Mubadalah.id – Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) yang tinggi. Berbagai kasus kekerasan dan penyiksaan kerap PRT Anak rasakan. Sebagian orang memandang PRT atau Pekerja Rumah Tangga sebagai pekerjaan sebelah mata.
Tanpa kita sadari PRT lah yang membantu orang-orang rumah menyelesaikan pekerjaan. Undang-Undang yang tak kunjung disahkan membuat PRT tidak memiliki perlindungan secara hukum. Maka dari itu, mendukung perjuangan Pekerja Rumah Tangga melalui RUU PPRT adalah bagian pekerjaan kemanusian
Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) pada Tahun 2009 menyatakan bahwa jumlah PRT di Indonesia mencapai 10.744.877, terhitung 30% diantaranya adalah Pekerja Rumah Tangga Anak. Temuan ini semakin kuat dengan data Sakernas tahun 2020 yang mencatat, dari 3,36 juta anak bekerja, 1,17 juta di antaranya bekerja sebagai PRT.
Menurut Konvensi ILO No. 182 yang telah Indonesia ratifikasi dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 menjelaskan pada dasarnya PRT termasuk sebagai kategori profesi yang terlarang dilakukan oleh anak di bawah 18 tahun.
Mengingat di usia tersebut dapat memberikan dampak buruk pada tumbuh kembang anak, karena pada dasarnya usia anak adalah usia bermain dan sekolah. Selain itu, anak-anak adalah kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan fisik, psikis, seksual, dan perdagangan orang.
Kasus Kekerasan terhadap PRT Anak
Kasus-kasus kekerasan dan penyiksaan terhadap PRTA di Indonesia sebagaimana yang perempuan alami masih terus terjadi sampai hari ini. Pada tahun 2012, ada seorang PRT yang masih berusia belia jatuh sakit akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh pemberi kerja. Oleh karena itu PRTA tidak bisa melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perintah majikan.
Akibat dari perbuatannya tersebut, pemberi kerja kemudian dituntut berdasarkan UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak. Hakim memutuskan bahwa terdakwa mendapat hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
Banyaknya sikap diskriminasi yang PRT terima tentu membuat hak PRT semakin penting kita perjuangkan. Sebab hal ini sudah menyangkut diskriminasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), Perempuan dan Anak, sehingga penting bagi seorang perempuan untuk ikut serta dalam mendukung hak-hak PRT. Yakni dengan menjadi aktivis yang berani membela keadilan dengan terus menyuarakan aksi untuk mendorong atas pembahasan dan pengesahan segera RUU PPRT.
UU PPRT hadir sebagai payung hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap PRT dan merupakan bentuk keseriusan Negara. Terutama dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia termasuk di dalamnya hak asasi anak.
“Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan, perilaku, kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritual”– pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Relasi Kerja yang Adil dan Setara
UU PPRT bertujuan untuk menyempurnakan nilai-nilai kebudayaan dan praktik baik yang sudah terjadi di masyarakat. Yakni dengan menambahkan nilai penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Dengan adanya UU PPRT, kedua belah pihak baik PRT maupun Pemberi Kerja akan menjalani hari-hari dengan penuh keharmonisan dan mendapatkan berbagai manfaat.
Komnas Perempuan juga mendukung dan mendorong untuk mewujudkan Relasi Kerja Adil dan Setara antara PRT. Salah satunya yakni dengan percepatan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II secara tegas juga ikut mendorong agar Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) segera negara sahkan. Karena para pekerja mempunyai hak-hak untuk mendapatkan upah yang layak, mendapatkan perlindungan dan terhindar dari segala bentuk kekerasan. Demikian yang Pera Sopariyanti sampaikan saat konferensi pers di PP Pesantren Hasyim Asy’ari Bangsri, Jepara, Kamis, pada 24 November 2022 tahun lalu.
Artinya dukungan setiap elemen terus memperkuat upaya rancangan hukum. Tidak hanya itu RUU PPRT juga akan mengatur skema perjanjian kerja yang lebih berkekuatan hukum, antara pemberi kerja dengan PRT. Meski demikian, RUU PPRT tidak akan mengubah suasana kekeluargaan, budaya kearifan lokal, dan praktik baik yang sudah berjalan di masyarakat.
RUU PPRT Menambahkan Nilai Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia
Selain itu, RUU PPRT justru menyempurnakan nilai- nilai tersebut. Yakni dengan menambahkan nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia lebih bermartabat dan menjauhkan segala bentuk perbudakan moderen di era sekarang. Mari bersatu memberi dukungan, dan menyuarakan pengesahan RUU PPRT untuk Indonesia yang semakin inklusif dan berkeadilan sosial.
Dengan pengesahan Rancangan Udang- Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ini, menjadi pembaruan hukum karena sebelumnya tidak ada UU yang mengatur profesi PRT. Selain itu, ada reformasi hukum mengenai perempuan, karena profesi PRT mayoritas adalah perempuan. RUU PPRT akan memberi perlindungan kaum perempuan, PRT, dan kaum marjinal yang selama ini belum terlindungi.
RUU PPRT menempatkan pekerjaan rumah tangga sebagai kerja yang layak dan penuh tanggung jawab, serta memanusiakan PRT sebagai pekerja. Hal ini akan berdampak pada penguatan pembangunan manusia perempuan Indonesia, sebagai kelompok yang hari ini masih mendominasi berprofesi sebagai PRT. []
