawasan Kebangsaan
Sulma Samkhaty Maghfiroh

Sulma Samkhaty Maghfiroh

Penulis Merupakan Anggota Komunitas Puan Menulis, dan berasal dari Ungaran Jawa Tengah

Terkait Posts

Seksual

Kekerasan Seksual dalam Pandangan KUPI

2 Desember 2023
Krisis Lingkungan

Islam dan Krisis Lingkungan: Siapa yang paling Bertanggung Jawab?

2 Desember 2023
Kekerasan seksual di Pesantren

4 Solusi Alternatif untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Pesantren

1 Desember 2023
Kekerasan seksual di kampus

Ini 4 Tips Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus

1 Desember 2023
Korban Kekerasan Seksual

7 Langkah agar Korban Kekerasan Seksual Segera Pulih

1 Desember 2023
Femisida

Feminisida: Pelenyapan Nyawa yang tidak Netral Gender

1 Desember 2023
Please login to join discussion
No Result
View All Result

TERPOPULER

  • PRT

    Melindungi Perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dari Kekerasan adalah Kewajiban Negara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Dibuka Malam Ini, Berikut Agenda Muktamar Pemikiran NU 2023

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Gus Ulil: Mari Memikirkan Bentuk Masyarakat Ideal di Masa Depan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Prof. Ahmad Zainul Hamdi Tegaskan Para Akademisi Tidak Boleh Terjebak Pada Formalitas Akademik

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menengok Toleransi Ideal Ala Muslim dan Hindu di Pulau Lombok

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

TERBARU

  • TGKH. Zainuddin Abdul Madjid; Tokoh Pendidikan Perempuan asal Lombok
  • Kekerasan Seksual dalam Pandangan KUPI
  • Jalan Panjang Merdeka Dari Kekerasan Seksual
  • Mengenal Sukainah, Sang Cicit Nabi yang Punya Pemikiran Progresif
  • Prof. Ahmad Zainul Hamdi Tegaskan Para Akademisi Tidak Boleh Terjebak Pada Formalitas Akademik

Komentar Terbaru

  • Ainulmuafa422 pada Simple Notes: Tak Se-sederhana Kata-kata
  • Muhammad Nasruddin pada Pesan-Tren Damai: Ajarkan Anak Muda Mencintai Keberagaman
  • Profil Gender: Angka tak Bisa Dibiarkan Begitu Saja pada Pesan untuk Ibu dari Chimamanda
  • Perempuan Boleh Berolahraga, Bukan Cuma Laki-laki Kok! pada Laki-laki dan Perempuan Sama-sama Miliki Potensi Sumber Fitnah
  • Mangkuk Minum Nabi, Tumbler dan Alam pada Perspektif Mubadalah Menjadi Bagian Dari Kerja-kerja Kemaslahatan
  • Tentang
  • Redaksi
  • Kontributor
  • Kirim Tulisan
Kontak kami:
[email protected]

© 2023 MUBADALAH.ID

No Result
View All Result
  • Home
  • Aktual
  • Kolom
  • Khazanah
  • Rujukan
  • Tokoh
  • Kolom Buya Husein
  • Login
  • Sign Up

© 2023 MUBADALAH.ID

Selamat Datang!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist