Mubadalah.id – Kontroversi aturan pakaian bagi perempuan kembali ramai menjadi perbincangan para netizen di dunia maya. Terkait dengan pendataan dan pembinaan pihak rektorat terhadap 42 mahasiswi UIN Sunan Kalijaga yang mengenakan cadar. Ada yang pro dan kontra cadar tersebut, satu sisi melihat dari sudut pandang HAM di mana setiap orang berhak memilih keyakinan beragama, dan setiap orang punya hak yang sama di depan hukum. Namun dari sisi lain, memandang persoalan tersebut dengan penilaian ancaman fundamentalisme dan radikalisme atas nama agama.
Ketika kebijakan itu dikeluarkan, Rektor merasa kecolongan setelah pada bulan lalu beredar berita viral sekitar 30 orang perempuan bercadar berfoto di lingkungan masjid kampus. Bahkan sebelumnya juga sudah pernah ada penegakkan aturan yang sama, sebab ada yang membentangkan sebuah bendera organisasi yang dilarang oleh pemerintah, sehingga langkah yang diambil pihak rektorat adalah mengantisipasi agar tidak sampai aliran-aliran yang tidak diinginkan itu masuk ke kampus.
Sebagai langkah antisipatif boleh-boleh saja, namun kita juga harus tetap mendengarkan suara para perempuan bercadar apa alasan yang melatarbelakangi mereka memilih menggunakan penutup wajah. Jika alasannya menutup aurat, mungkin penjelasan yang dikemukakan KH. Husein Muhammad akan memberikan pandangan kepada kita tentang makna aurat, yang pernah ditulis pula oleh Napol Riel dalam mubaadalah.com edisi 9 September 2016.
Di situ tertulis, aurat perempuan sudah lama menjadi perdebatan masyarakat muslim. Mayoritas muslim meyakini bahwa batas aurat perempuan meliputi seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Sehingga perempuan yang membiarkan bagian tubuhnya terbuka melebihi batasan itu dianggap tidak mencerminkan muslimah ‘yang baik’.
Aurat berasal dari bahasa Arab yang secara literal berarti celah, sesuatu yang memalukan, atau sesuatu yang dipandang buruk dari anggota tubuh manusia dan yang membuat malu bila dipandang. Terkait batasan aurat, para ulama membedakan antara perempuan dan laki-laki. Secara umum ulama berpendapat bahwa laki-laki semestinya menutup bagian tubuh antara pusat dan kedua lutut kaki.
Ulama fiqih berbeda pendapat soal aurat perempuan, tetapi secara umum perempuan lebih tertutup dari laki-laki. Sehingga para ulama madzhab menginterpretasikan teks tersebut dengan kecenderungan yang sangat mungkin terkait dengan realitas kehidupan pada saat itu. Apalagi tercatat adanya perbedaan antara batas aurat perempuan merdeka dan perempuan hamba, yang ditentukan berdasarkan ‘kesulitan’ dan ‘keperluan’.
Namun menurut Buya Husein, sapaan akrab KH Husein Muhammad, pertimbangan khauf al fitnah juga telah menjadi salah satu penentu pertimbangan di kalangan ulama. Khauf al fitnah adalah istilah fiqih mengenai kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang tidak baik pada tubuh perempuan. Istilah ini dimunculkan agar tubuh manusia tidak diekslpoitasi untuk kepentingan rendah dan murahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Atas alasan itu, Buya Husein berpendapat bahwa aurat sebenarnya bukanlah terminologi agama. Ia lebih dekat pada persoalan sosial budaya. Artinya batasannya bukan ditentukan oleh teks-teks agama, melainkan oleh tuntutan sosial budaya yang sangat relatif. Perempuan di Arab mungkin merasa malu bila rambutnya terlihat oleh umum, namun bagi perempuan di negara lain, itu adalah hal biasa. Perintah menutup aurat adalah dari agama (teks syara’), namun batasan aurat ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dalam segala aspek.
Dalam kesempatan lain, Buya Husein juga menyampaikan untuk penggunaan jilbab, atau konteksnya cadar saat ini, tidak melarang juga tidak mewajibkan. Karena selama ini kita menerima pelajaran agama dengan indoktrinasi tidak menggunakan proses dialektika, bagaimana alasan sehingga seorang perempuan mempunyai kesadaran memakai jilbab atau cadar, tanpa terpengaruh atau intervensi dari pihak lain.
Atau bahkan mungkin hanya sekedar mengikuti trend, mode dan gaya hidup saja, agar dianggap sebagai perempuan baik-baik. Karena citra dan simbol pakaian itu melekat erat dengan kepribadian yang nampak di mata orang lain sebagai apa dan seperti apa. Namun kita juga tidak membenarkan adanya ketelanjangan, jadi yang diperhatikan adalah kesopanan dan penghormatan diri terhadap kehadiran orang lain, dengan berpakaian rapi namun tetap nyaman dikenakan sendiri.
Meski dalam menjalin pola relasi kita akan kesulitan mendeteksi emosi yang sedang dirasakan para perempuan bercadar itu. Antara marah dan bahagia, cemberut atau tersenyum, kita tidak bisa mengetahuinya, sehingga bagi saya pribadi cadar bukan pilihan yang efektif untuk bisa bersosialisasi baik dengan orang lain. Atau ketika sedang mengikuti test, ujian, dan ajang seleksi apapun, pihak panitia akan kesulitan pula dalam mengidentifikasi peserta yang mengikuti, apakah wajah yang tertera dalam foto benar adalah orang yang bersangkutan.
Jika dalam foto pun bercadar, kesulitan panitia akan berkali lipat, karena tidak bisa mencocokkan data diri dengan rupa peserta, sehingga bisa gugur sebelum ujian berjalan. Sebab yang dikhawatirkan, ketika test berlangsung peserta menggunakan jasa ‘joki’ atau peserta pengganti, dan itu dianggap sebagai bentuk kecurangan dalam ujian.
Sedangkan dari segi HAM yang juga banyak dikemukakan, untuk kebebasan memilih pakaian bagi perempuan, tentu harus dilihat pula apakah hak itu melanggar hak orang lain? Atau apakah hak yang kita tuntut itu membatasi hak orang lain? Seperti halnya cadar, yang menurutku dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dengan sekian aturan yang telah disepakati bersama, adanya cadar sekali lagi membuat kita kesulitan mendeteksi emosi lawan bicara. Atau saat tertentu ketika mengalami hal-hal yang tidak diinginkan akan membuat orang lain tidak bisa dan tidak mudah mengidentifikasi, baik pelaku maupun korban. Sehingga mungkin alasan-alasan ini menjadi pertimbangan ketika memilih mengenakan cadar.
Hal berbeda apabila alasan yang disampaikan perempuan bercadar karena pilihan hidup atas kesadaran sendiri maka kita juga harus menghargai keputusannya itu, dengan segala konsekuensi dan resiko yang akan mereka hadapi, karena hidup di Negara Indonesia yang plural dan beragam, maka harus mengikuti aturan yang telah dibuat Pemerintah Indonesia.
Namun ketika sudah bersinggungan dengan ideologi dan organisasi yang dilarang oleh pemerintah, memang sebaiknya dilakukan pembinaan dan pengawasan, sebagai upaya preventif agar perempuan tidak menjadi korban dan pelaku tindakan radikalisme berikutnya. Sebab perempuan punya peran penting yang tidak bisa diabaikan begitu saja sebagai penerus dan pewaris peradaban, harapan generasi masa depan Indonesia selanjutnya. []
Artikel terkait:
Merebut Tafsir: Sekali Lagi Jilbab dan Burqa
